Jakarta,Infomsi.org-Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato pengantar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya kepada DPR RI, Rabu (16/8/2023) membeberkan tujuh (7) poin penting terkait anggaran belanja negara yang akan datang (2024).
Dalam pidato ini, Jokowi menyampaikan berbagai capaian positif Indonesia selama pandemi covid-19, target pertumbuhan ekonomi dan capaian pajak, hingga kabar gembira bagi PNS dengan kenaikan gaji di tahun depan.
Apa saja poin-poin penting pidato Presiden tersebut,berikut redaksi merangkumnya :
Pertama, Usul Gaji PNS Naik
Jokowi memberikan kepastian akan penantian PNS selama empat tahun ini, yakni kenaikan gaji sebesar 8 persen di tahun depan. Maklum, gaji PNS terakhir kali naik pada 2019 lalu.
“RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah/TNI/Polri sebesar 8 persen,” kata Jokowi.
Presiden Jokowi berharap kenaikan gaji ini bisa meningkatkan kesejahteraan serta kinerja PNS dalam melaksanakan pelayanan bagi masyarakat.
Kedua, Soal Uang Pensiun PNS Naik
Ini Kabar gembira Jokowi tak hanya bagi PNS aktif, tapi juga pensiunan abdi negara. Dalam hal ini, Jokowi menaikkan gaji pensiunan sebesar 12 persen di tahun depan.
Ketiga, Soal Ekonomi Tangguh di Tengah Covid
Di depan para anggota dewan, Jokowi tak lupa memamerkan perekonomian Indonesia yang tetap tangguh di tengah pandemi covid-19.
Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang kembali di atas 5 persen setelah masuk ke jurang resesi di tahun pertama pandemi.
“Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara dengan pemulihan ekonomi yang cepat, konsisten, dan inklusif. Pertumbuhan ekonomi selama tujuh kuartal terakhir, sejak akhir 2021, secara konsisten berada di atas 5 persen,” kata Jokowi.
Jokowi juga pamer karena telah menurunkan tingkat pengangguran dari 6,26 persen pada Februari 2021 menjadi 5,45 persen pada Februari 2023.
Tingkat kemiskinan juga terus menurun menjadi 9,36 persen pada Maret 2023, dari puncaknya di masa pandemi 10,19 persen pada September 2021.
“Begitu juga dengan kemiskinan ekstrem yang turun dari 2,04 persen pada Maret 2022 menjadi 1,12 persen pada Maret 2023,” katanya.
Keempat, Soal Anggaran IKN
Di tahun terakhir pemerintahannya, Jokowi memastikan tetap melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satunya dengan tetap memberikan anggaran untuk pembangunannya.
Untuk pembangunan IKN masuk dalam anggaran infrastruktur yang dialokasikan sebesar Rp422,7 triliun.
Selain IKN, anggaran ini juga akan digunakan untuk pembangunan bendungan, mendukung proyek-proyek strategis nasional, hingga pembangunan jaringan irigasi.
Kelima, Soal Target Penerimaan dan Belanja Negara
Jokowi menargetkan penerimaan negara tahun depan bisa mencapai sebesar Rpp2.781,3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun dan PNBP sebesar Rp473,0 triliun, serta hibah sebesar Rp400 miliar.
Sedangkan, belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.304,1 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.446,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp857,6 triliun.
Dengan posisi target belanja lebih tinggi dari penerimaan, maka defisit anggaran diperkirakan tetap ada sebesar 2,29 persen terhadap PDB atau sebesar Rp522,8 triliun.
Keenam, Soal Asumsi Makro
Pada 2024, Jokowi menetapkan asumsi makro yang lebih santai pada tahun terakhirnya memimpin. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan hanya sebesar 5,2 persen, lebih rendah dari target tahun ini sebesar 5,3 persen.
Inflasi ditargetkan 2,8 persen dan rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak di sekitar Rp15 ribu per dolar AS. Sementara, rata-rata suku bunga Surat Berharga Negara 10 tahun diprediksi pada level 6,7 persen.
Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada pada US$80 per barel. Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 625 ribu barel per hari dan 1,03 juta barel setara minyak per hari.
Ketujuh, Soal Anggaran Kemiskinan
Presiden Jokowi menargetkan angka kemiskinan bisa diturunkan menjadi 6,5-7,5 persen pada tahun depan.
Untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ini, serta pembangunan SDM jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp493,5 triliun. **
Editor : Dommy.
