Panja Biaya Pendidikan Komisi X DPR RDP dengan Pakar Pendidikan

Jakarta,msinews.com-Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menerima tiga pakar pendidikan untuk memberikan masukan dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) Panja Biaya Pendidikan.

Dalam kesempatan itu Panja Biaya Pendidikan Komisi X DPR RI mengundang tiga pakar pendidikan, yakni Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D (rektor Universitas Paramadina), Prof. Dr. H. Nanang Fattah, M. Pd. (UPI Bandung), dan Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D (Yarsi).

Mantan wakil Gubernur Jawa Barat ini mengapresiasi masukan-masukan dari para pakar pendidikan terkait biaya pendidikan yang dipandang sangat dibutuhkan dalam Panja Biaya Pendidikan nanti.

“Masukan dari Ketiga narasumber itu bagus sekali, semakin terbuka. Karena biasanya kita bicara tentang pendidikan itu hanya yang ada di Kementerian Pendidikan, seperti tentang kurikulum, bicara tentang beasiswa, sarana dan prasarana. Tapi tadi ketiga narasumber kita menjelaskan bagaimana bahayanya kita jika tidak inves yang namanya human capital. Dimana Index human capital kita terendah di beberapa negara di Asia,” kata Dede usai RDP Panja Biaya Pendidikan di ruang rapat Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Adapun masukan-masukan ini kata dia akan berdampak pada produktivitas generasi ke depan, yang hanya 52%. Itu artinya kita akan kalah jauh dengan berbagai negara lainnya dalam melakukan kompetisi nantinya.

“Pendidikan bukan hanya sekedar sekolah, tetapi mencari outputnya, tentang kemampuan siswa dalam mengolah pikirannya, adabnya, karakternya dan kemampuan sosial lainnya. Itu semua dimulai sejak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sampai perguruan tinggi.”kata Dede Yusuf.

Ketidakfokusan dukungan pemerintah itulah sehingga banyak persoalan yang muncul terkait dengan biaya-biaya pendidikan.

Nah,terkait dengan biaya pendidikan yang memang tidak ada yang murah. Menurutnya ilmu itu ada biaya, maka harus ada pengorbanan. Menjadi murah karena ada subsidi negara di dalamnya. Tetapi itu belum cukup, tapi karena yang ditanggung Negara hanya tiga puluh persen, sementara sisanya, 70 persen ditanggung oleh orang tua atau keluarga.

“Bagaimana kedepannya agar intervensi negara lebih besar lagi melalui anggaran pendidikan. Karena dari anggaran pendidikan itu, ternyata ada anggaran yang lebih besar yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan untuk biaya pendidikan ada di kementerian/lembaga lain dalam posisi idle . Artinya ada 100 triliun anggaran pendidikan yang tidak terpakai. Padahal sejatinya hal itu bisa digunakan untuk membiayai pendidikan tingga dan PAUD, sehingga pendidikan tidak berbiaya mahal,” paparnya.

Oleh karena itulah pihaknya bersyukur dibentuknya Panja Biaya Pendidikan ini. Sehingga bisa melihat, mendalami, dan memfokuskan semuanya terkait biaya pendidikan di negeri ini. Serta mana yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Hingga hasil dari Panja ini akan diserahkan ke pihak pemerintah dalam bentuk rekomendasi. ** DM.