Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi dan Bisnis » Alami Kelangkaan LPG 3 Kg, Warga Minta Pemerintah Segera Turun Tangan

Alami Kelangkaan LPG 3 Kg, Warga Minta Pemerintah Segera Turun Tangan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 3 Feb 2025
  • visibility 2
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Tangerang,msinews.com – Kebijakan Pemerintahan menetapkan larangan penjualan Liquefied Petroleum Gas atau LPG 3 Kg pada setiap pengecer mulai 1 Februari 2025, membuat beberapa wilayah mengalami kelangkaan.

Kelangkaan LPG 3 kg tersebut, salah satunya terjadi di sejumlah wilayah Tangerang, kini masyarakat rela berjuang dan harus berkeliling mencari agen yang terdekat.

Warung yang sudah terbiasa menyetok LPG 3 Kg, kini mereka sudah tidak menyediakan atau kehabisan stok.

Seperti yang telah terjadi di Ciledug, Kecamatan Tajur, Tangerang, Provinsi Bamtwo, masyarakat rela antri panjang di salah satu agen LPG 3 Kg bersubsidi.

Terpantau oleh media, Masyarakat setempat yang membutuhkan LPG 3 Kg harus menunggu lama, sementara pasokan stok Gas di agen sangat terbatas.

Beberapa masyarakat bahkan harus berkeliling ke berbagai tempat untuk mencari gas elpiji bersubsidi, namun banyak pangkalan yang kehabisan stok.

Mistori pemilik agen menerangkan tempatnya masih memiliki stok LPG 3 Kg, menerapkan pembatasan pembelian bagi konsumen.

“Kita menerapkan pembelian menggunakan KTP, jadi setiap masyarakat hanya bisa membeli 1 tabung”, kata Mistori kepada wartawan di Purikartika Baru, Ciledug, Tangerang, pada Senin, 3 Februari 2025.

Mistori menjelaskan pembelian dengan menggunakan KTP, agar warga yang lain bisa mendapatkan stok LPG 3 Kg.

Kelangkaan LPG 3 Kg sudah dirasakan sejak 2 sampai 3 Minggu yang lalu, sehingga banyak masyarakat yang kebingungan untuk mencari gas dengan tabung melon tersebut, lanjut Mistori.

“Sudah 2 hingga 3 Minggu Gas Elpiji 3kg sudah mulai langkah, di tempat kami pengiriman dari pusat belum tau kapan?”, katanya.

Untuk warga yang membeli di tempat kita dengan menggunakan KTP, kita kasih harga Rp 19.000; ada juga warga yang membeli lebih, ujarnya.

Namun begitu, Mistori meminta kepada pemerintah untuk segera turun tangan dengan kelangkahan LPG 3Kg, agar masyarakat bisa mendapatkan kembali gas subsidi tersebut.*

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dana CSR BI-OJK yang Dibancak Anggota DPR Turut Picu Kemarahan Masyarakat

    Dana CSR BI-OJK yang Dibancak Anggota DPR Turut Picu Kemarahan Masyarakat

    • calendar_month Minggu, 31 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 0
    • 0Komentar

    msinews.com – Kemarahan massa meluas dalam beberapa hari terakhir. Demonstrasi yang awalnya difokuskan di Gedung DPR RI, meluas dengan menyasar kantor-kantor kepolisian menyusul meninggalnya Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan taktis. Bukan hanya di Jakarta, masyarakat dari berbagai kalangan di berbagai daerah juga mengamuk. Mereka menyampaikan aspirasi disertai dengan pembakaran kantor-kantpr dewan setempat. Belakangan rumah anggota […]

  • Transaksi Judol Turun Tajam, PPATK Sebut Upaya Pemblokiran Rekening Dormant Efektif

    Transaksi Judol Turun Tajam, PPATK Sebut Upaya Pemblokiran Rekening Dormant Efektif

    • calendar_month Rabu, 5 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 0
    • 0Komentar

      Msinews.com – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandan menyampaikan bahwa perputaran uang dari aktivitas judi online atau Judol di Indonesia menunjukkan penurunan signifikan menjelang akhir 2025. Tren penurunan Judol ini dinilai sebagai hasil nyata dari kerja sama lintas lembaga dalam menekan praktik judi digital dan pencucian uang. Per Oktober 2025, […]

  • KOMPAK Indonesia

    KOMPAK Indonesia Minta Pemilihan Dirut TVRI Dijaga Integritasnya

    • calendar_month Senin, 6 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews – KOMPAK Indonesia (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesi) minta pemilihan Direktur Utama TVRI dijaga keberlangsungan dan Integritasnya. Dalam pernyataannya, KOMPAK Indonesiajuga mengemukakan beberapa poin penting. Ketua KOMPAK Indonesia Gabriel Goa mengatakan, mengawasi dan menjaga integritas dalam proses pemilihan Pimpinan Calon Dirut  Televisi Republik Indonesia (TVRI), merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dimiliki […]

  • Terima Bupati Indramayu, Wamendagri Bima Tekankan Pentingnya Kepala Daerah Pahami Tugas dan Fungsi

    Terima Bupati Indramayu, Wamendagri Bima Tekankan Pentingnya Kepala Daerah Pahami Tugas dan Fungsi

    • calendar_month Rabu, 9 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 0
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM,Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menerima kunjungan Bupati Indramayu Lucky Hakim di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (8/4/2025). Dalam pertemuan tersebut, Lucky menyampaikan penjelasan sekaligus permohonan maaf menyusul perjalanannya berlibur ke Jepang beberapa waktu lalu yang tidak mengantongi izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Gubernur Jawa Barat. […]

  • Dari 139 TAP MPR sejak 1960, Ada 104 Sudah Dicabut, Sisanya Masih Berlaku

    Dari 139 TAP MPR sejak 1960, Ada 104 Sudah Dicabut, Sisanya Masih Berlaku

    • calendar_month Kamis, 18 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 0
    • 0Komentar

    JAKARTA,KABARDAERAH.COM-Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, Martin Hutabarat di Jakarta,Rabu (17/9/2025). Politisi Partai Gerindra itu mengatakan bahwa,banyaknya ketetapan MPR (TAP MPR) yang hingga kini belum ditindaklanjuti dalam bentuk undang-undang. Ia pun mengingatkan, TAP MPR Nomor I Tahun 2003 yang menjadi dasar hukum keberlakuan sejumlah ketetapan, harus segera diimplementasikan agar tidak […]

  • Kemendikbudristek Harus Awasi Implementasi Regulasi SBOP di PTN

    Kemendikbudristek Harus Awasi Implementasi Regulasi SBOP di PTN

    • calendar_month Minggu, 12 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) diingatkan, harus mengawasi implementasi regulasi penentuan nilai harga satuan biaya operasional pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Baginya, upaya ini penting dilakukan agar Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibebankan tidak membelit mahasiswa. Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah dalam wawancara dengan wartawan […]

expand_less