Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Greenpeace Indonesia Desak Pemerintah Hentikan Tambang di Pulau-Pulau Kecil Raja Ampat

Greenpeace Indonesia Desak Pemerintah Hentikan Tambang di Pulau-Pulau Kecil Raja Ampat

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Minggu, 8 Jun 2025
  • visibility 245
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Lembaga lingkungan Greenpeace Indonesia mendesak pemerintah untuk segera menghentikan seluruh aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Adapun, seruan ini menyusul laporan terbaru yang menunjukkan dampak lingkungan serius akibat eksploitasi tambang nikel yang terus berlangsung di kawasan yang dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut dunia.

“Raja Ampat adalah surga biodiversitas laut dan merupakan geopark yang mesti dilindungi. Menambang di pulau-pulau kecil seperti Gag, Kawe, dan Batang Pele adalah bentuk pengkhianatan terhadap komitmen konservasi global dan hukum nasional kita sendiri,” tegas Igg Maha Adi, Direktur Eksekutif  Greenpeace Indonesia dalam keterangan persnya di Jakarta (7/6/2025).

Greenpeace Indonesia mencatat sedikitnya lima pulau kecil menjadi target eksploitasi tambang—yakni Pulau Gag, Kawe, Manuran, Batang Pele, dan Manyaifun. Salah satu pemain utama adalah PT Gag Nikel, anak usaha dari PT Aneka Tambang Tbk (Antam), yang telah menggarap cadangan nikel di Pulau Gag dengan estimasi mencapai lebih dari 240 juta ton bijih nikel.

Data terbaru dari Greenpeace Indonesia menunjukkan bahwa aktivitas tambang telah memicu pembukaan hutan tropis lebih dari 500 hektare, serta menyebabkan sedimentasi berat di pesisir laut. Dampaknya, terumbu karang rusak, biota laut terganggu, dan masyarakat lokal kehilangan sumber penghidupan.

“UU No. 1 Tahun 2014 dengan tegas melarang aktivitas tambang di pulau-pulau kecil. Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi soal penegakan hukum yang harus ditegakkan,” kata Marwan Aziz, Sekretaris Jenderal Greenpeace Indonesia.

Marwan menambahkan Greenpeace Indonesia Mendesak:

Pertama, Pemerintah pusat dan daerah terutama kementerian terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Kehutanan, Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP) harus segera bergerak menghentikan seluruh operasi tambang di pulau-pulau kecil Raja Ampat;

Kedua,Kementerian Investasi/BKPM serta Kementerian ESDM harus mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bertentangan dengan UU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Ketiga, Aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pelanggaran lingkungan dan perizinan.**

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kapolda Sumsel: Satgas Penanganan Illegal Drilling dan Illegal Refinery Harus  Komprehensif

    Kapolda Sumsel: Satgas Penanganan Illegal Drilling dan Illegal Refinery Harus  Komprehensif

    • calendar_month Kamis, 25 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 230
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen. Pol. Albertus Rachmad Wibowo, S.I.K., M.I.K, menegaskan bahwa Satgas Penanganan Illegal Drilling dan Illegal Refinery harus komperhensif. Bahwasannya, terutama  pengungkapan oleh jajaran Polda Sumsel trendnya selalu meningkat setiap tahun. Hal tersebut disamapikan dalam Rapat Satgas Illegal Drilling dan Illegal Refinery di kantor Gubernur Sumsel, Jalan Kapten A. […]

  • Sertijab Empat Pejabat Utama dan Empat Kapolres di Polda Sumsel

    Sertijab Empat Pejabat Utama dan Empat Kapolres di Polda Sumsel

    • calendar_month Sabtu, 13 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 247
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Kapolda Sumatra Selatan (Sumsel) Irjen Pol A Rachmad Wibowo memimpin prosesi Serah Terima Jabatan (sertijab) di jajaran Polda Sumsel dan beberapa Kapolres jajaran, di Aula Gedung Presisi lantai 7 Mapolda Sumsel, Jumat (12/7/2024). Hadir dalam sertijab, antara lain Ketua Bhayangkari daerah Sumsel dan staff, Wakapolda Brigjen M Zulkarnaen, Irwasda Kombes Feri Handoko, para […]

  • Wamendag: Silahkan Memasarkan Via Tik Tok, Diregulasi Agar Tidak Mematikan UMKM

    Wamendag: Silahkan Memasarkan Via Tik Tok, Diregulasi Agar Tidak Mematikan UMKM

    • calendar_month Senin, 2 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 218
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM – Tren perdagangan digital di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup melesat. Laporan e-Conomy SEA 2022 memperkirakan nilai ekonomi digital Indonesia mencapai U$ 77 miliar pada 2022, meningkat 22% dibanding tahun sebelumnya. Dari total nilai itu, sektor e-commerce menjadi penyumbang terbesar mencapai U$ 59 miliar, diikuti transportasi/makanan online, media online dan perjalanan online. Namun pertumbuhan […]

  • MA RI

    MA RI dan Dewan Agung Qatar Perpanjang Kerjasama Peradilan

    • calendar_month Kamis, 30 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 287
    • 0Komentar

    Doha, MSINews.com – MA RI (Mahkamah Agung) dan Dewan Peradilan Agung Qatar mengukuhkan kembali hubungan kerjasama mereka dengan menandatangani perpanjangan Nota Kesepahaman (MoU) di bidang peradilan. Penandatanganan dilakukan oleh Yang Mulia Prof. Syarifuddin, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Syeikh Dr. Hassan Bin Lahdan Al-Hasan Al-Muhannadi, Ketua Dewan Peradilan Agung Qatar. Dalam sambutannya, Syeikh Dr. […]

  • KPU Raih Peringkat Pertama Anugerah KIP 2025 Kategori Lembaga Non Struktural

    KPU Raih Peringkat Pertama Anugerah KIP 2025 Kategori Lembaga Non Struktural

    • calendar_month Senin, 15 Des 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 325
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Komisi Pemilihan Umum RI meraih Peringkat Pertama Kualifikasi Informatif pada Kategori Lembaga Non Struktural dengan nilai 97,84 pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat di Jakarta, Senin (15/12/2025). Pada lima tahun berturut-turut, sejak tahun 2021 hingga tahun 2025, KPU sudah meraih Kualifikasi Informatif pada Lembaga Non Struktural. Penghargaan ini sebagai […]

  • Pengembang Taman Kencana, Kangkangi Gubernur DKI 30 Tahun

    Pengembang Taman Kencana, Kangkangi Gubernur DKI 30 Tahun

    • calendar_month Minggu, 29 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 260
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Pengembang Taman Kencana Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, sudah 30 tahun belum juga menyerahkan Fasum dan Fasos ke Pemerintah terkait. Gubernur DKI, akan berikan sanksi ke pengembang yang menunda kewajiban. Terbongkarnya Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) ketika konflik warga dengan ketua Rukun014, hingga mediasi Camat Kalideres baru-baru ini, Minggu 28/10/2023. […]

expand_less