Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » Gelar RDP dengan Korlantas Polri , DPR RI Minta Audit Perpanjang SIM dan STNK, Singgung Perusahaan Pencetak

Gelar RDP dengan Korlantas Polri , DPR RI Minta Audit Perpanjang SIM dan STNK, Singgung Perusahaan Pencetak

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 6 Des 2024
  • visibility 213
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com– Dewan Perwakilan Rakyat RI melalui Komisi III atau komisi hukum, menyarankan Korlantas Polri untuk mau diaudit perihal perpanjangan SIM dan pembuatan SIM.

Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi III Benny Kabur Harman saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Korps Lalu Lintas Polri (Kakorlantas) pada Rabu (4/12/2024).

Awalnya Benny K Harman mengatakan bahwa urusan Polisi sudah terlalu banyak.

Seharusnya kata Benny, Polisi fokus ke masalah kriminal dan tidak usah dilibatkan dalam pengurusan SIM dan STNK.

Sebab kata Benny K Harman, Polisi tidak seharusnya dibebankan untuk mencari uang oleh negara.

Maka menurutnya, hal itu diserahkan saja ke Kementerian Perhubungan sehingga Polisi hanya berurusan dengan kecelakaan lalu lintas saja.

Benny K Harman juga mempertanyakan kebijakan perpanjangan SIM. Dia bertanya apa manfaatnya untuk masyarakat memperpanjang SIM.

Hal tersebut terutama soal kebijakan memperpanjang SIM yang menurutnya hanya memberatkan masyarakat.
‘Terutama masyarakat yang berada di daerah-daerah terpencil yang harus lima tahun sekali hingga naik pesawat untuk perpanjang SIM di kota-kota besar. ‘ kata dia.

Benny K Harman pun menantang Polisi untuk berani diaudit perihal perpanjangan SIM dan pembuatan SIM.

“Saya ingin sekali diaudit, saya ingin dapat laporan tahun 2024 ini berapa banyak SIM yang diterbitkan? berapa yang diperpanjang? berani enggak diaudit? coba Pak Kakorlantas audit,” tantangnya seperti dimuat Youtube Tv Parlemen.

Politisi Partai Demokrat ini menantang Korlantas mengaudit perusahaan yang mencetak SIM dan yang mengeluarkan kaleng pelat nomor. ** dm.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pernyataan Menpar Soal RUU Kepariwisataan Jadi Undang-Undang

    Pernyataan Menpar Soal RUU Kepariwisataan Jadi Undang-Undang

    • calendar_month Jumat, 3 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 190
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM– Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana, menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/10/2025). Agenda Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Republik Indonesia kali ini resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Rapat […]

  • MAKI Gugat Praperadilan

    MAKI Cabut Gugatan terkait Suap dan Gratifikasi Eddy Hiariej

    • calendar_month Rabu, 31 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 253
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) berencana mencabut gugatan praperadilan terhadap KPK terkait kasus suap dan gratifikasi mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Eddy Hiariej. Gugatan tersebut dilayangkan karena KPK tidak menahan Eddy. Baca juga : Penyidik KPK Pangil Dua Pejabat Kementan Terkait Kasus Korupsi  SYL “Gugatan akan dicabut pada sidang perdana Senin 5 […]

  • Merespon Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK, Fahri Hamzah: Kliping Berita Bukan Alat Bukti

    Merespon Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK, Fahri Hamzah: Kliping Berita Bukan Alat Bukti

    • calendar_month Senin, 1 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 202
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Prabowo-Gibran Fahri Hamzah mengomentari sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pemilu presiden (Pilpres) 2024. Fahri Hamzah menilai bukti yang dibawa Pemohon, yakni Tim hukum pasangan calon (paslon) presiden dan wapres nomor urut 01 (Anies-Muhaimin) dan nomor urut 03 (Ganjar-Mahfud), hanya kliping koran dan berita. “Ada apa di MK? […]

  • Sejarah, Kominfo, PT Pos Indonesia, dan KWI Launching Perangko Khusus Kunjungan Paus Fransiskus

    Sejarah, Kominfo, PT Pos Indonesia, dan KWI Launching Perangko Khusus Kunjungan Paus Fransiskus

    • calendar_month Senin, 2 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 203
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Bertepatan dengan momen bersejarah kunjungan Apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia, 3-6 September 2024, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan PT Pos Indonesia meluncurkan Perangko Khusus bertema Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Acara Launching Perangko Kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia, di Plaza Maria Katedral, Jakarta, Senin […]

  • Menghitung waktu, Menagih Janji Prabowo-Gibran Pada Rakyat

    Menghitung waktu, Menagih Janji Prabowo-Gibran Pada Rakyat

    • calendar_month Minggu, 20 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 215
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Hari Ini Minggu 20 ktober 2024 merupakan momen penting Indonesia mengawali kepemimpinan baru dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka masa jabatan 2024-2029. Pantauan media ini, di kompleks parlemen RI di Senayan, Jakarta Pusat telah dipadati oleh uandnagan menjelang Pelantikan yang akan dilakukan tepat pukul 10.00 […]

  • DPR Desak PPATK Bongkar Aliran Dana P2P Lending DSI

    DPR Desak PPATK Bongkar Aliran Dana P2P Lending DSI

    • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 291
    • 0Komentar

    Msinews.com – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah, meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk segera menelusuri dan membongkar aliran dana perusahaan peer-to-peer (P2P) lending Dana Syariah Indonesia (DSI). Desakan tersebut disampaikan menyusul adanya indikasi aliran dana DSI ke sejumlah perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan kolega serta jajaran manajemen perusahaan. […]

expand_less