Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Problem Digitalisasi di Indonesia dan Politik Pencitraan

Problem Digitalisasi di Indonesia dan Politik Pencitraan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 5 Apr 2023
  • visibility 214
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Penulis: Fren Lutrun

Saya beberapa kali mengikuti riak-riak politik dari beberapa ormas di Jakarta yang mengatasnamakan rakyat demi tujuan politik mereka. Sepintas situasi itu saya lihat masih belum terlepas dari cengkraman elit-elit lama yang bergaya paham politik di era milenial dan mempertontonkan kehidupan kita seperti berada di 15 tahun lalu. Lagi-lagi momentum politik ini dipakai untuk menggiring seolah-olah kelompok seperti ini memiliki kemampuan social campaign (Kampanye sosial) di platform digital yang efektif. Padahal, itu dilakukan barangkali sebatas pesanan yang harus sukses untuk kepentingan sebentar.

Kita sebetulnya dilema dengan model-model ini. Ya ini juga karena edukasi kita di bidang digital untuk masyarakat belum baik apalagi di generasi tertentu yang berada di usia 50an tahun keatas. Problem ini kemudian berjalan terus sehingga panggung politik yang di pertontonkan sulit diukur tingkat keberhasilannya. Lagi-lagi inilah yang saya katakan “problem digitalisasi di Indonesia dan Politik Pencitraan” yang kian memanas belakangan ini.

Pada ruang tertentu, saya kira banyak elit-elit kita yang paling suka selalu tampil di beranda media, namun tanpa mereka sadari bahwa semua keadaan itu dikondisikan dalam kepentingan kelompok-kelompok yang ingin mencari popularitas di public dengan dalil “menjual” elit-elit itu untuk menumpang naik ke permukaan untuk tujuan politik mereka. Inilah yang kita katakana politik yang sehat dan cerdas?. Sayang sekali….

Pada sisi lain, apa yang dilakukan kelompok prakmatis ini tidak memiliki dasar ilmu dan pengetahuan yang cukup dalam bidang politik maupun politik di era digitalisasi. Meski begitu, banyak pejabat di negeri ini yang seolah-oleh ikut membiarkan kelompok-kelompok ini terus bertumbuh subur dan berteriak meskipun mereka tidak memiliki kecukupan menggiring opini public yang sehat dan edukatif. Inilah salah satu fenomena politik di negara ini yang menggiring rakyat berada pada prakmatisme politik yang sempit dan tidak memiliki visi membangun yang jelas untuk rakyat. Politik kita akhirnya melahirkan elit-elit yang tidak peduli untuk rakyat.

Saya melihat semua ini semacam fenomena yang cukup menakutkan, sebab prakmatisme kita ini akan menghadirkan parlemen yang tidak berkualitas apalagi soal kepemimpinan di republic ini di tahun 2024 nanti.

Pemimpin entah di level manapun harus memiliki visi membangun jauh kedepan dan melihat perbedaan politik tidak sebatas pada kelompok atau kepentingan tetapi bagaimana mempersatukan perbedaan. Demikian hal itu pula yang harus terjadi di Lembaga parlemen kita bawa calon-calon legislative harus memiliki kemampuan konprehensif di berbagai disiplin ilmu termasuk kecakapan komunikasi untuk rakyat.

Sekali lagi, saya sebenarnya cukup resah melihat fenomena buruk yang bertopeng politik dan penerapan digital system namun tidak berdasar pada konsepsi isi dan konten atau tujuan yang bermutu untuk kepentingan jangka Panjang membangun negara ini.

Lagi-lagi saya sengaja mengkritik perilaku kita yang bertopeng era digitalisasi seperti ini sebetulnya membuat kebingungan terus terjadi di masyarakat serta tidak ada dampak edukasi yang sehat.

Untuk kita ketahui, Era digitalisasi ini adalah sebuah peradaban di mana segala sesuatu serba digital. Semua hal dapat kita lakukan dengan bantuan teknologi canggih serta akses internet yang dapat anda gunakan di mana pun dan kapan pun. Kemajuan peradaban manusia ini dapat kita lihat melalui kemampuan manusia dalam penggunaan teknologi itu sendiri.

Periode sejarah yang bermula pada abad ke-20 ini membawa manusia beralih begitu cepat dari industri tradisional ke revolusi Industri. Ini juga harus bisa dipahami bahwa kehidupan manusia Indonesia dengan transformasi digital yang belum maksimal ini harus bisa dikelolah dengan baik untuk citra politik Indonesia lebih baik dimata dunia internasional.

Ini adalah catatan saya terakhir untuk saudara/iku, bawah jika anda ingin memadukan perpaduan ilmu politik dan perhitungan matematika dalam algoritma system, sejatinya anda harus bertemu dengan mereka yang pantas menjelaskan itu untuk anda. Ya setidaknya anda tidak terbawah oleh mereka yang hanya ingin mencari keuntungan sesaat tanpa mengukur tingkat kesuksesan dalam politik yang anda siapkan nanti.

Hubungi saya di nomor HP 081286262117.  

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • ITC Desak Parpol Hindari Calon Kepala Daerah Yang Bermasalah Hukum

    ITC Desak Parpol Hindari Calon Kepala Daerah Yang Bermasalah Hukum

    • calendar_month Sabtu, 22 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 210
    • 0Komentar

    Butir Pernyataan Sikap Indonesia Timur Club Jakarta,msinews.com – Program andalan dari okmintv.com yang diberi label Indonesia Timur Club (ITC) yang diprakarsai tokoh mudah Indonesia Timur, Freni Lutruntuhluy meminta kepada partai politik untuk tidak memberikan rekomendasi kepada bakal calon kepala daerah yang masih atau sedang bermasalah hukum. “Kita sedang mempersiapkan diri menuju Indonesia Emas, dan salah […]

  • Wamendagri Ribka Haluk Dorong Penyelesaian RAP Dana Otsus Tambahan dan DTI Tahun 2026

    Wamendagri Ribka Haluk Dorong Penyelesaian RAP Dana Otsus Tambahan dan DTI Tahun 2026

    • calendar_month Selasa, 16 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 176
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Papua untuk segera menyelesaikan penyusunan dan penyampaian Rencana Anggaran Program (RAP) penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) tambahan dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Tahun Anggaran 2026. Hal tersebut menyusul ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Otsus […]

  • Ketua DPR RI Pastikan Suasana Sidang Tahunan MPR RI 2026 Akan Berjalam Khidmat

    Ketua DPR RI Pastikan Suasana Sidang Tahunan MPR RI 2026 Akan Berjalam Khidmat

    • calendar_month Rabu, 12 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 335
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Ketua DpR RI Puan Maharani memastikam,akan suasana kekhidmatan dan formal tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada 14 Agustus 2026. DikatakN, seluruh peserta yang hadir dalam sidang tersebut juga diharapkan dapat menjaga sikap selama rangkaian agenda kenegaraan berlangsung. Bahwa, seluruh anggota DPR RI akan […]

  • Wakil Ketua TKN

    Wakil Ketua TKN Senang Jokowi Berkampanye, Optimis Menang

    • calendar_month Jumat, 26 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 191
    • 0Komentar

    Jakarta, MSiNews.com – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Ahmad Muzani mengungkapkan kegembiraannya jika pasangan Prabowo-Gibran akan meraih kemenangan meski tanpa dukungan langsung dari Presiden. Wakil Ketua TKN, sekali gus Sekjen Gerindra itu optimistis bahwa paslon 02 akan memenangkan satu putaran. Baca juga : Jokowi – Ma’ruf Amin Bersikap Terbuka Terkait Pemilu 2024 “Jika mungkin […]

  • Terdapat 2.498 Penyelenggara Negara Tingkat DPR Belum Lapor Harta Kekayaan ke KPK

    Terdapat 2.498 Penyelenggara Negara Tingkat DPR Belum Lapor Harta Kekayaan ke KPK

    • calendar_month Senin, 12 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 168
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Berikut informasi tentang penyelenggara negara tingkat Legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang saat ini belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat total penyelenggara negara bidang Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, BUMN, atau BUMD sudah melaporkan harya kekayaannya ke LHKPN KPK dengan total 404.761, sementara […]

  • Pilkada DKI  2024, Anies – Syahroni Jadi Kompromi Perkukuh Koalisi Indonesia Baru 

    Pilkada DKI 2024, Anies – Syahroni Jadi Kompromi Perkukuh Koalisi Indonesia Baru 

    • calendar_month Sabtu, 1 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 190
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Pemilihan Kepala Daerah, yakni calon Gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta pada 27 November 2024 bakal seru. Pasalnya, bakal diikuti oleh mantan capres yang juga gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Ahmad Syahroni dikabarkan menjadi salah satu pasangan di Pilkada tersebut. Nah, Pilkada DKI Jakarta diperkirakan akan menjadi bagian penting dari Pilkada […]

expand_less