Komisi X : RUU Kepariwisataan Jadi Paket Regulasi Lindungi Ekologi Wisata Indonesia
- account_circle Media Sejahtera Indonesia
- calendar_month Rabu, 13 Mar 2024
- visibility 205
- comment 0 komentar
- print Cetak
Agustina Wilujeng Pramestuti saat Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR dengan Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta,msinews.com-Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng Pramestuti berharap, Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan (RUU Kepariwisataan) bisa menjadi satu paket regulasi yang mampu melindungi harmoni antara manusia, alam, dan inovasi teknologi. Adapun, RUU ini berupaya agar kebutuhan negara tidak mencederai ekosistem yang eksis, Komisi X DPR menyerap aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat untuk memperkaya naskah akademik agar kebijakan yang dilahirkan mencerminkan prinsip lestari.
Hal tersebut ditegaskan saat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR dengan Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan sejumlah pakar di bidang seni, budaya, antropologi, sosiologi, dan arkeologi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).
“Kami merasa perlu untuk melakukan pendalaman lebih lanjut dan melakukan komunikasi intens demi menggali dan menyerap masukan dari para narasumber agar konsep tentang RUU Kepariwisataan yang sedang kini disusun bisa diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami memahami bahwa negara wajib mempertahankan kekayaan budaya, sejarah, cagar budaya, serta memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat dengan tetap memelihara kekayaan alam dan keberlanjutan lingkungan,” kata Agustina.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga sepakat jika nilai inklusivitas masuk sebagai landasan dalam penyusunan RUU Kepariwisataan. Ia menilai adanya nilai inklusivitas ini akan menjadi salah satu pendorong kuat untuk meregulasi investasi demi revitalisasi pariwisata.
Untuk diketahui, RUU Kepariwisataan adalah revisi atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Revisi ini merupakan usulan dari DPR RI dan DPD RI.
“Hingga saat ini, Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI sedang berupaya menyerap sebanyak-banyaknya aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat guna memperkaya pendalaman RUU Kepariwisataan sebelum disampaikan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk diharmonisasi. Harapannya, RUU Kepariwisataan bisa membawa ‘angin’ baru berupa konsep kepariwisataan dalam lingkup suatu kawasan serta filosofis kepariwisataan yang sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi terkini,” tutup Agustina. ** dom.
Penulis Media Sejahtera Indonesia
Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik
Saat ini belum ada komentar