Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Pegawai PPPK Apakah Dapat Uang Pensiun? Berikut Jawaban PANRB:

Pegawai PPPK Apakah Dapat Uang Pensiun? Berikut Jawaban PANRB:

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 16 Agt 2023
  • visibility 234
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, InfomsiNews-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memastikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan mendapatkan uang pensiunan. Sebelumnya PPPK tidak memperoleh jaminan pensiun.

Anas mengatakan pihaknya akan merumuskan skenario iuran pensiun dan rumusannya akan dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Jadi pasti mereka iuran (pensiunan), ini jadi bagian yang sedang kita rumuskan di RUU ASN yang baru sehingga teman-teman PPPK bisa mendapatkan pensiun sesuai ketentuan yang baru,” kata Anas saat ditemui awak media selepas Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama, Rabu (16/8/2023).

Terkait dengan besarannya, Anas mengatakan iurannya akan bergantung pada usia pensiun mereka, serta berapa lama kontrak kepegawaiaan mereka dan di mana mereka ditempatkan.

Namun, dia memastikan PPPK akan mendapatkan pensiun, seperti pegawai swasta pada umumnya.

Dalam RUU ASN, Kesejahteraan PNS dan PPPK digabung dalam konsep penghargaan dan pengakuan ASN yang merupakan bagian dari manajemen ASN secara keseluruhan. PPPK diberikan jaminan pensiun dan jaminan hari tua dengan skema defined contribution.

“Perbaikan rancangan penghargaan dan pengakuan dilakukan secara menyeluruh dan dipersiapkan amanatnya untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran agar sistemnya semakin adil dan kompetitif,” jelas Alex dikutip dari siaran pers, Rabu (16/8/2023).

Setidaknya ada 7 kluster pembahasan dalam RUU ASN, yaitu penguatan sistem merit; penetapan kebutuhan ASN; kesejahteraan ASN; penyesuaian ASN sebagai dampak perampingan organisasi; penataan tenaga honorer; digitalisasi manajemen ASN; serta ASN di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. (ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Efisiensi Anggaran Pemerintah Daerah, Komisi II: Pegawai Honorer Jangan Jadi Korban

    Efisiensi Anggaran Pemerintah Daerah, Komisi II: Pegawai Honorer Jangan Jadi Korban

    • calendar_month Selasa, 25 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 231
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM– Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Mohammad Toha merespon Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait efisiensi anggaran yang akan menjadi pedoman kepala daerah dalam menjalankan APBD 2025. Dia meminta agar penghematan anggaran itu tidak menyebabkan terjadinya pemberhentian pegawai honorer. SE bernomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah […]

  • Pentingnya Kolaborasi, Cellica: Program CKG dan MBG Untuk Menuju Generasi Emas

    Pentingnya Kolaborasi, Cellica: Program CKG dan MBG Untuk Menuju Generasi Emas

    • calendar_month Kamis, 7 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 246
    • 0Komentar

    Jakarta msinews.com- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Cellica Nurrachadiana, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menyukseskan dua program prioritas nasional, yakni Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu disampaikannya dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “CKG dan Gizi Gratis: Strategi Preventif Pastikan Generasi Indonesia Emas”, yang digelar Koordinatoriat […]

  • Politisi PKS Ini Sebut, Maluku Tak Bisa Disamakan dengan Jawa dan Sulawesi

    Politisi PKS Ini Sebut, Maluku Tak Bisa Disamakan dengan Jawa dan Sulawesi

    • calendar_month Kamis, 11 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 200
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM– Anggota DPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menekankan pentingnya keberpihakan anggaran negara terhadap rakyat saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR bersama KemenPKP, Kementerian Transmigrasi, dan BMKG, Rabu (10/9). Dalam rapat yang membahas RKA-K/L RAPBN 2026 itu, legislator asal Maluku menegaskan APBN tidak boleh sebatas hitungan angka di atas kertas. Menurutnya, setiap program […]

  • BPJS Ketenagakerjaan Lakukan Monitoring Pekerja yang Menangani PSN di Balikpapan

    BPJS Ketenagakerjaan Lakukan Monitoring Pekerja yang Menangani PSN di Balikpapan

    • calendar_month Kamis, 27 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 242
    • 0Komentar

    Balikpapan,msinews.com-Tim Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Aryani turut mengungkapkan sulitnya BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan monitoring terhadap pekerja yang bekerja di perusahaan asing maupun perusahaan nasional yang menangani Proyek Strategis Nasional (PSN) di daerah tersebut. “Itu menjadi PR untuk […]

  • Kenaikan Harga

    Kenaikan Harga BBM Non-subsidi untuk April 2024, Pertamina Patra Niaga Memastikan Stabilitas Harga

    • calendar_month Senin, 1 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 204
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – PT Pertamina (Persero) melalui perusahaan subholdingnya, PT Pertamina Patra Niaga, menegaskan bahwa tidak akan ada kenaikan harga untuk bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, termasuk seri Pertamax dan Dex, pada bulan April 2024. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, menyatakan bahwa keputusan ini didasarkan pada evaluasi harga yang teliti serta mempertimbangkan kebutuhan […]

  • Siaran Gratis Piala Dunia 2026,Legislator ; Harus Diimbangi Publikasi Maksimal,Temasuk Wilayah 3T

    Siaran Gratis Piala Dunia 2026,Legislator ; Harus Diimbangi Publikasi Maksimal,Temasuk Wilayah 3T

    • calendar_month Senin, 15 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 254
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Piala Dunia bukan sekadar siaran olahraga. Ini adalah momentum nasional yang mampu menggerakkan ekonomi rakyat, industri kreatif, UMKM, hingga ruang-ruang kebersamaan masyarakat. ”Oleh karena itu saya melihat masih kurang keriuhan dan atmosfer publik yang seharusnya sudah terasa menjelang kick-off,” kata Legislator perempuan asal daerah pemilihan Jawa Timur, Novita Hardini,dari Fraksi PDI-Perjuangan ini. Ia mengingatkan kepada […]

expand_less