Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Prabowo Targetkan Ekonomi Tumbuh Capai 8%, Ini Kata Pengamat

Prabowo Targetkan Ekonomi Tumbuh Capai 8%, Ini Kata Pengamat

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 9 Mar 2024
  • visibility 245
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, msinews.com-Pengamat Ekonomi dari Universitas Atma Jaya Rosdiana Sijabat mendukung rencana calon presiden (capres) terpilih Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8 persen dalam waktu 4 hingga 5 tahun ke depan di masa pemerintahannya.

Menurutnya untuk mencapai target tersebut tidak mudah melihat tantangan domestik maupun luar negeri yang secara geopolitik internasional masih diliputi konflik dan peperangan.

Untuk itu, salah satu kunci mendongkrak pertumbuhan ekonomi kata Rosdiana adalah melalui investasi yang masuk ke dalam negeri dan terobosan-terobosan kebijakan di sektor ekonomi yang tepat.

“Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi ini sangat tinggi kaitannya dengan investasi, kalau misalkan situasi global masih seperti ini katakanlah 2 tahun ke depan angka pertumbuhan ekonomi mendapat tantangan tersendiri. Kecuali misalkan ada gerakan-gerakan yang cukup signifikan yang berhubungan dengan selain fondasi ekonomi makro, ada hal-hal lain cukup signifikan secara kebijakan di lakukan oleh presiden terpilih,” kata Rosdiana, Sabtu (9/3/32024).

Rosdiana menambahkan meski pertumbuhan ekonomi era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih berkutat di sekitar angka 5 persen, tetapi dengan pendekatan kebijakan ekonomi yang tepat pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa saja terjadi.

“Perlu ada sesuatu yang menjadi faktor yang mentrigger atau menstimulus perekonomian kita itu bisa move on dari angka 5 persen,” katanya.

Rosdiana juga menanggapi terkait target rasio pajak sebesar 16 persen dari produk domestik bruto (PDB) hal itu perlu sentuhan dari menteri keuangan (Menkeu) yang lebih jago dari Menkeu Sri Mulyani di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Dari nama-nama yang beredar ada sejumlah nama-nama yang digadang-gadang menjadi bendahara negara di antaranya yaitu Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama (Dirut) Bank Mandiri Darmawan Junaidi dan Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri.

“Jadi kalau misalkan Pak Prabowo katakanlah dalam 4 tahun ke depan ingin menaikkan sekitar menjadi 16 persen dari yang tahun 2023 itu kan 10,21 persen tahun 2022 itu 10,41 persen. Jadi kalau mau naik ke angka 16% tentu menurut saya tergantung profil dari menteri keuangan yang akan ditempatkan di sana, harus jauh lebih hebat dari pada Bu Sri Mulyani kalau tidak angka 16 persen itu belum tentu bisa direalisasikan dalam 4 tahun ke depan,”jelas Rosdiana Sijabat.

“Kita sudah melihat bagaimana kemampuan Ibu Sri Mulyani dalam hal mengendalikan kebijakan fiskal yang disiplin termasuk juga memperbaiki sektor perpajakan kita,” imbuhnya.

Lanjut Rosdiana mengatakan perlu ada reformasi perpajakan yang dapat mengerek rasio pajak lebih tinggi dari pada PDB saat ini.

“Nah kalau misalkan kita ingin menaikkan rasio pajak kita itu bisa mencapai 16 persen oleh Pak Prabowo terhadap PDB yaitu ini lagi-lagi tantangan kita bagaimana pemerintah kalau dalam 4 tahun pertama Pak Prabowo ini nanti bisa melakukan reformasi perpajakan, membuat sektor-sektor perekonomian kita itu meningkat. Perlahan tetapi ada target misalkan kenaikan kenaikan 2 persen setiap tahun dari sektor yang belum masuk kepada basis pajak menjadi masuk ke dalam basis pajak,” urainya.

Sedangkan terkait cita-cita kemandirian pangan yang dipaparkan Prabowo, kata Rosdiana perlu ada inovasi untuk meningkatkan produktivitas yang menyangkut komoditas pangan.

Narasi swasembada pangan harus dibarengi dengan produktivitas lahan pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian untuk menghadirkan kemandirian pangan.

“Swasembada pangan dapat melalui produktivitas lahan pertanian, baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi juga perlu inovasi, harus ada regulasi yang terkait dan lain-lain yang membuat kita percaya bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo mungkin kita akan memiliki kemandirian secara pangan,” tuntasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal target pertumbuhan ekonomi 8 persen itu optimis tergapai asalkan pemerintahan Prabowo – Gibran jika setelah nanti resmi dilantik dapat memberikan pendekatan ekonomi yang lebih efektif dalam periode kepemimpinannya.

“Buat saya target yang lebih tinggi itu bukan berarti tidak mungkin tercapai tetapi yang jelas untuk mencapai target yang lebih tinggi tidak bisa dengan cara-cara yang sudah-sudah. Nah jadi artinya kalau ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen adalah tergantung pendekatannya jadi pendekatannya harus baru lebih efektif lebih manjur itu yang penting,” ucapnya.

Lebih lanjut kata Faisal meski target pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerintah ke depan juga perlu memperhatikan target penurunan kemiskinan dengan cara-cara yang tidak biasa.

“Begitu juga untuk target kemiskinan pengentasan kemiskinan jadi dengan cara-cara yang terobosan dan pada saat yang bersamaan juga memang perlu ada pendekatan bertahap memang tidak bisa langsung naik dalam satu tahun atau dalam satu tahun ada prosesnya, jadi perlu ada pendekatan-pendekatan yang berbeda tetapi lebih efektif,” tutup Rosdiana Sijabat. ** dom.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PT. Pos Indonesia Bantah Ada Kaitan Terima Investasi Uang Korupsi dari Rafael Alun

    PT. Pos Indonesia Bantah Ada Kaitan Terima Investasi Uang Korupsi dari Rafael Alun

    • calendar_month Rabu, 2 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 210
    • 0Komentar

    Jakarta_Infomsi.News–PT Pos Indonesia membantah mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo menginvestasikan uang hasil korupsi di perseroan orange dan abu-abu itu. Manajer Public Relations PT Pos Indonesia Doni Meilana mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Rafael menerima gratifikasi dari PT Cubes Consulting yang memiliki kerja sama dengan PT Pos Indonesia. Namun, […]

  • Tujuh Parlemen Negara Pasifik Siap Hadir dalam Pertemuan IPPP 2024

    Tujuh Parlemen Negara Pasifik Siap Hadir dalam Pertemuan IPPP 2024

    • calendar_month Jumat, 12 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 225
    • 0Komentar

    Jakarta, msinews.com-Sebanyak 7 Parlemen Negara Pasifik dipastikan akan hadiri pertemuan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2 yang akan dihelat 24-26 Juli 2024 di Jakarta. Hal tersebut disamapikan oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon. Adapun acara ini bertujuan untuk membangun konektivitas antara DPR RI dengan parlemen negara-negara pasifik dalam berbagai kerja sama. Penegasana […]

  • Hermeneutika Kapal Perang KRI Sriwijaya Sangat Presisi dan Proporsional

    Hermeneutika Kapal Perang KRI Sriwijaya Sangat Presisi dan Proporsional

    • calendar_month Sabtu, 12 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 440
    • 0Komentar

    Oleh Syamsul Noor Fajri Dalam konteks penamaan kapal militer, Italian Ship adalah kepanjangan dari prefiks ITS yang digunakan sebagai penanda kapal milik Angkatan Laut Italia (Marina Militare) dalam standar penamaan NATO. Kenapa fakta di sekitar KRI Sriwijaya perlu diungkap? Sebab, Pemerintah Indonesia tidak membeli kapal tersebut, melainkan mendapatkannya secara gratis melalui skema hibah. Transaksi kapal […]

  • BGN Pastikan Anggaran Program MBG Tidak Kurangi Pagu Kementerian Lain

    BGN Pastikan Anggaran Program MBG Tidak Kurangi Pagu Kementerian Lain

    • calendar_month Minggu, 1 Mar 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 389
    • 0Komentar

      Msinews.com – Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan kekhawatiran publik terkait alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut-sebut berpotensi mengganggu anggaran kementerian lain. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, alokasi anggaran masuk dalam rincian output fungsi kesehatan. Untuk tahun 2026, terdapat anggaran sebesar Rp24 […]

  • Minus Malum Pelayanan Jemaah Haji 2024, Ini Kata Pengamat Haji

    Minus Malum Pelayanan Jemaah Haji 2024, Ini Kata Pengamat Haji

    • calendar_month Kamis, 20 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 196
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI menggelar diskusi Dialektika Demokrasi Dengan tema Evaluasi dan Catatan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024/1445 Hijriah. Dalam kesempatan itu, pengamat Haji, Ade Marfuddin mengatakan, haji baru saja bergerak selesai, semua jamaah sudah fokus di Mekah kalau sudah selesai banyak catatan-catatan dari temuan dari panwas. “Tentunya kalau saya […]

  • Perkuat Diplomasi Pertahanan, Kasad Jalin Kemitraan Strategis dengan Tentara Rakyat Vietnam

    Perkuat Diplomasi Pertahanan, Kasad Jalin Kemitraan Strategis dengan Tentara Rakyat Vietnam

    • calendar_month Rabu, 21 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 226
    • 0Komentar

    Hanoi,msinews.com-Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak melakukan kunjungan resmi dan pertemuan bilateral dengan _Chief of the General Staff Vietnam People’s Army_, General Nguyen Tan Cuong, di Hanoi, Senin (19/5/2025). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral dan memperkuat kerja sama militer antara TNI Angkatan Darat dan Tentara Rakyat Vietnam. Pertemuan […]

expand_less