Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Ratusan Aliansi Karyawan PRLI Geruduk MA, Minta Ketua MA Usut Mafia Sengketa Merek 

Ratusan Aliansi Karyawan PRLI Geruduk MA, Minta Ketua MA Usut Mafia Sengketa Merek 

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 23 Apr 2024
  • visibility 129
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, .SINews com – Ratusan masa yang tergabung dalam Aliansi Karyawan PT Polo Ralph Lauren Indonesia kembali melakukan aksi protes di depan Mahkamah Agung (MA). Tuntutan mereka tak lain adalah untuk meminta ketua MA mengusut dugaan keterlibatan mafia hukum dalam perkara sengketa merek PK Nomor 9.

Kasus sengketa merek PK Nomor 9 telah menjadi sorotan publik yang mengundang perhatian luas. Karyawan-karyawan PT Polo Ralph Lauren Indonesia secara bersama-sama mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap penanganan kasus ini oleh lembaga hukum.

Aksi protes yang dilakukan oleh Aliansi Karyawan PT Polo Ralph Lauren Indonesia bukanlah yang pertama kali. Mereka telah dua kali mengajukan permintaan agar kasus ini diusut lebih lanjut demi keadilan bagi perusahaan dan karyawan-karyawan yang terdampak.

Baca juga : Rahmat Gobel Apresiasi Masyarakat Gorontalo Terhadap Program Bantuan Presiden

“Kami mengharapkan Ketua MA sebagai salah satu pilar penting dalam sistem peradilan di Indonesia, diharapkan dapat memberikan perhatian serius terhadap tuntutan dari Aliansi Karyawan PT Polo Ralph Lauren Indonesia,” kata Ketua Aliansi Karyawan PT Polo Ralph Lauren Indonesia, Zanli Sembiring pada awak media, Selasa 23/4/2024.

Lebih dari itu Zanli menyampaikan bahwa Aliansi beserta masyarakat menaruh harapan besar agar kasus ini tidak hanya dipandang sebagai kasus biasa.

Dia mengigikan kasus yang menimpa mereka saat ini dijadikan sebagai momentum untuk membersihkan sistem peradilan dari segala bentuk mafia hukum.

“Aliansi Karyawan PT Polo Ralph Lauren Indonesia akan terus menyuarakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus ini. Kami menginginkan penegakan hukum yang transparan dan adil, tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ungkapannya.

Baca juga: Komisi VI DPR RI Dorong Bali Jadi Destinasi Wisata Premium

Zanli mengecam akan terus mengawal kasus ini dan akan menggelar aksi lebih besar dan membawa masa lebih banyak. Dia menyebut berharap agar suara mereka didengar oleh Jokowi dan jalon presiden baru.

“Semoga tindakan ini dapat juga dapat didegar pak Jokowi serta dapat direspon presiden kita yang baru pak Probowo dan Gibran. Semoga ini membawa perubahan positif dalam sistem peradilan di Indonesia, sehingga kasus serupa tidak terulang di masa mendatang,” punkasnya.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemendagri : Pelaksanaan Rapat di Hotel Harus Tepat Substansi dan Dorong Perekonomian Daerah

    Kemendagri : Pelaksanaan Rapat di Hotel Harus Tepat Substansi dan Dorong Perekonomian Daerah

    • calendar_month Rabu, 11 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 122
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan ruang bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk menyelenggarakan rapat ataupun pertemuan di hotel. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk dukungan terhadap pemulihan perekonomian daerah, khususnya sektor perhotelan dan pariwisata. “Pak Menteri memberikan satu ruang bagi teman-teman kepala daerah atas dasar data-data […]

  • Pemilu Mendekat

    Pemilu Mendekat, Anggota DPR Raih Uang Pensiunan, Berikut Rinciannya: 

    • calendar_month Kamis, 21 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 120
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Seiring Pemilu (Pemilihan Umum) mendekat di Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersiap-siap untuk memasuki babak baru setelah masa jabatan periode 2019-2024 berakhir. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah penerimaan dana pensiun yang ditanggung negara untuk anggota DPR setelah masa jabatannya selesai. Menurut Undang-Undang (UU) 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan […]

  • Wamen  Fahri Hamzah : Prabowo Ingin DTSEN Tuntas untuk Pastikan Data Kemiskinan Lebih Akurat

    Wamen  Fahri Hamzah : Prabowo Ingin DTSEN Tuntas untuk Pastikan Data Kemiskinan Lebih Akurat

    • calendar_month Minggu, 24 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 114
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah, menilai komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi langkah penting dalam perang melawan kemiskinan di Indonesia. Menurutnya, pendataan presisi dan terintegrasi akan memastikan program pemerintah berjalan lebih efisien dan tepat sasaran. “Pak Prabowo sangat ngotot agar kita punya sistem […]

  • Bambang Soesatyo Dukung Presiden Terpilih Prabowo Pangkas PPh Badan Menjadi 20 Persen

    Bambang Soesatyo Dukung Presiden Terpilih Prabowo Pangkas PPh Badan Menjadi 20 Persen

    • calendar_month Senin, 14 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 135
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Mantan Ketua MPR RI sekaligus Anggota DPR RI dan Koordinator Wakil Ketua Umum Polhukam KADIN Indonesia Bambang Soesatyo mendukung rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 22% menjadi 20%. Selain itu, pemerintahan Presiden Prabowo juga akan meningkatkan tax ratio melalui kepatuhan pajak. Selama ini, rendahnya tax ratio Indonesia disebabkan […]

  • KPK Umumkan Mantan Kepala Bea Cukai  Tersaka Korupsi Gratifikasi

    KPK Umumkan Mantan Kepala Bea Cukai Tersaka Korupsi Gratifikasi

    • calendar_month Senin, 11 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 114
    • 0Komentar

    KPK Mengumumkan Penetapan Tersangka Jakarta, MSINews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan mantan Kepala Bea dan Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Kasus ini bermula dari pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh Tim Direktorat LHKPN KPK. Kejanggalan informasi dan pameran kekayaan di media sosial menjadi sorotan. Gratifikasi dari Pengusaha Impor […]

  • DPRD Sumsel Bersama Gubernur Setujui Raperda Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Sumsel Tahun Anggaran 2023

    DPRD Sumsel Bersama Gubernur Setujui Raperda Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Sumsel Tahun Anggaran 2023

    • calendar_month Kamis, 4 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 96
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) bersama Pj Gubernur Sumsel menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2023. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Bersama antara DPRD Sumsel dan Gubernur Sumsel pada Rapat Paripurna LXXXIV (84), pembicaraan tingkat dua dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian badan anggaran DPRD […]

expand_less