Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » Kapolri Didesak Ambil Alih Penyidikan Kasus Tambang Nikel Ilegal di Maluku Utara,Ini Alasannya

Kapolri Didesak Ambil Alih Penyidikan Kasus Tambang Nikel Ilegal di Maluku Utara,Ini Alasannya

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 28 Jun 2025
  • visibility 240
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com- Aktivitas tambang nikel ilegal kembali terkuak yang berada di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara.

Kasus dugaan tambang ilegal di Maluku Utara saat ini tengah ditangani penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Namun tidak ada transparansi soal siapa saja pihak-pihak yang ditetapkan tersangka.

Direktur Eksekutif Anatomi Pertambangan Indonesia (API), Riyanda Barmawi mengatakan, salah satu dugaan praktik ilegal pertambangan nikel dilakukan oleh PT Wana Kencana Mineral (PT WKM).

Dalam aktivitasnya, Riyanda menduga bahwa PT WKM melakukan aktivitas dugaan tambang secara ilegal lantaran tidak memiliki izin analisis dampak lalu lintas atau Andalalin.

Perusahaan tersebut, lanjut Riyanda, juga tidak mengantongi dokumen jaminan reklamasi.

“Sementara dia memiliki terminal khusus, masa dia memiliki terminal khusus tanpa mengantongi dokumen jaminan reklamasi,” kata Ryanda dalam diskusi publik yang diselenggaran API di kawasan Cikini, Jumat (27/6/2025).

Riyanda mengatakan, kasus tambang nikel itu sudah dilaporkan ke Polda Maluku Utara (Malut). Kemudian dua orang yang sudah ditetapkan tersangka oleh pihak Bareskrim Polri.

Laporan di Polda Malut terkait penjualan 90 ribu ton biji nikel yang sudah menjadi sitaan negara. Akan tetapi, biji nikel tersebut dijual oleh PT WKM secara diam-diam, yang diduga dapat merugikan keuangan negara.

“Berdasarkan laporan yang kami terima, 90 ribu metrik ton or nikel yang telah dijual oleh PT WKM tersebut sudah masuk dalam laporan polisi di Polda Maluku Utara,” tegasnya.

Namun, kedua tersangka tersebut belum diketahui secara pasti identitasnya. Pihaknya mendesak kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengambil alih kasus tambang nikel ilegal di Halmahera Timur karena merusak dampak lingkungan dan juga kerugian negara.

“Kami dapat informasi, telah ditetapkannya, ada dua orang tersangka di Mabes Polri. Tapi informasi tersebut kami masih cari tahu,” ujarnya.

“Mudah-mudahan apabila memang benar, telah ditetapkan dua tersangka di Mabes Polri, kami berharap pihak direksi, terutama direktur utamanya juga ikut ditetapkan sebagai tersangka,” sambungnya.

Riyanda mengatakan, dari hasil praktek pertambangan ini membuat negara mengalami kerugian secara serius, terutama kerugian ekologis dan sektor lingkungan.

Riyanda juga mendesak kepada para penegak hukum, agar segera menindak tegas dugaan perusahaan yang dilakukan oleh PT WKM.

Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Maluku Utara, Hasby Yusuf menyoroti masifnya rusaknya lingkungan di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara.

Menurutnya polemik tersebut harus diatasi langsung oleh Presiden Prabowo.

“Saya memberikan pesan Presiden Prabowo harus turun tangan. Nggak bisa berharap kepada menteri, nggak bisa berharap kepada dirjen, nggak bisa berharap kepada kepala daerah, nggak bisa,” kata Hasby Yusuf kepada awak media di Jakarta Pusat, Jumat (27/6/2025) petang.

Ia menjelaskan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan kerusakan politik hukum sudah begitu parah.

“Presiden harus mengambil alih tanggung jawab politik ini. Misalnya, perbaikan tambang tidak bisa lagi diberikan tanggung jawab kepada gubernur atau beberapa menteri,” kata Hasby.

“Harus mengambil ini sebagai sebuah langkah politik baru untuk roadmap tambang Indonesia, tambang kita. Agar betul-betul untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Hasby mengatakan semua langkah sudah tempuh. Yang belum hanya mengadu ke Mahkamah Internasional.

“Maluku Utara ini mau mengaduk kemana? Kami punya nikel, kami punya tambang. Tapi kami nggak punya apa-apa, nggak dapat apa-apa,” imbuhnya.

Menurutnya, yang didapatkan masyarakat hanya kerugian.

“Yang kita dapat kerugian, dapat rusaknya lingkungan hidup dan penyakit,” tandasnya. (**).

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Debat ke Tiga Memanas, Masing-masing Capres Sikap Tidak Puas

    Debat ke Tiga Memanas, Masing-masing Capres Sikap Tidak Puas

    • calendar_month Senin, 8 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 213
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Debat ke Tiga Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, Nomor urut 1 Anis Baswedan dan Nomor urut 2 Prabowo Subianto nampaknya belum merasa puas dengan pembicaraan masih-masing antara calon. Pasalnya pertanyaan hingga saling sindir dan waktu membuat mereka harus menyampaikan kembali persoalan dalam konferensi pers. Berawal dari Ganjar kembali menegaskan keinginannya untuk […]

  • Setjen DPR RI Gelar Donor Darah Bersama BNI dan PMI 

    Setjen DPR RI Gelar Donor Darah Bersama BNI dan PMI 

    • calendar_month Rabu, 13 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 219
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Setjen DPR RI menggelar kegiatan donor darah yang diinisasi oleh Keluarga Sehat Donor Darah Parlemen (KSDD) Indonesia. Meski rutin, kegiatan donor darah kali ini lebih istimewa karena masih dalam nuansa mensyukuri Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Ulang Tahun DPR RI baru-baru ini. Adapun, aksi donor darah ini menjadi istimewa […]

  • Wamendagri Wiyagus Tekankan Komitmen Pemda Percepat Penuntasan TBC

    Wamendagri Wiyagus Tekankan Komitmen Pemda Percepat Penuntasan TBC

    • calendar_month Senin, 6 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 317
    • 0Komentar

    Msinews.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah (Pemda) dalam mempercepat penuntasan tuberkulosis (TBC) sebagai bagian dari upaya melindungi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan nasional. Penegasan tersebut disampaikannya saat konferensi pers Hari Tuberkulosis Sedunia 2026 di Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, Senin (6/4/2026). Dalam kesempatan tersebut, Wiyagus menegaskan bahwa keberhasilan […]

  • Komentar Pers Hendardi, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute

    Komentar Pers Hendardi, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute

    • calendar_month Senin, 10 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 181
    • 0Komentar

    MANTAN Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tampaknya kehilangan ruang untuk membangun pembelaan yang meyakinkan di hadapan publik. Berbagai manuver komunikasi yang dilakukan melalui tim kuasa hukumnya tidak berhasil menggeser perhatian dari substansi perkara yang sedang dihadapi. Kini publik kembali disuguhi argumentasi bahwa praperadilan merupakan hak tersangka dan bahwa terdapat dugaan kekeliruan prosedural dalam […]

  • Kabar Baik Pendaftaran Seleksi CASN 2023 Akan Dimulai 17 September 2023

    Kabar Baik Pendaftaran Seleksi CASN 2023 Akan Dimulai 17 September 2023

    • calendar_month Kamis, 24 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 259
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Plt. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama (BHHK) BKN Nur Hasan menyampaikan bahwa jadwal pengumuman dan pendaftaran seleksi tersebut berlaku untuk seleksi CPNS dan PPPK tahun 2023. Nur Mengatakan ditetapkan Panselnas berdasarkan surat Menteri PANRB Nomor: B/1871/M.SM.01.00/2023 tanggal 21 Agustus 2023 perihal Penyesuaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2023. Terkait informasi pelaksanaan seleksi […]

  • Sebut Bencana Banjir di Sumatera karena Faktor Cuaca, DPR ; Menko PMK Tak Paham Akar Kerusakan Lingkungan

    Sebut Bencana Banjir di Sumatera karena Faktor Cuaca, DPR ; Menko PMK Tak Paham Akar Kerusakan Lingkungan

    • calendar_month Minggu, 7 Des 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 252
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM- Anggota DPR Fraks Golkar Firman Soebagyo mengkritik pernyataan Menko PMK, Pratikno yang menyatakan bahwa bencana alam terjadi di Sumatera disebabkan oleh cuaca dan akan dilakukan modifikasi cuaca. Firman menilai pernyataan tersebut tidak tepat karena tidak memahami akar masalah dari bencana yang terjadi, yaitu kerusakan lingkungan dan hutan akibat kebijakan pemerintah yang lemah. “Pemerintah seharusnya […]

expand_less