Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pendidikan » Finalisasi PDSS Diperpanjang Empat Kali, Komisi X Minta Proses SNBP Transparan

Finalisasi PDSS Diperpanjang Empat Kali, Komisi X Minta Proses SNBP Transparan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 12 Feb 2025
  • visibility 89
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MSINEWS.COM – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB Muhammad Hilman Mufidi merespon empat kali perpanjangan waktu pengisian (input) data di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Dia meminta proses Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) untuk masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang dilakukan tanpa melalui tes, berjalan transparan, fair dan profesional.

Diketahui, sejumlah siswa di berbagai daerah terancam tidak bisa mengikuti SNBP karena kelalaian pihak sekolah dalam meng-input data.

Gus Hilman-sapaan Muhammad Hilman Mufidi-mengapresiasi perpanjangan masa pengisian data ke PDSS bagi sekolah yang lalai melakukan finalisasi data. Perpanjangan sudah dilakukan empat kali. Terbaru, perpanjangan dilakukan pada Jumat, 7 Februari 2025 pukul 19.00 sampai Sabtu, 8 Februari 2025 pukul 04.00 pagi WIB.

Gus Hilman berharap dengan perpanjangan finalisasi input data di PDSS, para siswa eligible atau yang memenuhi syarat, bisa mengikuti SNBP dengan baik. Tidak ada lagi siswa yang gagal mengikuti SNBP hanya gara-gara sekolah lalai melakukan finalisasi data.

Menurutnya, polemik keterlambatan finalisasi data di PDSS itu harus menjadi pelajaran bagi sekolah, khususnya bagi kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Mereka tidak boleh lalai dalam melakukan penginputan data.

“Karena kelalaian sekolah akan merugikan para siswa yang berprestasi untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri yang diimpikan,” terangnya.

Dikatakan Gus Hilman, keterlambatan input data ke PDSS bukan perkara sepele. Hal itu menjadi masalah besar bagi siswa yang akan menaikkan jenjang pendidikan ke perguruan tinggi. Bagi para siswa, SNBP menjadi penentu bagi masa depan mereka.

“Ini masalah serius yang harus menjadi perhatian bagi semua stakeholders pendidikan,” beber legislator asal Dapil Jawa Timur II itu.

Masalah keterlambatan finalisasi data di PDSS harus menjadi bahan evaluasi, baik bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek).

Pihak kementerian harus memberikan catatan bagi sekolah-sekolah yang lalai dalam finalisasi data ke PDSS. Kepala dinas pendidikan di masing-masing daerah harus memberikan teguran keras bagi kepala sekolah dan wakil sekolah yang membuat kesalahan.

“Para kepala sekolah dan wakil kepala sekolah yang lalai harus dievaluasi. Kejadian itu tidak boleh terulang lagi,” papar politisi kelahiran Gresik, Jawa Timur itu.

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) itu berharap proses SNBP berjalan dengan baik dan transparan. Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru itu harus terbuka dan fair. Jangan ada permainan, titipan, dan kongkalikong.

“SNBP harus berjalan sesuai dengan aturan. Jangan sampai ada permainan di belakangnya,” tegas Gus Hilman.

SNBP merupakan salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru untuk masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Seleksi itu diperuntukkan bagi siswa SMA/SMK/MA yang memiliki prestasi unggul untuk menempuh pendidikan tinggi.

Para siswa-siswi yang berprestasi mempunyai kesempatan melanjutkan ke pendidikan tinggi tanpa harus mengikuti ujian tertulis. SNBP dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor, prestasi akademik dan non-akademik siswa yang telah ditetapkan PTN. (SP)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemensos Tawarkan Kampus Berkualitas dengan Biaya Kuliah Rp1 Jutaan per Semester

    Kemensos Tawarkan Kampus Berkualitas dengan Biaya Kuliah Rp1 Jutaan per Semester

    • calendar_month Jumat, 4 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 130
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM, Bandung – Kementerian Sosial melalui Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) berkomitmen menciptakan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagai satu-satunya perguruan tinggi vokasi di bidang kesejahteraan sosial di Indonesia, Poltekesos menetapkan biaya kuliah terjangkau, yaitu Rp1,950 juta per semester. “Poltekesos memastikan pendidikan tinggi tetap dapat diakses oleh masyarakat dari berbagai lapisan, terutama mereka yang berasal […]

  • Korban Bencana Tapanuli Utara Mulai Tempati Huntara yang Dibangun BNPB

    Korban Bencana Tapanuli Utara Mulai Tempati Huntara yang Dibangun BNPB

    • calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 154
    • 0Komentar

    Msinews.com – Sejumlah warga korban tanah longsor di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, mulai menempati hunian sementara (huntara) yang dibangun pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sebanyak 40 unit huntara telah ditempati warga terdampak longsor yang berasal dari Desa Sibalanga dan Desa Pagaran Lambung I, Kecamatan Adian Koting. Warga Desa Sibalanga, Nurhaidah Aritonang, mengatakan dirinya telah […]

  • Persoalan PPDB Nadiem Sebut Kenah Getahnya Setiap Tahun

    Persoalan PPDB Nadiem Sebut Kenah Getahnya Setiap Tahun

    • calendar_month Sabtu, 29 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 132
    • 0Komentar

    Jakarta_Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi yang dipermasalahkan saat ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh Muhadjir Effendy. Nadiem mengaku hanya melanjutkan kebijakan seleksi tersebut. Menurutnya, setiap tahun pihaknya terkena getah atas penerapan sistem seleksi PPDB jalur zonasi. “Kita kena getahnya setiap tahun karena […]

  • DPRD Sumsel Bersama Gubernur Setujui Raperda Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Sumsel Tahun Anggaran 2023

    DPRD Sumsel Bersama Gubernur Setujui Raperda Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Sumsel Tahun Anggaran 2023

    • calendar_month Kamis, 4 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 85
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) bersama Pj Gubernur Sumsel menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2023. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Bersama antara DPRD Sumsel dan Gubernur Sumsel pada Rapat Paripurna LXXXIV (84), pembicaraan tingkat dua dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian badan anggaran DPRD […]

  • Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid Apresiasi Sikap Tegas Presiden Prabowo di KTT PBB 2025

    Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid Apresiasi Sikap Tegas Presiden Prabowo di KTT PBB 2025

    • calendar_month Rabu, 24 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 93
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A, mengapresiasi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang kembali hadiri Sidang Umum PBB. Dalam sidang tersebut, salah satunya menyampaikan sikap Indonesia untuk menghadirkan perdamaian dunia dengan konsisten membela Palestina merdeka dan menghentikan genosida di Gaza. “Sangat patut diapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk tetap menyuarakan perdamaian […]

  • Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi Program Waste to Energy

    Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi Program Waste to Energy

    • calendar_month Selasa, 29 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 104
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) mendorong percepatan realisasi program Waste to Energy (WtE) atau pengelolaan sampah menjadi energi di daerah. Hal ini ditegaskan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo, pada Forum Diskusi Aktual bertema “Waste to Energy (Studi Kasus Pelayanan Pengelolaan Sampah sebagai Energi Alternatif)” di Command Centre BSKDN, […]

expand_less