Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Uncategorized » Menyikapi Pertemuan Gerindra dengan Keluarga Korban Penghilangan Paksa 1997-1998

Menyikapi Pertemuan Gerindra dengan Keluarga Korban Penghilangan Paksa 1997-1998

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 7 Agt 2024
  • visibility 69
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com- Keluarga korban 1997-1998 menggelar Konferensi Pers menyikapi pertemuan Partai Gerindra yang disebut Pertemuan dengan keluarga korban penghilangam paksa 1997-1998.

Adapun konfernsi pers berkaitan dengan pemberitaan yang beredar mengenai pertemuan yang diadakan oleh Partai Gerindra pada 4 Agustus 2024. Pertemuan tersebut disebut sebagai pertemuan dengan keluarga korban penghilangan paksa 1997-1998.

Anak kandung dari Almarhum Yadin Muhidin dengan tegas menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui, tidak menghadiri, dan tidak menerima hasil dari pertemuan tersebut dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa segala keputusan atau kesepakatan yang mungkin dihasilkan dari pertemuan tersebut tidak mewakili pandangan dan kehendak keluarga korban.

PBHI, Imparsial, HRWG, dan Walhi bersama anak kandung korban menuntut pertanggungjawaban negara untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu harus dilakukan melalui mekanisme yang sah dan adil, bukan melalui pertemuan politik yang tertutup. Berdasarkan penyelesaiaan melalui empat koridor utama yang harus dijalankan oleh negara dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yaitu pencarian kebenaran, prinsip keadilan, reparasi terhadap hak korban, dan jaminan ketidakberulangan.

Pertemuan  berlangsung Rabu 7 Agustus 2024 Sadjoe Café and Resto, Tebet, Jakarta Selatan. **

 

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menaker Imbau Perusahaan Beri Kesempatan Pekerja/Buruh Rayakan HUT Ke-80 RI

    Menaker Imbau Perusahaan Beri Kesempatan Pekerja/Buruh Rayakan HUT Ke-80 RI

    • calendar_month Jumat, 8 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 65
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Pemerintah telah menetapkan perubahan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, yang menetapkan 18 Agustus 2025 sebagai hari cuti bersama. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengimbau perusahaan memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh untuk ikut memperingati dan memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI pada tanggal tersebut. “Cuti bersama ini […]

  • Rakor PBWNKP di Kuta Bali, BNPP Perkuat Kepentingan Perbatasan

    Rakor PBWNKP di Kuta Bali, BNPP Perkuat Kepentingan Perbatasan

    • calendar_month Jumat, 25 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 75
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kembali memperlihatkan komitmennya dalam menggalang langkah strategis demi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWNKP) dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Denpasar Kuta Bali, Jum’at 25/8/2023. Plh. Sekretaris BNPP, Dr. Robert Simbolon mengatakan wujud nyata dari komitmen BNPP untuk melanjutkan upaya-upaya pembangunan strategis PBWNKP. “Rakor Ini mencakup penguatan […]

  • Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat : Gerakan Pencegahan Malaria Harus Konsisten

    Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat : Gerakan Pencegahan Malaria Harus Konsisten

    • calendar_month Rabu, 1 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 70
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Wakil Ketua MPR RI, Dr. Lestari Moerdijat mengatakan, bahwa gerakan pencegahan penyakit malaria harus konsisten dilakukan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cara penanggulangan penyakit yang disebarkan nyamuk Anopheles itu. “Meski ada kecenderungan penurunan jumlah kasus malaria di tanah air, ternyata Indonesia masih menjadi salah satu penyumbang angka kematian akibat malaria di dunia. Sebuah gerakan untuk […]

  • Rapat Kerja Cabang Khusus PDI Perjuangan Kabupaten Ogan Komering Ulu

    Rapat Kerja Cabang Khusus PDI Perjuangan Kabupaten Ogan Komering Ulu

    • calendar_month Jumat, 11 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 82
    • 0Komentar

    Baturaja, msinews.com – Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Ogan Komering Ulu menggelar Rapat Kerja Cabang Khusus {Rakercabsus) pada Rabu, 09/10/2024, di DPC PDIP OKU, Jl. A. Yani Km 4,5 kelurahan Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Baturaja Timur Hadir dalam Rakercabsus Ketua DPC PDI-P Kabupaten OKU H. Fahlevi Maizano.SH.MH, Sekretaris Ferlan Juliansyah, Bendahara H. Azuzandri. SH, […]

  • Tok, DPR RI Sepakati Penambahan Dua Komisi dan Satu Badan Baru

    Tok, DPR RI Sepakati Penambahan Dua Komisi dan Satu Badan Baru

    • calendar_month Selasa, 15 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 51
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com -Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI),Selasa (15/10/2024) menggelar Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyepakati penambahan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) untuk DPR RI Periode 2024-2029. Paripurna ini menyepakati penambahan dua Komisi  dari sebelumnya 11 menjadi 13 Komisi di DPR RI. “Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dan Pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal […]

  • Akhirnya, Baleg DPR Setuju Gubernur Jakarta Dipilih Rakyat Melalui Pilkada

    Akhirnya, Baleg DPR Setuju Gubernur Jakarta Dipilih Rakyat Melalui Pilkada

    • calendar_month Senin, 18 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 60
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Akhirnya Baleg DPR RI menyetujui pemilihan Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dipilih melalui rakyat atau Pilkada. Adapun, sistim pemilihan secara langsung oleh rakyat harus dipertahankan dan dikonkritkan sebagai penghargaan tertinggi atas aspirasi daerah untuk memilih Kepala Daerah berdasarkan asas demokrasi. Oleh karena itu, Kepala Daerah adalah kepalanya rakyat. Demikian disampaikan Kemendagri menanggapi Daftar Inventarisasi […]

expand_less