Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Wamendagri Bima Arya Dorong Kepala Daerah Ubah Paradigma Pembangunan untuk Perkuat Keadilan Ekologis

Wamendagri Bima Arya Dorong Kepala Daerah Ubah Paradigma Pembangunan untuk Perkuat Keadilan Ekologis

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 21 Agt 2026
  • visibility 186
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MSINEWS.COM,PEKANBARU– Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong kepala daerah mengubah paradigma pembangunan agar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sosial, budaya, dan ekologis, serta manfaat pembangunan bagi lintas generasi. Perubahan cara pandang tersebut dinilai penting untuk mencegah benturan antara kepentingan pertumbuhan ekonomi, masyarakat adat, dan kelestarian alam.

Menurut Bima, kepala daerah perlu memiliki cara pandang yang komprehensif dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Kebijakan tidak cukup hanya berfokus pada popularitas, pemenuhan kebutuhan dasar, maupun regulasi, tetapi juga perlu mempertimbangkan warisan budaya, kekayaan alam, dan hukum adat yang berkembang di daerah. Karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi penting dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan suatu wilayah.

“Tantangan kita bagaimana setiap perencanaan ini melibatkan secara bermakna dan kita mendengar dari tokoh-tokoh adat, seperti apa, dari para pejuang ekologis yang sudah lama,” ujar Bima saat memberikan sambutan pada kegiatan Pekan Rakyat Lingkungan Hidup bertajuk “Gerakan Pulihkan Indonesia untuk Keadilan Ekologis” di Balai Adat Lembaga Adat Melayu Riau, Pekanbaru, Jumat (21/8/2026).

Bima mendorong perubahan paradigma tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret di daerah. Salah satunya melalui percepatan pengakuan masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah (Perda). Ia menilai, masih terdapat daerah yang telah memiliki Perda terkait masyarakat adat, tetapi belum menerapkannya. Sementara itu, sebagian daerah lainnya bahkan belum memiliki regulasi tersebut.

Selain pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, Bima menekankan pentingnya mengintegrasikan prinsip keseimbangan ekologis ke dalam tata ruang. Menurutnya, tata ruang tidak boleh dipandang sekadar sebagai pelengkap administratif, melainkan harus menjadi dasar dalam keseluruhan desain pembangunan daerah.

“Semua desain-desain perencanaan yang didasarkan pada tata ruang juga bernafaskan kepedulian pada keseimbangan ekologis. Tidak saja di daerah-daerah tertentu yang dominan unsur hukum adatnya, tetapi di semua daerah,” jelasnya.

Dalam konteks tersebut, Bima menjelaskan bahwa cara pandang terhadap masyarakat adat juga terus berkembang. Masyarakat adat yang sebelumnya lebih banyak dipandang sebagai objek pembangunan, kemudian berkembang sebagai kelompok yang perlu dilindungi. Cara pandang tersebut selanjutnya bergeser dengan menempatkan masyarakat adat sebagai pemegang hak (right holders), hingga kini sebagai penjaga utama alam (custodian atau steward of nature).

“Tidak hanya menjadikan masyarakat adat sebagai objek tetapi sebagai subjek. Tidak hanya berkutat pada regulasi, tetapi juga berkolaborasi dan ber-co-creation,” tandasnya.

Menurut Bima, pendekatan co-creation menempatkan masyarakat sebagai bagian aktif dalam proses pembangunan, mulai dari merancang, memikirkan, melaksanakan, hingga mengawal kebijakan secara bersama-sama. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat adat tidak sekadar menjadi pihak yang diakomodasi, tetapi turut menentukan arah pembangunan yang berdampak terhadap ruang hidup mereka.

Pada kesempatan tersebut, Bima juga menyampaikan apresiasi kepada para pejuang dan aktivis lingkungan yang selama ini berkontribusi dalam menjaga alam. Ia menilai Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan para aktivis lingkungan dapat berperan sebagai jembatan antara masyarakat adat, kearifan lokal, dan pemangku kebijakan.

“Kami mengharap teman-teman WALHI bisa menjadi bridging, jembatan antara masyarakat adat, jembatan antara local wisdom kepada pemangku kebijakan yang ada,” ujarnya.

Bima menegaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat adat, dan para pejuang lingkungan untuk mendorong pembangunan yang menjaga keseimbangan sekaligus mewujudkan keadilan ekologis.

“Kementerian Dalam Negeri selalu siap untuk berkolaborasi,” pungkasnya.**

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua DPD RI Sultan B Najamudin Dianugerahi Doktor Honoris Causa oleh Korea Maritime & Ocean University (KMOU)

    Ketua DPD RI Sultan B Najamudin Dianugerahi Doktor Honoris Causa oleh Korea Maritime & Ocean University (KMOU)

    • calendar_month Kamis, 2 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 337
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM- Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Baktiar Najamudin dianugerani Doctor Honoris Causa (Dr. HC) bidang International Regional Studies dari Korea Maritime and Ocean University (KMOU), di Busan, Korea Selatan, Rabu 1 April 2026. Prosesi penganugeraah itu berlangsung khidmad, dipimpin oleh Presiden KMOU, Prof. Dr. Ryoo Dong-Keun, di Kim Kang-hee Hall, KMOU […]

  •  Wamendagri Bima Dorong Penyempurnaan RUU Daerah Kepulauan

     Wamendagri Bima Dorong Penyempurnaan RUU Daerah Kepulauan

    • calendar_month Jumat, 26 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 249
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan harus dilakukan secara cermat melalui harmonisasi dengan berbagai regulasi yang telah berlaku. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan kehadiran regulasi baru benar-benar memperkuat pembangunan wilayah kepulauan tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun pertentangan norma hukum. “Pemerintah […]

  • Inspirasi Suara Emas Zizi: Perjuangan Mengembangkan Karya

    Inspirasi Suara Emas Zizi: Perjuangan Mengembangkan Karya

    • calendar_month Kamis, 12 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 325
    • 0Komentar

      Makasar MSINews.com – Inspirasi suara peserta dan delegasi perhelatan internasional ASEAN High-Level Forum (AHLF) on Enabling Inclusive Development and Partnership Beyond 2025. Perhelatan tersebut di Kota Makassar banyak kisah haru tentang perjuangan seorang anak manusia. Inspirasi suara, Zizi seorang remaja putri kelas 9 mampu menyihir peserta AHLF di sesi Gala Dinner dan Art Perfomance […]

  • Masyarakat Antusias Sambut Malam Puncak HUT ke-79 TNI di Monas

    Masyarakat Antusias Sambut Malam Puncak HUT ke-79 TNI di Monas

    • calendar_month Minggu, 6 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 245
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews– Perayaan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Tentara Nasional Indonesia (TNI) disambut dengan antusiasme yang luar biasa oleh masyarakat Indonesia. Raatusan ribu warga dari berbagai wilayah Jabodetabek tumpah ruah menjadikan Lapangan Silang Monas Jakarta bak lautan manusia, pada Sabtu 5 Oktober 2024. Sejak dini hari, masyarakat terlihat mulai memadati kawasan Monas, di mana upacara […]

  • BNPB dan ORI Perkuat Monitoring Pelayanan Kebencanaan NTT dan Sumatra

    BNPB dan ORI Perkuat Monitoring Pelayanan Kebencanaan NTT dan Sumatra

    • calendar_month Kamis, 3 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 137
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-BNPB dan Ombudsman RI memperkuat koordinasi serta monitoring pelayanan publik dalam penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan pemulihan pascabencana banjir di Sumatra. Pertemuan strategis tersebut berlangsung di Ruang Rapat Gunung Rinjani, Gedung Graha BNPB, Jakarta, pada hari Rabu (2/9/2026) dihadiri Ppinan Ombusman RI,Robert Endi Jaweng dan pihak BNPB diwakili oleh Sekretaris Umum, Ristian. […]

  • Dyah Roro Esti : Stok BBM Harus Aman Selama Mudik Lebaran 2024

    Dyah Roro Esti : Stok BBM Harus Aman Selama Mudik Lebaran 2024

    • calendar_month Selasa, 9 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 276
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Anggota Komisi VII Dyah Roro Esti meminta Kementerian ESDM dan PT Pertamina untuk memastikan stok BBM aman dan terkendali pasca mudik lebaran idul fitri 2024/1445 H. Ia mengatakan bahwa BBM menjadi komoditas energi yang sangat dibutuhkan di tengah kebutuhan mobilitas orang yang meningkat ke beberapa titik menuju pulang kampung. “Tentu kita berharap karena tentu mobiulitas […]

expand_less