Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Komisi IX DPR Sebut, Layanan Kesehatan di Provinsi Kaltara Masih Kekurangan SDM dan Alkes

Komisi IX DPR Sebut, Layanan Kesehatan di Provinsi Kaltara Masih Kekurangan SDM dan Alkes

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 7 Okt 2023
  • visibility 7
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA,MSINEWS.Com- Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR menemukan sejumlah kekurangan sumber daya manusia dan alat Kesehatan pada saat meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Jusuf SK dan Rumah Sakit Daerah (RSD) Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati tentu hasil temuan ini harus mendapatkan perhatian khusus. Apalagi, tambahnya, Provinsi Kaltara ini memiliki prospek untuk bisa menjadi provinsi yang unggul ke depan, sehingga harus didukung kemajuannya.

“Provinsi Kaltara ini kan berbatasan dengan negara lain. Kita mau upayakan agar layanan kesehatannya dilengkapi, sehingga tidak harus membuat masyarakat di sini berobat jauh-jauh, apalagi kalau sampai berpikir ke luar negara Indonesia. Rasanya memang harus segera dilengkapi ya, baik itu SDM maupun Alkesnya,” ujar perempuan yang juga menjadi Ketua Tim Kunker Reses tersebut kepada awak media usai peninjauan di Provinsi Kaltara, Kamis (5/10/2023).

Menurut Politisi Fraksi PKS ini, m RSUD dr. Jusuf SK secara fasilitas sudah lumayan lengkap. Hanya saja, tambahnya, masih kekurangan SDM terutama tenaga kesehatannya. Dalam pantauan Komisi IX, alat untuk pasang ring jantung sudah ada di RSUD ini, namun, sayangnya sudah setahun belum digunakan karena SDM-nya sudah ada tetapi masih harus menempuh pendidikan lebih lanjut dulu di Jakarta untuk belajar.

”Kita di Komisi IX selalu memprioritaskan anggaran itu untuk Alkses di Rumah Sakit Umum Daerah, baik tingkat provinsi maupun kota. Tapi yang menjadi catatan kami hari ini, supaya tidak mengalami kejadian yang sama, Alkes yang disediakan harus diimbangi juga dengan ketersediaan SDM,” imbuh Kurniasih.

Dalam kesempatan lain, Legislator Dapil DKI Jakarta II ini juga meninjau Rumah Sakit Daerah (RSD) Kota Tarakan, rumah sakit disini masih kekurangan alat CT scan. “Nanti akan kita dorong untuk alkesnya lebih lengkap lagi, walaupun RS ini termasuk tipe C, menurut saya untuk ukuran daerah sudah sangat bagus, sudah ada kemandirian dalam pengelolaannya. Tinggal nanti kita akan support untuk alkesnya,” ungkap Kurniasih.

Pada Kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI Nur Yasin mengatakan, ada keselahan prosedur terkait pengadaan alat di  RSUD dr. Jusuf SK Provinsi Kaltara. Seharusnya,  semua peralatan yang dipilih itu harus sejalan dengan Pendidikan SDM yang ada di RS tersebut.

“Jadi, begitu dia telah selesai menyekolahkan orang, baru beli alat itu.  Nah, kejadiannya di sini alkesnya sudah ada, bahkan sempat tidak berfungsi selama satu tahun karena tidak ada yang bisa mengoperasikan. Ini suatu kesalahan yang menurut saya harus dibenahi. Kemenkes harus memastikan semua belanja alkes yang itu harus didahului oleh belanja peningkatan SDM.  Sebelum itu jangan diberikan, ini jadi salah satu standar yang perlu perbaiki,” ucap Yasin.**

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • ISKA DIY Desak Presiden,DPR,dan KPU Stop Bikin Kegaduhan !

    ISKA DIY Desak Presiden,DPR,dan KPU Stop Bikin Kegaduhan !

    • calendar_month Jumat, 23 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 12
    • 0Komentar

    Yogyakarta,msinews.com-Dewan Pengurus Daerah Ikatan Sarjana Katolik Daerah Istimewa Yogyakarta mendesak Presiden, Politik adalah keterlibatan seseorang untuk menentukan arah kebersamaan hidup berbangsa dan bernegara untuk menciptakan kesejahteraan bersama (bonum commune). Namun yang terjadi sekarang politik berkecenderungan untuk berebutan kekuasaan karena orang tidak lagi melandaskan dirinya nilai-nilai moral dan etika, seperti kebenaran, kejujuran, keadilan dan transparansi. Dengan […]

  • Memanusiakan Penyintas Gempa Bandung: Kemensos Hadir

    Memanusiakan Penyintas Gempa Bandung: Kemensos Hadir

    • calendar_month Kamis, 26 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 11
    • 0Komentar

    Bandung,msinews.com– Awan kelabu perlahan menjauh usai menyesaki langit di atas Lapangan Bola Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, pagi itu. Mentari mengambil alih peran, memenuhi cakrawala berhiaskan gumpalan awan putih di sekelilingnya, khas panorama langit di sebuah dataran tinggi. Dari kejauhan terdengar sorak-sorai sekelompok anak sedang memperebutkan bola sepak. Di sudut lain lapangan, sebagian anak berlomba-lomba melambungkan […]

  • Ketapang Terendam Banjir: Ribuan KK Terdampak, Kemensos Bergerak Cepat

    Ketapang Terendam Banjir: Ribuan KK Terdampak, Kemensos Bergerak Cepat

    • calendar_month Senin, 23 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 7
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Ketapang sejak Jumat hingga Sabtu 21 Juni 2025 telah menyebabkan banjir meluas di permukiman warga dan sejumlah ruas jalan kota. Akibat banjir tersebut, sebanyak 12 desa dan 4.221 Kepala Keluarga (KK) di wilayah tersebut terdampak. Menanggapi situasi darurat ini, Kementerian Sosial (Kemensos) segera mengambil langkah cepat. Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur […]

  • Komisi X DPR : Jangan sampai Kenaikan UKT Bebani Mahasiswa Sampai Tidak Mampu Kuliah Lagi

    Komisi X DPR : Jangan sampai Kenaikan UKT Bebani Mahasiswa Sampai Tidak Mampu Kuliah Lagi

    • calendar_month Kamis, 16 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 9
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) harus mengevaluasi sekaligus memperbaiki tata kelola kebijakan pembiayaan pendidikan perguruan tinggi. Pasalnya, Uang Kuliah Tunggal (UKT) terkini cenderung naik signifikan namun tidak mempertimbangkan kemampuan gaji orang tua mahasiswa. Demikian kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat membuka agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi […]

  • Komisi II DPR.RI ; Pemenuhan Hak atas Rumah Layak Harus Bebas dari Motif Proyek

    Komisi II DPR.RI ; Pemenuhan Hak atas Rumah Layak Harus Bebas dari Motif Proyek

    • calendar_month Jumat, 10 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 8
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI menggelar diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Program 3 Juta Rumah Eujud Nyata Pemerintah Dalam Menjawab Kebutuhan Dasar Rakyat” , Kamis, 9 Oktober 2025, bertempat di Ruang PPID Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Diskusi menghadirkan para pembicara Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar […]

  • Menteri ATR BPN

    Menteri ATR/BPN, Sambut Wisuda SPPN Bisa Gapai Impian

    • calendar_month Senin, 11 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 12
    • 0Komentar

    Jakarta- Menteri ATR BPN  Hadi Tjahjanto mengikuti Sidang Terbuka Senat STPN dengan acara tunggal Wisuda Program Diploma Pertanahan. Program diantaranya Diploma IV Pertanahan serta Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Tahun Akademik 2022/2023. Kegiatan berlangsung di Pendopo STPN, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Setidaknya sebanyak 707 mahasiswa mengikuti wisuda dengan rincian 183 lulusan. Studi Diploma […]

expand_less