Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Optimis, Hj.Novita Hardini akan Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Seni di Indonesia di Senayan 

Optimis, Hj.Novita Hardini akan Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Seni di Indonesia di Senayan 

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 1 Okt 2024
  • visibility 24
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Hj. Novita Hardini Mochamad, S.E., M.E., anggota DPR RI terpilih dari Fraksi PDI-Perjuangan, Dapil Jawa Timur VII optimis dirinya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat sebagaimana peran dan tugasnya sebagai seorang Legislatif di DPR Pusat. Berangkat dari Seni Peran, Novita berkomitmen memperjuangkan apa yang dititipkan konstituennya.

“Sebagai perempuan, saya merasakan campur aduk menjelang hari ini. Ada ketakutan dan kegelisahan, namun saya teringat akan pesan Bung Karno bahwa menjadi pemimpin berarti siap menderita,” katanya kepada wartawan di Parlemen, Selasa (1/10/2024).

Novita menyadari bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia menganggapnya sebagai bentuk perjuangan untuk masyarakat. “Ketika kita ingin berjuang maka kita harus siap menderita, ketika kita dipilih masyarakat ingat ya kata kuncinya adalah diminta oleh masyarakat untuk menjadi pimpinan, ini saya jalani sebagai bentuk dari perjuangan itu memang tidak mudah,” tambahnya.

Menurutnya, kehadiran para artis di politik bukanlah hal yang negatif. Novita berharap dapat menjadi inspirasi bagi perempuan lain untuk berani berkiprah di dunia politik.

“Rekan-rekan artis juga memiliki kapabilitas untuk duduk di sini. Namun, modal sosial saja tidak cukup, mereka harus memiliki modal politik,” jelasnya.

Sebagai anggota DPR yang baru terpilih, ia merasa memiliki tanggung jawab besar untuk memperbaiki citra lembaga. “Tagline ‘DPR Baru, Harapan Baru’ menjadi pendorong semangat bagi kami. Meski kami berbeda warna, kolaborasi dengan para senior dan mitra pemerintah sangat penting,” urai Novita.

Hj. Novita Hardini Mochamad, S.E., M.E. Lahir 22 November 1990,  adalah seorang politikus dan aktris Indonesia. Novita merupakan anak bungsu dari 11 bersaudara dari seorang anak anggota Tentara Nasional Indonesia, serta istri Bupati Trenggalek periode 2019 hingga saat ini, Mochamad Nur Arifin.

Ia menerima beasiswa kuliah melalui program ASEAN Digital Economy Shortcourse Scholarship dan menempuh pendidikan di salah satu universitas negeri di Hangzhou, Tiongkok. Sebagai istri bupati, ia menjabat sebagai Ketua Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek.** Tim/DM.

 

 

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kapolri Jenderal Listyo

    Listyo Sigit: Polri di Bawah Presiden Adalah Mandat Reformasi

    • calendar_month Rabu, 28 Jan 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 25
    • 0Komentar

    Msinews.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan sikap institusinya terkait wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Senin (25/1), Kapolri secara terbuka menyatakan penolakan dan menegaskan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden RI. Dalam forum tersebut, Kapolri memaparkan capaian kinerja Polri sepanjang […]

  • BGN Tanggung Biaya Korban Keracunan Program MBG Diklaim Lewat BPJS

    BGN Tanggung Biaya Korban Keracunan Program MBG Diklaim Lewat BPJS

    • calendar_month Jumat, 3 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 23
    • 0Komentar

    Msinews.com– Biaya pengobatan korban keracunan akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan ditanggung pemerintah. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut ada dua skema pembiayaan yang sudah disiapkan. Dadan menjelaskan, bagi daerah yang sudah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB), pembiayaan bisa diklaim melalui BPJS Kesehatan. “Jadi ada dua daerah yang sudah menetapkan KLB […]

  • Hadiri Rakernas Kejaksaan RI, Menteri PANRB Dorong Transformasi Tata Kelola Selaras dengan Asta Cita

    Hadiri Rakernas Kejaksaan RI, Menteri PANRB Dorong Transformasi Tata Kelola Selaras dengan Asta Cita

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 23
    • 0Komentar

    Msinews.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan bahwa transformasi tata kelola merupakan kunci utama bagi Kejaksaan RI untuk menjadi garda terdepan penegakan hukum yang responsif terhadap dinamika hukum nasional. Saat ini Kejaksaan RI terus didorong untuk melakukan transformasi menyeluruh demi mewujudkan tata kelola organisasi yang lebih lincah, efektif dan […]

  • PT. Pos Indonesia Bantah Ada Kaitan Terima Investasi Uang Korupsi dari Rafael Alun

    PT. Pos Indonesia Bantah Ada Kaitan Terima Investasi Uang Korupsi dari Rafael Alun

    • calendar_month Rabu, 2 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 22
    • 0Komentar

    Jakarta_Infomsi.News–PT Pos Indonesia membantah mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo menginvestasikan uang hasil korupsi di perseroan orange dan abu-abu itu. Manajer Public Relations PT Pos Indonesia Doni Meilana mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Rafael menerima gratifikasi dari PT Cubes Consulting yang memiliki kerja sama dengan PT Pos Indonesia. Namun, […]

  • Belajar dari Jepang, Sosialisasi Stranas Bisnis dan HAM di Indonesia Harus Masif

    Belajar dari Jepang, Sosialisasi Stranas Bisnis dan HAM di Indonesia Harus Masif

    • calendar_month Senin, 29 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 21
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Di era globalisasi, perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam dunia usaha menjadi kian esensial. Karena itu penerbitan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM) menjadi satu langkah nyata dalam mewujudkan perlindungan HAM dalam dunia usaha. Pengurus Yayasan Bina Swadaya, Dr. Ir. Eri Trinuraini Adhi menyebut, […]

  • Demi Ketertiban Umum, Jangan Biarkan Pisau Hukum Tumpul

    Demi Ketertiban Umum, Jangan Biarkan Pisau Hukum Tumpul

    • calendar_month Minggu, 16 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 18
    • 0Komentar

    OLeh : H.Dr.Bambang Soesatyo,SE.SH.MBA MASYARAKAT hanya bisa prihatin dan mengeluh ketika melihat dan merasakan semakin tumpulnya pisau penegakan hukum yang nyata-nyata berakibat pada menurunnya derajat ketertiban umum. Rasa keadilan pun terusik, karena beberapa komunitas merasa tidak terlindungi sebagai akibat dari sistem hukum yang tidak bekerja dan berfungsi dengan efektif. Kekacauan yang menjadi bukti semakin tumpulnya […]

expand_less