Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Problem Digitalisasi di Indonesia dan Politik Pencitraan

Problem Digitalisasi di Indonesia dan Politik Pencitraan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 5 Apr 2023
  • visibility 12
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Penulis: Fren Lutrun

Saya beberapa kali mengikuti riak-riak politik dari beberapa ormas di Jakarta yang mengatasnamakan rakyat demi tujuan politik mereka. Sepintas situasi itu saya lihat masih belum terlepas dari cengkraman elit-elit lama yang bergaya paham politik di era milenial dan mempertontonkan kehidupan kita seperti berada di 15 tahun lalu. Lagi-lagi momentum politik ini dipakai untuk menggiring seolah-olah kelompok seperti ini memiliki kemampuan social campaign (Kampanye sosial) di platform digital yang efektif. Padahal, itu dilakukan barangkali sebatas pesanan yang harus sukses untuk kepentingan sebentar.

Kita sebetulnya dilema dengan model-model ini. Ya ini juga karena edukasi kita di bidang digital untuk masyarakat belum baik apalagi di generasi tertentu yang berada di usia 50an tahun keatas. Problem ini kemudian berjalan terus sehingga panggung politik yang di pertontonkan sulit diukur tingkat keberhasilannya. Lagi-lagi inilah yang saya katakan “problem digitalisasi di Indonesia dan Politik Pencitraan” yang kian memanas belakangan ini.

Pada ruang tertentu, saya kira banyak elit-elit kita yang paling suka selalu tampil di beranda media, namun tanpa mereka sadari bahwa semua keadaan itu dikondisikan dalam kepentingan kelompok-kelompok yang ingin mencari popularitas di public dengan dalil “menjual” elit-elit itu untuk menumpang naik ke permukaan untuk tujuan politik mereka. Inilah yang kita katakana politik yang sehat dan cerdas?. Sayang sekali….

Pada sisi lain, apa yang dilakukan kelompok prakmatis ini tidak memiliki dasar ilmu dan pengetahuan yang cukup dalam bidang politik maupun politik di era digitalisasi. Meski begitu, banyak pejabat di negeri ini yang seolah-oleh ikut membiarkan kelompok-kelompok ini terus bertumbuh subur dan berteriak meskipun mereka tidak memiliki kecukupan menggiring opini public yang sehat dan edukatif. Inilah salah satu fenomena politik di negara ini yang menggiring rakyat berada pada prakmatisme politik yang sempit dan tidak memiliki visi membangun yang jelas untuk rakyat. Politik kita akhirnya melahirkan elit-elit yang tidak peduli untuk rakyat.

Saya melihat semua ini semacam fenomena yang cukup menakutkan, sebab prakmatisme kita ini akan menghadirkan parlemen yang tidak berkualitas apalagi soal kepemimpinan di republic ini di tahun 2024 nanti.

Pemimpin entah di level manapun harus memiliki visi membangun jauh kedepan dan melihat perbedaan politik tidak sebatas pada kelompok atau kepentingan tetapi bagaimana mempersatukan perbedaan. Demikian hal itu pula yang harus terjadi di Lembaga parlemen kita bawa calon-calon legislative harus memiliki kemampuan konprehensif di berbagai disiplin ilmu termasuk kecakapan komunikasi untuk rakyat.

Sekali lagi, saya sebenarnya cukup resah melihat fenomena buruk yang bertopeng politik dan penerapan digital system namun tidak berdasar pada konsepsi isi dan konten atau tujuan yang bermutu untuk kepentingan jangka Panjang membangun negara ini.

Lagi-lagi saya sengaja mengkritik perilaku kita yang bertopeng era digitalisasi seperti ini sebetulnya membuat kebingungan terus terjadi di masyarakat serta tidak ada dampak edukasi yang sehat.

Untuk kita ketahui, Era digitalisasi ini adalah sebuah peradaban di mana segala sesuatu serba digital. Semua hal dapat kita lakukan dengan bantuan teknologi canggih serta akses internet yang dapat anda gunakan di mana pun dan kapan pun. Kemajuan peradaban manusia ini dapat kita lihat melalui kemampuan manusia dalam penggunaan teknologi itu sendiri.

Periode sejarah yang bermula pada abad ke-20 ini membawa manusia beralih begitu cepat dari industri tradisional ke revolusi Industri. Ini juga harus bisa dipahami bahwa kehidupan manusia Indonesia dengan transformasi digital yang belum maksimal ini harus bisa dikelolah dengan baik untuk citra politik Indonesia lebih baik dimata dunia internasional.

Ini adalah catatan saya terakhir untuk saudara/iku, bawah jika anda ingin memadukan perpaduan ilmu politik dan perhitungan matematika dalam algoritma system, sejatinya anda harus bertemu dengan mereka yang pantas menjelaskan itu untuk anda. Ya setidaknya anda tidak terbawah oleh mereka yang hanya ingin mencari keuntungan sesaat tanpa mengukur tingkat kesuksesan dalam politik yang anda siapkan nanti.

Hubungi saya di nomor HP 081286262117.  

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Unjuk Rasa Depan DPR, PRMPI Ultimatum Oknum Partai dan Penegak Hukum yang Diduga Kriminalisasi Aktivis

    Unjuk Rasa Depan DPR, PRMPI Ultimatum Oknum Partai dan Penegak Hukum yang Diduga Kriminalisasi Aktivis

    • calendar_month Kamis, 27 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 15
    • 0Komentar

    JAKARTA- Aktivis yang tergabung dalam Poros Revolusi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia atau PRMPI menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 26 Juli 2023. Koordinator lapangan, Pabika Alfred menegaskan bahwa aksi ini dilakukan untuk menyoroti kebobrokan dan hancurnya nilai demokrasi di Tanah Air. Selain itu, mereka juga mengecam adanya dugaan […]

  • Realisasi APBN Semester I-2024 Capai Rp 1.320,7 triliun dari Target Rp2.802,3 triliun

    Realisasi APBN Semester I-2024 Capai Rp 1.320,7 triliun dari Target Rp2.802,3 triliun

    • calendar_month Rabu, 10 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 9
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui laporan realisasi pelaksanaan APBN semester I-2024. Sebelumnya Panitia Kerja (Panja) Perumus kesimpulan dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia telah membahas laporan realisasi semester I tersebut secara bersama. Untuk diketahui bahwa, selain Realisasi APBN Semester I-2024, Banggar bersama Kemenkeu dan BI sebelumnya juga telah membahas Prognosis […]

  • MAKI: Ketua KPK Main Retorika, Exsen nya Kejar Harun Masiku

    MAKI: Ketua KPK Main Retorika, Exsen nya Kejar Harun Masiku

    • calendar_month Jumat, 17 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 13
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Koordinator MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) Boyamin Saiman mengaku kecewa atas pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri yang menyatakan terus melakukan pencarian dan menerbitkan surat perintah penangkapan buron Harun Masiku. Boyamin menilai pernyataan Firli dari dulu sekadar narasi atau retorika yang tidak menunjukkan hasil. Selain itu, pernyataan tersebut bisa dibaca sebagai upaya tawar-menawar […]

  • Kolaborasi Empat Lembaga Ini Perkuat Penanganan Korban TPPO

    Kolaborasi Empat Lembaga Ini Perkuat Penanganan Korban TPPO

    • calendar_month Selasa, 29 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 12
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com -Empat Lembaga di antaranya Kemensos, Kemenkes,Kementedian P2MI, dan Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (JARNAS Anti TPPO) berkolaborasi perkuat penanganan Korban TPPO. Adapun pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Empat perwakilan Lembaga yakni Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri P2MI, dan Ketua Umum Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang […]

  • Akhirnya, DPR RI Sahkan RUU P2 APBN 2023 Jadi Undang-Undang

    Akhirnya, DPR RI Sahkan RUU P2 APBN 2023 Jadi Undang-Undang

    • calendar_month Senin, 9 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 9
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Dewan Perwakilan rakyat RI telah mensahkan RUU P2 APBN 2023 Jadi Undang-Undang. Adapun, Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (RUU P2 APBN 2023) secara resmi telah disetujui oleh DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025. “Berikut kami […]

  • DEEP Dorong Korban Tindakan Asusila oleh Ketua KPU Dilaporkan ke Polisi

    DEEP Dorong Korban Tindakan Asusila oleh Ketua KPU Dilaporkan ke Polisi

    • calendar_month Kamis, 4 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 10
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati, menyarankan agar korban tindakan asusila dilakukan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari segera melapor ke polisi. Saran tersebut setelah putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi memecat Ketua KPU RI itu. “Saya mendorong pelapor juga bisa melaporkan ke pihak kepolisian agar bisa […]

expand_less