Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Opini dan Feature » Ganti Menteri-Ganti Kurikulum dan Independensi Pendidikan

Ganti Menteri-Ganti Kurikulum dan Independensi Pendidikan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 30 Mei 2025
  • visibility 188
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Oleh : Ratu Tiara

WAKIL Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Riset, Stella Christie menyita perhatian banyak kalangan sebab latar belakangnya yang mentereng sebagai akademisi dan ilmuwan.

Sebagai alumnus Universitas Harvard, Wamen Stella mengatakan perbedaan antara pendidikan di luar negeri dan di Tanah Air, terkhususnya Perguruan Tinggi.

“Pendidikan tinggi itu bagaimana knowledge atau pengetahuan baru dibuat. Seharusnya pendidikan tinggi kita belajar untuk mengeluarkan sesuatu yang baru,” ungkap Stella Christie dalam acara Indonesia Millennial and Gen-Z Summit (IMGS) 2024 yang digelar di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Wamen Stella megungkapkan bahwa seharusnya pendidikan mampu melahirkan Sumber Daya Manusia yang dapat menelurkan pengetahuan, konsep dan ilmu sendiri.

Tidak harus berupa hasil penelitian atau inovasi yang termutakhir, berikut ini adalah sejumlah tokoh Indonesia yang kerap menelurkan pemikirannya sendiri yang akhirnya menjadi sebuah bentuk pengetahuan baru.

Mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta yang melahirkan ide koperasi. Menurut Bung Hatta, gerakan kebangsaan Indonesia sudah mengadopsi koperasi ini.

Maklum, filosofi koperasi sama dengan semangat self-help. Saat itu, gerakan nasional percaya, kapitalisme tak cocok dengan alam Indonesia.

Para pemimpin pergerakan kemudian melirik koperasi. Maklum, koperasi punya persamaan dengan sistem sosial asli bangsa Indonesia, yakni kolektivisme.

Masyarakat Indonesia gemar tolong-menolong. Sementara koperasi juga menganut prinsip tolong-menolong itu. Koperasi juga bisa mendidik toleransi dan rasa tanggung-jawab bersama.

Dengan demikian, kata Bung Hatta, koperasi bisa mendidik dan memperkuat demokrasi sebagai cita-cita bangsa. Lebih lanjut, Bung Hatta mengatakan, koperasi juga akan mendidik semangat percaya pada kekuatan sendiri (self help).

Bung Hatta menyampaikan bahwa koperasi bisa menempa ekonomi rakyat yang lemah agar menjadi kuat. Koperasi bisa merasionalkan perekonomian, yakni dengan mempersingkat jalan produksi ke konsumsi.

Bagi Bung Hatta, koperasi merupakan senjata persekutuan si lemah untuk mempertahankan hidupnya. Di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini, koperasi menjadi sebuah kementerian tersendiri, yakni Kementerian Koperasi.

Lalu tokoh kedua yang kerap melahirkan pemikirannya sendiri adalah Ir. Soekarno dengan ide Pancasila-nya. Ide Pancasila bermula saat Soekarno tengah diasingkan ke Ende, Pulau Flores.

Saat sedang merenungi masalah kebangsaan di bawah pohon sukun bercabang lima. Perenungan Bung Karno di bawah pohon sukun bercabang lima itu mengilhami penggalian lima sila yang kemudian kini menjadi dasar negara Indonesia.

Pembuangan yang awalnya ditujukan untuk mematahkan semangat Bung Karno malah menghasilkan satu tujuan besar yang menjadi modal perjuangan kemerdekaan. Di Ende, Bung Karno mendapatkan waktu untuk menjauhi kebisingan perjuangan.

Bung Karno melihat betapa majemuknya masyarakat Indonesia yang membuatnya semakin yakin harus membuat Tanah Airnya bersatu dengan sifat nasionalisme di atas segala perbedaan.

Di Ende, Bung Karno juga melihat kemelaratan rakyat secara langsung akibat penjajahan. Maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi tujuan penting dari perjuangannya.

Lalu pemikirannya mengenai Marhaenisme. Marhaenisme adalah ideologi yang menentang penindasan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa. Nama Marhaen bahkan diambil dari nama seorang petani di Indonesia.

Nah untuk dapat menghasilkan SDM-SDM yang berkualitas, yang mampu menghasilkan pemikiran sendiri, pendidikan tentu menjadi faktor yang teramat penting.

Namun sayangnya, sistem pendidikan Indonesia menjadikan anak-anak atau murid-murid sebagai KELINCI PERCOBAAN, karena setiap kali berganti menteri, kita pasti akan ganti kurikulum, ganti menteri, ganti kurikulum. Buat anak kok coba-coba, slogan begitu sangat menggambarkan sistem pendidikan kita.

Anak-anak dijadikan ajang kelinci percobaan tanpa adanya riset yang matang terlebih dahulu, entah itu pemerintah mencoba untuk mengubah beberapa kebijakan pendidikan di era sebelumnya atau bahkan mengadopsi sistem pendidikan asing, yang bahkan belum diuji apakah sistem pendidikan tersebut benar-benar sesuai dengan kondisi realita pendidikan kita.

Pendidikan merupakan pembangunan manusia yang sifatnya vital untuk keberlangsungan generasi dan masa depan bagaimana bangsa ini bisa terus hidup dan berjalan. Namun sisi kelemahan pendidikan kita terjadi manakala sistem pendidikan disusun per periodik di bawah kementerian.

Sehingga ketika berganti pemerintahan atau bahkan berganti menteri, sistem pendidikan kita pun akan berganti pula, sementara dalam rangka pembangunan manusia, pendidikan tidak bisa disusun secara setengah-setengah.

Dengan demikian agak kurang tepat jika pendidikan hanya berada di bawah kementerian yang sifatnya akan terus berganti setiap 5 periode kepemimpinan di Tanah Air.

Pendidikan harusnya dibuat menjadi sebuah lembaga khusus independen yang keberadaannya tidak akan hilang ketika sebuah pemerintahan berganti, seperti misalnya Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang didirikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk lebih fokus mengentaskan kemiskinan di Indonesia atau seperti layaknya lembaga KPK.

Di dalam lembaga tersebut nantinya akan diriset dan diadakan penelitian terlebih dahulu sistem pendidikan atau kurikulum seperti apa yang cocok diberlakukan di negara yang majemuk seperti Indonesia, saya yakin kita tidak kekurangan orang-orang pintar untuk bisa meneliti dan mengobservasi hal tersebut.**

*)Ratu Tiara adalah Redaktur Akurat.co, Mantan Staf Ahli Komisi VI DPR RI dan Presenter Hendropriyono TV.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemendagri: Inflasi Indonesia Mendapat Apresiasi Internasional

    Kemendagri: Inflasi Indonesia Mendapat Apresiasi Internasional

    • calendar_month Senin, 18 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 235
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro, memuji upaya pengendalian inflasi di Indonesia yang sukses, dengan angka inflasi 2,86% pada November 2023. Data dari tradingeconomics.com menunjukkan Indonesia berada di peringkat 56 terendah dari 186 negara, menonjol di tingkat dunia. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Suhajar menyatakan, kerja keras kita membuahkan prestasi internasional. […]

  • Senator Lia Istifhama Dorong UU Sisdiknas Baru Hadirkan Rasa Keadilan untuk Guru dan Anak Didik

    Senator Lia Istifhama Dorong UU Sisdiknas Baru Hadirkan Rasa Keadilan untuk Guru dan Anak Didik

    • calendar_month Kamis, 5 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 224
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Anggota Komite III DPD RI, Lia Istifhama, menilai revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) harus mampu menjawab persoalan mendasar di dunia pendidikan, terutama dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, adil, dan berorientasi pada perlindungan guru serta peserta didik. Lia menyoroti masih banyaknya celah dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, terutama bagi penyandang disabilitas. “Contohnya di Surabaya, kelas […]

  • More Info Seputar Parlemen Hari Ini Senin 10 Juni 2024

    More Info Seputar Parlemen Hari Ini Senin 10 Juni 2024

    • calendar_month Senin, 10 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 211
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Sebagaimana sesuai dengan tugas dan wewenangnya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI ), lembaga ini memiliki tugas dan wewenang menjalankan fungsi : Legislasi,Anggaran dan Pengawasan. Saat ini (2019-2024) terdapat […]

  • Kembali Marak Wabah PMK, Hindun Anisah Minta Kementan segera Lakukan Vaksinasi

    Kembali Marak Wabah PMK, Hindun Anisah Minta Kementan segera Lakukan Vaksinasi

    • calendar_month Selasa, 7 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 197
    • 0Komentar

    Jakarta.msinews.com-Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang belakangan ini merebak di beberapa daerah, harus segera disikapi serius oleh Kementerian Pertanian. Pasalnya, lonjakan PMK semakin hari semakin meningkat, bahkan menyebabkan kematian pada hewan ternak, terutama sapi. “Laporan dari beberapa daerah di Lamongan, Lumajang (Jawa Timur) dan Rembang (Jawa Tengah), PMK mulai meningkat. Kementan harus segera melakukan […]

  • TNI AD  dan Mabesad Lepas Ribuan Pemudik Lebaran Idul Fitri 1446 H

    TNI AD  dan Mabesad Lepas Ribuan Pemudik Lebaran Idul Fitri 1446 H

    • calendar_month Jumat, 28 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 199
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM,Jakarta– Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat (Irjenad) Letjen TNI Erwin Djatniko, mewakili Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., melepas keberangkatan ribuan peserta Mudik Bersama di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025). Acara ini menjadi wujud dukungan TNI AD dalam melestarikan tradisi yang sangat bermanfaat bagi prajurit dan PNS […]

  • KPK Pantau Pejabat Pusat dan Daerah yang Belum Lapor LHKPN

    KPK Pantau Pejabat Pusat dan Daerah yang Belum Lapor LHKPN

    • calendar_month Selasa, 13 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 203
    • 0Komentar

    Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memantau pejabat pusat dan daerah tingkat Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, BUMN hingga BUMD yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, bahwa seluruh pejabat atau penyelenggara negara wajib patuh untuk menyampaikan laporan harta kekayaan asetnya melalui LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Misalnya […]

expand_less