Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Uncategorized » Sri Mulyani; RAPBN 2024 Rp.2.446 T, Berikut Daftar 10 Kementrian yang Gendut Anggarannya

Sri Mulyani; RAPBN 2024 Rp.2.446 T, Berikut Daftar 10 Kementrian yang Gendut Anggarannya

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 19 Agt 2023
  • visibility 105
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, InfomsiNews-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran sebanyak Rp2.446 triliun untuk belanja pemerintah pusat, termasuk untuk kementerian lembaga (KL), dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.

Secara kumulatif, dalam postur RAPBN 2024, Kementerian Keuangan merencanakan belanja negara senilai Rp3.304,1 triliun. Lebih besar dari alokasi belanja dalam APBN 2023, senilai Rp3.060 triliun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada tahun akhir kepemimpinannya, menargetkan pendapatan negara pada akhir kepemimpinannya atau pada 2024 sebesar Rp2.781,3 triliun, naik 12,9 persen dari postur APBN 2023 yang mencapai Rp2.463 triliun.

Pada tahun depan, Jokowi menargetkan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

“Pendapatan negara direncanakan sebesar Rp2.781,3 triliun, yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan Rp2.307,9 triliun dan PNBP sebesar Rp473,0 triliun, serta Hibah sebesar Rp0,4 triliun,” paparnya dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka Penyampaian RAPBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan, dikutip Bisni.com, Sabtu 19/8/2023).

Adapun, postur RAPBN 2024 juga merencanakan belanja negara senilai Rp3.304,1 triliun atau naik Rp242,9 triliun dari APBN 2023.

Secara rinci, belanja tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat senilai Rp2.446,5 triliun dan Transfer ke Daerah senilai Rp857,6 triliun.

Keseimbangan primer ditargetkan negatif Rp25,5 triliun, didorong bergerak menuju positif.  Defisit anggaran terhadap produk domestik bruto (PDB) atau defisit APBN ditargetkan 2,29 persen atau Rp522,8 triliun.

Berikut daftar K/L dengan anggaran paling besar dalam RAPBN 2024: 

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Rp146,98 triliun

2. Kementerian Pertahanan Rp135,44 triliun

3. Kepolisian RI Rp114,76 triliun

4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Rp97,7 triliun

5. Kementerian Kesehatan Rp90,27 triliun

6. Kementerian Sosial Rp79,19 triliun

7. Kementerian Agama Rp72,16 triliun

8. Kementerian Keuangan Rp48,35 triliun

9. Kementerian Perhubungan Rp38,47 triliun

10. Komisi Pemilihan Umum Rp28,36 triliun (ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • SEPUTAR PARLEMEN RI KAMIS 6 JUNI 2024

    SEPUTAR PARLEMEN RI KAMIS 6 JUNI 2024

    • calendar_month Kamis, 6 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 59
    • 0Komentar

    Jakarta.msinews.com- Seputar Parlemen menyajikan info terkini mengenai Agenda dan ktivitas para Anggota DPR.RI. Dewan Perwakilan Republik Indonesia (DPR.RI) pada periode 2019-2024 memiliki 11 Komisi dari 9 Fraksi Partai Politik yang lolos parlementary treshold. AGENDA KOMISI KAMIS 6/6/2024 KOMISI I PukulL 10.00 Raker Komisi I DPR RI dengan Menhan, Menkeu dan Panglima TNI Dengn materi sebagai […]

  • KPK Didesak Segera Tindaklanjuti Tiga Laporan Dugaan Korupsi di Sumsel

    KPK Didesak Segera Tindaklanjuti Tiga Laporan Dugaan Korupsi di Sumsel

    • calendar_month Senin, 17 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 94
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera menindaklanjuti tiga laporan dugaan korupsi di Sumatera Selatan (Sumsel). Hal ini disampaikan Aktivis antikorupsi dari Komunitas Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumsel melaporkan adanya tiga laporan sudah disampaikan kepada KPK pada Selasa, 25 Februari 2025. Menurut para pegiat antikorupsi, kasus yang dilaporkan jauh lebih besar dan kompleks dibandingkan dengan […]

  • Gus Ipul Bebas Tugaskan Staf Ahli Menteri Kemensos Terlibat Korupsi Bansos

    Gus Ipul Bebas Tugaskan Staf Ahli Menteri Kemensos Terlibat Korupsi Bansos

    • calendar_month Jumat, 3 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 100
    • 0Komentar

    Msinews.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebastugaskan staf ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, Edi Suharto yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun Anggaran 2020. “Hari ini juga saya tandatangani untuk membebaskan tugas saudara ES […]

  • Material Longsor Tak Kunjung dibersihkan Fuso Kembali Tersangkut

    Material Longsor Tak Kunjung dibersihkan Fuso Kembali Tersangkut

    • calendar_month Rabu, 31 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 138
    • 0Komentar

    Kabar,  MSINews.com –  Jalan Nasional Liwa-Krui di Pekon Kubu Perahu, kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat kembali menyebabkan kemacetan, material longsor yang tak kunjung dibersihkan menyebabkan kendaraan fuso terperosok. Rabu, 31 Januari 2024. Pihak berwenang setempat menyebutkan, satu unit kendaraan fuso roda enam terperosok di titik longsor beberapa waktu lalu yang tak kunjung dibersihkan. Kasat […]

  • Kunker ke Malut, DPD RI Soroti Pemotongan Dana Transfer dan Dampaknya Bagi Otonomi Daerah

    Kunker ke Malut, DPD RI Soroti Pemotongan Dana Transfer dan Dampaknya Bagi Otonomi Daerah

    • calendar_month Selasa, 18 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 91
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara. Kunker ini mengungkap kekhawatiran serius terhadap masa depan otonomi daerah. Hal itu dilakukan dalam rangka inventarisasi materi pengawasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPD RI menyoroti prediksi penurunan drastis Dana Transfer ke Daerah (TKD) serta implikasi sejumlah undang-undang […]

  • Gugatan Praperadilan Karen Agustiawan ditolak Pengadilan Jaksel

    • calendar_month Jumat, 3 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 101
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Gugatan praperadilan yang diajukan Karen Agustiawan atas penetapan tersangka oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) akhirnya pupus. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel ) secara resmi menolak permohonan. Pengadilan Jaksel menolak permohonan yang diajukan oleh mantan Direktur PT. Pertamina (Persero) terkait penetapan tersangka dugaan kasus pengadaan gas alam cair. Baca Juga : Sidang […]

expand_less