Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Viral Toilet Gender Netral, Komisi X DPR RI Evaluasi Kemendikbud, ‘Bahaya Paham LGBT

Viral Toilet Gender Netral, Komisi X DPR RI Evaluasi Kemendikbud, ‘Bahaya Paham LGBT

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 9 Agt 2023
  • visibility 147
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, Infomsi.News–Pemprov DKI Jakarta turun tangan melakukan pengecekan perihal viral sekolah internasional menyediakan toilet untuk kaum gender netral. Pasalnya toilet gender netral itu viral di media sosial, meski tidak nampak plang merek sekolahnya.

Menanggapi hal tersebut ketua momisi X DPR Syaiful Huda mendesak Kemendikbud Ristek melakukan evaluasi besar-besaran terhadap sekolah-sekolah internasional di Tanah Air. Ia menyebut munculnya toilet gender netral di lembaga pendidikan merupakan indikasi mulai menyebarnya paham LGBT di sekolah.

“Sebuah bangsa kita meyakini jika lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) merupakan bentuk penyimpangan yang harus dicegah. Adanya toilet dengan gender netral di sebuah lembaga pendidikan menjadi indikator bahwa kampanye LGBT telah masuk ke sekolah di Tanah Air. Kami berharap Kemendikbud Ristek bergerak cepat,” kata Syaiful Huda kepada wartawan, Rabu (9/8/2023).

Lebih lanjut Huda menilai kampanye LGBT saat ini begitu marak. Mereka, kata dia, menggunakan berbagai media untuk menyuarakan kebebasan bagi pelakunya mulai dari film, musik, hingga wacana dan diskursus pelajaran di sekolah-sekolah.

“Dengan dalih hak asasi manusia mereka secara agresif mengkampanyekan kebebasan perilaku menyimpang yang jelas bertentangan dengan keyakinan dan budaya kita,” ujarnya

Politisi PKB ini meniyampaikan bahwa sekolah yang menyediakan toilet gender netral menunjukkan ada pengelola yang memandang LGBT merupakan suatu kewajaran. Situasi ini, menurutnya, meresahkan karena secara tidak langsung mengenalkan kepada peserta didik jika wajar saja ketika memilih menjadi bagian dari LGBT.

“Kami mendapat informasi jika Kemendikbud dan Disdik Provinsi Jakarta telah menurunkan tim untuk mengecek kebenaran informasi yang disampaikan Daniel Mananta, namun kami mendorong agar dilakukan evaluasi besar-besaran terkait kurikulum pelajaran yang disampaikan di seluruh sekolah internasional yang ada di Tanah Air,” ungkapannya

Lebih dalam Huda mengatakan evaluasi secara menyeluruh sekolah internasional di Tanah Air ini penting agar mereka tetap sesuai dengan koridor penyelenggaraan pendidikan yakni UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Menurutnya, dalam UU 20/2003 jelas disebutkan jika tujuan pendidikan adalah agar peserta didik mampu mengembangkan potensi sehingga menjadi individu yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan terampil.

“Jadi meskipun sekolah internasional namun mereka tetap harus tunduk dengan UU Sisdiknas, toh banyak juga warga negara Indonesia yang menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah internasional. Jadi evaluasi secara menyeluruh terhadap pola didik mereka juga cukup penting,” tuturnya.

Sebelumnya berdasarkan pengecekan sementara, Plt Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta memastikan tak ada sekolah di bawah instansinya yang memiliki toilet gender netral. Sejauh ini, yang tersedia di setiap sekolah hanyalah toilet untuk perempuan dan laki-laki.

“Berangkat dari TikTok serta video viral, kami sudah lakukan pengecekan di seluruh satuan pendidikan di DKI Jakarta bahwa tidak ditemukan toilet gender netral. Yang ada adalah toilet yang jelas, laki-laki/perempuan,” kata Purwosusilo kemarin Selasa 8/8/2023.

Sementara itu, pengecekan fasilitas di sekolah internasional yang berlokasi di DKI Jakarta masih berlangsung. Pengecekan dilakukan di sekolah tingkat TK, SD, SMP, hingga SMA. Sejauh ini, kata dia, pihaknya tak mendapati keberadaan toilet gender netral di sekolah Jakarta.

“Terkait yang di sekolah kerjasama Internasional kami pengecekan sedang berlangsung saat ini kami utamakan sekolah-sekolah di satuan pendidikan yang ada di DKI Jakarta mulai TK, SD, SMP, SMA kami tidak temukan seperti itu. Artinya clear bahwa di semua satuan pendidikan di DKI Jakarta hasil penelusuran kami toilet itu hanya ada dua, untuk laki-laki dan untuk perempuan,” tegasnya. (ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sebanyak 450 Lebih Personel Satgas Pamtas RI – PNG Yonif 200/BN Tiba di Bumi Sriwijaya

    Sebanyak 450 Lebih Personel Satgas Pamtas RI – PNG Yonif 200/BN Tiba di Bumi Sriwijaya

    • calendar_month Rabu, 10 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 169
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Sejumlah 450 personel Satgas Pamtas RI–PNG Yonif 200/BN telah bertugas di wilayah perbatasan darat negara RI–Papua New Gunea bersandar di Dermaga Non Petikemas Pelabuhan Boom Baru menggunakan kapal KRI Teluk Palu 523, Rabu (10/7). Upacara Penyambutan Purna Tugas Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI–PNG Kewilayahan Batalyon Infantri 200/Bhakti Negara, berlangsung di Pelabuhan Boom […]

  • Menaker Yassierli: Pekerja Informal Sektor Persampahan Dapat Diskon Iuran JKK-JKM 50 Persen

    Menaker Yassierli: Pekerja Informal Sektor Persampahan Dapat Diskon Iuran JKK-JKM 50 Persen

    • calendar_month Senin, 10 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 56
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM— Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan komitmen pemerintah memberikan pelindungan jaminan sosial bagi pekerja informal sektor persampahan. Salah satu bentuknya melalui keringanan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 50 persen. Dengan kebijakan tersebut, iuran yang sebelumnya Rp16.800 menjadi Rp8.400 per bulan. “Kita ingin 100 persen pekerja Indonesia ter-cover jaminan sosialnya,” kata […]

  • Mendagri Izinkan Pemda Rapat di Hotel Asal Tepat Sasaran dan Tidak Berlebihan

    Mendagri Izinkan Pemda Rapat di Hotel Asal Tepat Sasaran dan Tidak Berlebihan

    • calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 162
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengizinkan pemerintah daerah (Pemda) menggelar rapat di hotel dan restoran, asal tidak berlebihan. Ia menekankan agar kegiatan tersebut dilakukan dengan menyasar hotel atau restoran yang tengah mengalami kesulitan. Hal itu disampaikan Mendagri kepada awak media terkait arahannya pada acara Pelantikan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten […]

  • Jusuf Kalla Sebut, Rekonsiliasi Bukan Berarti Semua Masuk Pemerintahan

    Jusuf Kalla Sebut, Rekonsiliasi Bukan Berarti Semua Masuk Pemerintahan

    • calendar_month Rabu, 22 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 128
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Muhammad Jusuf Kalla menerima kunjungan silaturahmi dari Ketua MPR RI Dr.Bambang Soesatyo di kediamannya Jakarta,Rabu 22 Mei 2024. Kedua tokoh nasional ini berbincang seputar rekonsiliasi nasional pasca pilpres 2024. Menurut Jusuf Kalla, rekonsiliasi antara para kontestan Pilpres bukan berarti semua pihak harus masuk pemerintahan. Usai pertemuan  Jusuf Kalla menyampaikan bahwa […]

  • Sebanyak 37 dari 38 Provinsi Akan Menggelar Pilkada Serentak 27 November 2024

    Sebanyak 37 dari 38 Provinsi Akan Menggelar Pilkada Serentak 27 November 2024

    • calendar_month Kamis, 18 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 154
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari menyatakan lembaga yang dipimpimpinnya akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 di 37 Provinsi di Indonesia. Pilkada Serentak 2024 hanya diikuti 37 dari 38 provinsi, karena Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY) tidak melakukan pilkada langsung. “Untuk pemilihan gubernur (dilakukan) pada 37 provinsi, kalau DIY kan tidak melalui pilkada langsung,” kata Hasyim kepada […]

  • Aliran Dana CSR BI–OJK Diselidiki KPK, TPPU Diduga Bantu Gaya Hidup Satori dan Hergun

    Aliran Dana CSR BI–OJK Diselidiki KPK, TPPU Diduga Bantu Gaya Hidup Satori dan Hergun

    • calendar_month Jumat, 8 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 114
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Dalam kasus dugaan korupsi CSR Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sudah ditetapkan dua tersangka, yakni Anggota DPR Satori dan Heri Gunawan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menulusuri aliran dana tersebut. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa pihaknya akan menulusuri secara mendalam menganai dana CSR […]

expand_less