Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Komisi II DPR  : Pelantikan Kepala Daerah Tunggu  Selesainya Semua Putusan MK

Komisi II DPR  : Pelantikan Kepala Daerah Tunggu  Selesainya Semua Putusan MK

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 22 Jan 2025
  • visibility 233
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com– Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Indrajaya mengusulkan agar pelantikan kepala daerah dilaksanakan setelah selesainya semua putusan MK terkait perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Pelantikan harus tetap dilakukan secara serentak.

Indrajaya mengatakan, berdasarkan Perpres Nomor 80 Tahun 2024, pelantikan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan serentak pada 7 Februari 2025 dan pelantikan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota pada  10 Februari 2025 di Ibu Kota provinsi.

Menurutnya, Perpres Nomor 80 Tahun 2024 telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-XXII/2024 yang pada intinya memerintahkan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 dilaksanakan serentak.

Persoalannya, kata Indrajaya, dari 545 daerah yang mengikuti Pilkada tahun 2024, terdapat permohonan sengketa hasil di MK sejumlah 296 daerah. Sisanya 247 daerah tidak mengajukan gugatan.

“Dan ada dua daerah akan menjalani pemilihan ulang karena calon tunggal dikalahkan oleh kotak kosong,” terangnya, Rabu (22/1/2025).

Terkait dengan sidang sengketa hasil pilkada, jadwal pengucapan putusan sengketa Pilkada di MK baru akan digelar antara tanggal 7–11 Maret 2025. Artinya, bila jadwal pelantikan didasarkan pada Perpres Nomor 80 Tahun 2024, maka pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 menjadi tidak serentak.

Menurut Indrajaya, putusan MK bersifat final and binding, tapi terkait pelaksanaan pemilu dan pilkada masuk dalam kategori open legal policy, karena itu DPR sebagai pembuat UU dapat melakukan constitutional engenering dengan membuat aturan baru yang didasarkan pada jadwal sengketa MK yang baru berakhir antara 7 – 11 Maret 2025.

“Maka kami mengusulkan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 dilaksanakan secara serentak sampai pembacaan putusan akhir gugatan hasil pilkada di MK,” terangnya.

Mengenai pemilihan ulang akibat kekalahan calon tunggal dengan Kotak Kosong di Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka Kepulauan Bangka Belitung yang akan dilaksanakan pada 27 Agustus 2025. Maka, pelantikannya tidak mungkin melandaskan pada Perpres Nomor 80 Tahun 2024.

Indrajaya menilai kurang strategis jika mengikut Putusan MK Nomor 46/PUU-XXII/2024 dengan menyerentakkan pelantikannya dengan kepala daerah lain. Artinya, dua daerah ini lebih baik pelantikannya berbeda dengan daerah yang tanpa sengketa dan bersengketa di MK.

“Kejadian di dua daerah ini adalah anomali dalan Pilkada 2024. Karena itu, sebagai konsekuensi yang harus ditanggung,” ucapnya.

Menurutnya, untuk pilkada lima tahunan, dua daerah tersebut hendaknya menjadi perhatian khusus pada rencana revisi UU Pilkada. Opsi yang dapat diusulkan adalah menyerentakkan dua daerah ini pada Pilkada tahun 2029 meski jabatan kepala daerah belum genap lima tahun.

Indrajaya pun memberikan catatan terhadap pelaksanaan Pilkada 2024. Menurutnya, jadwal tahapan pilkada 2024, mulai pengumuman hasil, sengketa di MK, dan agenda pelantikan yang tidak matching menunjukkan kelemahan dalam penyusunan UU dan peraturan terkait.

“Selain itu, kekalahan calon tunggal oleh kotak kosong juga tidak diantisipasi, padahal pengalaman ini pernah terjadi,” bebernya.

Dia menegaskan, perlu evaluasi menyeluruh terhadap semua regulasi terkait kepemiluan. Gagasan Omnibus Law paket UU Politik dapat menjadi pilihan, khususnya menyangkut UU Kepemiluan yang sering di-judicial review dan mengalami bongkar pasang (akrobatik hukum).

“Untuk ini, perlu kajian komprehensip dan uji publik yang lebih luas, serta melibatkan semua stakeholders pemilu,” pungkasnya. ** Eb.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kepala BNPB Tinjau Pemadaman Karhutla Kubu Raya

    Kepala BNPB Tinjau Pemadaman Karhutla Kubu Raya

    • calendar_month Sabtu, 8 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 440
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM,KUBU RAYA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., melanjutkan kunjungan kerjanya di Kalimantan Barat, kali ini dirinya melakukan patroli udara menggunakan helikopter mengelilingi Kabupaten Kubu Raya, untuk melihat langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan pada Jumat (7/8). Dari ketinggian, ia melihat dua strategi berjalan bersamaan, tim darat penyemprotan […]

  • Walau Hadapi Berbagai Tantangan, Penanganan Karhutla Terus Dioptimalkan

    Walau Hadapi Berbagai Tantangan, Penanganan Karhutla Terus Dioptimalkan

    • calendar_month Senin, 19 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 104
    • 0Komentar

    Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Meski menghadapi berbagai tantangan di lapangan, pemerintah terus mengoptimalkan upaya pengendalian, termasuk menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. “Tapi kita … sama-sama melakukan pengendalian, mitigasi kebakaran hutan dan lahan ini, agar tidak berdampak lebih […]

  • Ke Kantor Pusat Dongfang Elektric di Tiongkok, Puan Diperlihatkan Produksi Mobil Hidrogen

    Ke Kantor Pusat Dongfang Elektric di Tiongkok, Puan Diperlihatkan Produksi Mobil Hidrogen

    • calendar_month Senin, 3 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 234
    • 0Komentar

    Tiongkok, msinews.com-Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyempatkan diri untuk mengunjungi kantor pusat Dongfang Electric yang berada di Kota Chengdu, Provinsi Sichuan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Ia pun diperlihatkan produksi mobil bertenaga hidrogen. Puan Maharani bersama Delegasi DPR RI mengunjungi kantor pusat Dongfang Electric pada Jumat (31/5/2024). Untuk diketahui, Dongfang Electric Corporation Ltd (DEC) sendiri […]

  • Raker dengan BNN, Legislator Kalsel Ungkap Peredaran Narkoba di Dapilnya

    Raker dengan BNN, Legislator Kalsel Ungkap Peredaran Narkoba di Dapilnya

    • calendar_month Kamis, 23 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 278
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Dalam rapat kerja yang digelar Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), anggota DPR RI Aboe Bakar menyampaikan urgensi penguatan BNN untuk memperkuat pemberantasan narkoba di Indonesia. Ia menegaskan, salah satu fokus utama dari visi Presiden Prabowo Subianto adalah pemberantasan narkoba yang merusak generasi muda bangsa. “Salah satu Asta Cita Presiden Prabowo […]

  • Oknum Penyidik Polresta Sidoarjo Tidak Profesional, Dilaporkan Bid Propam, Polda Jawa Timur

    Oknum Penyidik Polresta Sidoarjo Tidak Profesional, Dilaporkan Bid Propam, Polda Jawa Timur

    • calendar_month Kamis, 27 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 265
    • 0Komentar

    Didi Sungkono. S.. H., M. H., pengamat kepolisian asal surabaya mengatakan, ” Polri bekerja secara Profesional diatur dalam. UU No 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, terkait oknum penyidik yang melakukan pembiaran atau penelantaran terkait laporan masyarakat. Kapolres Sidoarjo harus tegas, ada aturan hukum yang melekat atas tidak profesionalnya penyidik. Sudah berapa Kasat reskrim berganti, sudah […]

  • Sah, Sultan B Najamudin Terpilih Jadi Ketua DPD RI Periode 2024-2029

    Sah, Sultan B Najamudin Terpilih Jadi Ketua DPD RI Periode 2024-2029

    • calendar_month Rabu, 2 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 233
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Sultan B Najamudin, Senator asal Bengkulu secara resmi terpilih menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk periode 2024-2029, menggantikan AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (LaNyalla). Pemilihan Ketua DPD RI yang dimulai Selasa, (1/10/2024) pukul 19.30 WIB dan berakhir Rabu, (2/10/2024) pukul 01.52 dini hari tersebut, diikuti oleh 151 Anggota DPD RI dan digelar […]

expand_less