Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Tok.. DPR Sahkan RUU APBN 2024 Jadi UU

Tok.. DPR Sahkan RUU APBN 2024 Jadi UU

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 21 Sep 2023
  • visibility 1
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2024 menjadi UU dalam Rapat

Paripurna ke-6 Masa Persidangan I 2023-2024. Pengesahan dihadiri wakil pemerintah, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajaran.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah membacakan kesimpulan pandangan mini fraksi yang sudah disepakati dalam pembahasan tingkat I pada Selasa (19/9) lalu.

Baca Juga : Lantik 410 Lulusan Poltekessos, Mensos: Kalian Harus Berarti Untuk Sekitar. 

Said lantas mengucapkan terima kasih kepada wakil pemerintah atas berjalannya pembahasan RUU APBN 2024 selama ini.

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima laporan Banggar DPR RI di mana ada 8 fraksi yang setuju RUU APBN 2024 disahkan menjadi UU, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP. Hanya PKS yang setuju dengan catatan.

“Apakah RUU APBN 2024 dapat disetujui dan disahkan menjadi UU?” tanya Puan dalam Rapat Paripurna di DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (21/9).

Anggota DPR lain yang hadir menjawab setuju dan Puan mengetuk palu tanda pengesahan RUU tersebut menjadi UU.

“Kami akan menanyakan sekali lagi kepada anggota apakah RUU APBN 2024 dapat disetujui dan disahkan menjadi UU?” tanyanya sekali lagi dan disambut seruan setuju dan ketuk palu.

Baca Juga : Lagi KKB Bakar Rumah Dinas DPRD dan Kios di Pegunungan Bintang

Usai pengesahan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani membacakan pandangan pemerintah. Ia mengucapkan terima kasih kepada para anggota parlemen dan menekankan adanya kesamaan pemerintah serta DPR soal pentingnya APBN.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan atas dukungan dan kerja sama pembahasan RAPBN yang sangat konstruktif, baik dalam tingkat komisi maupun Badan Anggaran sehingga seluruh proses pembahasan dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu,” kata Sri Mulyani.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Puan Maharani Minta, Kecelakaan KA di Bandung Segera Diungkap

    Puan Maharani Minta, Kecelakaan KA di Bandung Segera Diungkap

    • calendar_month Sabtu, 6 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Ketua DPR RI,Puan Maharani meminta pihak KAI segera mengungkap penyebab tabrakan maut KA. Turangga dan KA Bandung Raya pada Jumat pagi di Bandung,Jawa Barat,Jumat (5/1/2024). “Dengan begitu ada evaluasi dan perbaikan terhadap sistem keamanan transportasi publik. Tidak hanya pada Kereta Api, tapi juga seluruh moda transporasi umum lainnya, termasuk di jalur darat […]

  • mitsubishi expander

    Target Tinggi Mitsubishi Expander ‘Goyang’ Avanza

    • calendar_month Sabtu, 9 Sep 2017
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 0
    • 0Komentar

    PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia, atau MMKSI, secara resmi telah memperkenalkan jagoan barunya Xpander di enam kota besar secara serentak. Salah satunya di Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat malam 11 Agustus 2017. Tak tanggung-tanggung, tugas berat diemban Mitsubishi Sumatera Utara. PT MMKSI menargetkan Mitsubishi Sumatera Utara dapat merebut 25 persen pasar MPV 1.500cc […]

  • Pengamat Ungkap

    Pengamat Ungkap Prabowo Tak Sembarang Buka Data Konfidensial Kemhan

    • calendar_month Senin, 8 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Pengamat hubungan internasional, Teuku Rezasyah, menegaskan bahwa calon presiden (capres) sekaligus Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, tidak bisa sembarangan membuka data Kementerian Pertahanan (Kemhan) kepada publik. Rezasyah menyatakan bahwa terdapat data yang bersifat konfidensial, yang tidak boleh diungkapkan tanpa pertimbangan yang matang. Pernyataan Pengamat, Rezasyah ini merespons Debat Ketiga Capres Pemilu 2024 di […]

  • Komisi V Pantau Arus Mudik, Hanna Gayatri :  Jangan Sampai Ada Calo di Pelabuhan

    Komisi V Pantau Arus Mudik, Hanna Gayatri :  Jangan Sampai Ada Calo di Pelabuhan

    • calendar_month Senin, 8 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Tangerang,msinews.com – Anggota Komisi V DPR RI, Hanna Gayatri mengapresiasi kondisi Pelabuhan Merak, Banten, saat ini yang dinilainya sudah jauh lebih baik. Meski begitu, Hanna masih berharap bahwa pada mudik kali ini tak ada lagi celah untuk calo tiket beraksi. Pasalnya, tiket feri ekspres dan reguler Pelabuhan Merak-Bakauheni untuk semua golongan kendaraan telah habis dipesan sampai dengan […]

  • Inovasi Tiga Sekawan Dongkrak Produksi Sumur Migas Tua

    Inovasi Tiga Sekawan Dongkrak Produksi Sumur Migas Tua

    • calendar_month Kamis, 24 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews—Direktur Jenderal (Dirjen) Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengungkapkan, sebagian besar sumur migas yang ada di Indonesia sudah memasuki masa uzur. Lifting migas Indonesia pada semester I 2023 mencapai 93 persen untuk minyak bumi dan 86 persen untuk gas bumi dari target APBN 2023. ” Ya guna meningkatkan hasil produksi, sejumlah perusahaan migas sudah […]

  • Mengenal Sekilas Jaminan Fidusia Kemenkumham RI

    Mengenal Sekilas Jaminan Fidusia Kemenkumham RI

    • calendar_month Kamis, 26 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Oleh Media Sejahtera Indonesia (26/12/2024)  Pasal 1 angka 1 UU No. 42 Tahun 1999 menyatakan, “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Selanjutnya Pasal 1 angka 2 UU No. 42 Tahun 1999 menyatakan, “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan […]

expand_less