Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Uncategorized » Respon PKS Soal Isi Pidato Presiden Joko Widodo di Sidang Tahunan MPR RI 2024

Respon PKS Soal Isi Pidato Presiden Joko Widodo di Sidang Tahunan MPR RI 2024

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 16 Agt 2024
  • visibility 3
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA,KABARDAERAH.COM-Anggota Komisi III DPR sekaligus Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboebakar Alhabsyi, merespon pidato Presiden Joko Widodo menjelang Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79 dalam Sidang MPR RI Jumat (16/8/2024) di Gedung DPR Senayan.

“Tadi dalam salah satu point pidato Kenegaraan, Pak Presiden menyampaikan bahwa Dengan keberagaman etnis, agama, dan budaya di Indonesia, tantangannya adalah bagaimana negara menjaga toleransi dan harmoni di tengah keragaman tersebut,” kata Aboe Bakar.

Lanjut dia, apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ini haruslah digaris bawahi. Khususnya terkait polemik pelarangan penggunaan jilbab untuk pasukan pengibar bendera.

“Karena penggunaan hijab adalah salah satu implementasi konstitusi. Dimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2 dengan jelas menyatakan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing.” ujarnya. ”

Jadi apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ini sangat relate dengan kondisi kekinian. Ini adalah tantangan, dimana masih ada pejabat yang melakukan tindakan di luar aturan konstitusi.

Padahal dari dari teks konstitusi tersebut sudah jelas ditegaskan bahwa siapa pun yang melarang atau pun menghalang-halangi seorang Muslimah untuk mengenakan jilbab, maka sejatinya dia telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Karena hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.”ujarnya lagi.

“Kita berharap, pidato yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ini dipedomani oleh seluruh jajaran pemerintahan. Sehingga toleransi dan harmoni di tengah keragaman akan bisa dijaga dengan baik.” tutupnya. ** Domi Lewuk).

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • RDP Bersama Menkumham, Baleg DPR RI, 4 RUU Masuk Progleknas Piiritas 2023

    RDP Bersama Menkumham, Baleg DPR RI, 4 RUU Masuk Progleknas Piiritas 2023

    • calendar_month Selasa, 22 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 5
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat pleno bersama Menkumham RI Yasonna Laoly terkait Prolegnas tahun 2023. Baleg menyepakati 4 RUU dibawa ke Paripurna untuk masuk Prolegnas Prioritas 2023. Yasonna mengatakan rencana menambahkan dan sekaligus mengeluarkan beberapa RUU dari Prolegnas RUU Prioritas. Ia menyebut salah satu yang diusulkan masuk yakni RUU tentang rencana pembangunan […]

  • MSI TV – Halomoan Tambunan, Caleg PSI Soroti Masalah Pinjaman Online

    MSI TV – Halomoan Tambunan, Caleg PSI Soroti Masalah Pinjaman Online

    • calendar_month Senin, 24 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 3
    • 0Komentar

    MSI TV – Halomoan Tambunan, Caleg PSI Soroti Masalah Pinjaman Online.

  • Pakar Hukum Dorong RUU KUHAP Melindungi Hak Asasi Manusia

    Pakar Hukum Dorong RUU KUHAP Melindungi Hak Asasi Manusia

    • calendar_month Kamis, 10 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 3
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com -Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia  diharapkan dapat melindungi masyarakat yang berdampak. Hal itu disampaikan oleh Pakar hukum pidana Hery Firmansyah dalam sebuah diskusi publik di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen RI  dalam forum legislasi yang digagas Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI bertajuk ‘Komitmen DPR Menguatkan Hukum Pidana melalui […]

  • Kadin Prioritaskan Lokasi Berdasarkan Konsumen, Menyikapi IKN Nusantara

    Kadin Prioritaskan Lokasi Berdasarkan Konsumen, Menyikapi IKN Nusantara

    • calendar_month Kamis, 18 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 2
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menegaskan bahwa ekspansi bisnis mereka akan tetap mengacu pada lokasi dengan banyak konsumen, meskipun dengan adanya rencana Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Wakil Ketua Umum Kadin, Juan Permata Adoe, menyoroti keberlanjutan bisnis di Pulau Jawa yang saat ini masih menjadi pusat ramai […]

  • Banjir Lahar

    Banjir Lahar Dingin Marapi Menerjang, 256 Warga Terdampak

    • calendar_month Sabtu, 6 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 3
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Sebanyak 256 warga Desa Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, harus menghadapi musibah banjir lahar dingin yang melanda daerah mereka. Ketua Kelompok Siaga Bencana (KSB) Bukit Batabuah, Kabupaten Agam, Edi Effendi, mengungkapkan bahwa dari jumlah tersebut, 78 kepala keluarga atau sekitar 68 orang terpaksa diungsikan. Menurut Edi Effendi, meskipun tidak […]

  • Pagu Anggaran Kementerian Perindustrian Tahun 2025 Sebesar Rp2,52 Triliun

    Pagu Anggaran Kementerian Perindustrian Tahun 2025 Sebesar Rp2,52 Triliun

    • calendar_month Kamis, 12 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 2
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Komisi VII DPR RI menyetujui Pagu anggaran untuk Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Republik Indonesia pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp2.519.612.734.000. Adapun, keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil penyesuaian yang dilakukan oleh badan anggaran DPR RI. “Komisi VII DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil penyesuaian badan anggaran DPR RI sebesar […]

expand_less