Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Uncategorized » Menyikapi Pertemuan Gerindra dengan Keluarga Korban Penghilangan Paksa 1997-1998

Menyikapi Pertemuan Gerindra dengan Keluarga Korban Penghilangan Paksa 1997-1998

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 7 Agt 2024
  • visibility 136
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com- Keluarga korban 1997-1998 menggelar Konferensi Pers menyikapi pertemuan Partai Gerindra yang disebut Pertemuan dengan keluarga korban penghilangam paksa 1997-1998.

Adapun konfernsi pers berkaitan dengan pemberitaan yang beredar mengenai pertemuan yang diadakan oleh Partai Gerindra pada 4 Agustus 2024. Pertemuan tersebut disebut sebagai pertemuan dengan keluarga korban penghilangan paksa 1997-1998.

Anak kandung dari Almarhum Yadin Muhidin dengan tegas menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui, tidak menghadiri, dan tidak menerima hasil dari pertemuan tersebut dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa segala keputusan atau kesepakatan yang mungkin dihasilkan dari pertemuan tersebut tidak mewakili pandangan dan kehendak keluarga korban.

PBHI, Imparsial, HRWG, dan Walhi bersama anak kandung korban menuntut pertanggungjawaban negara untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu harus dilakukan melalui mekanisme yang sah dan adil, bukan melalui pertemuan politik yang tertutup. Berdasarkan penyelesaiaan melalui empat koridor utama yang harus dijalankan oleh negara dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yaitu pencarian kebenaran, prinsip keadilan, reparasi terhadap hak korban, dan jaminan ketidakberulangan.

Pertemuan  berlangsung Rabu 7 Agustus 2024 Sadjoe Café and Resto, Tebet, Jakarta Selatan. **

 

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemendagri Fasilitasi Konsinyasi Penerapan RAD di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas

    Kemendagri Fasilitasi Konsinyasi Penerapan RAD di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas

    • calendar_month Sabtu, 10 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 150
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com–  Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri TB. Chaerul Dwi Sapta membuka rapat koordinasi konsinyasi penerapan Rencana Aksi Daerah (RAD) di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), beberapa waktu lalu di Sentral Cawang Hotel Jakarta. Dalam rilis yang diterima redaksi, Sabtu (10/8), Chaerul menyampaikan pemilihan 10 DPP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor […]

  • Bahlil Lahadalia:

    Bahlil: Amicus Curiae Megawati Tak Akan Ubah Hasil Pilpres 2024

    • calendar_month Sabtu, 20 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 132
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Politikus Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengeluarkan pernyataan terkait amicus curiae yang diajukan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, amicus curiae tersebut tidak akan mempengaruhi hasil Pilpres 2024. Baca Juga : Aksi Unjuk Rasa Massal Warga Iran Dukung Serangan Balasan ke Israel “Saya punya keyakinan Mas Gibran dan […]

  • Demo AMPD di Bawaslu, Sebut Pilkada Sumsel 2024 Penuh Politik Uang

    Demo AMPD di Bawaslu, Sebut Pilkada Sumsel 2024 Penuh Politik Uang

    • calendar_month Rabu, 11 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 160
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Koordinator lapangan AMPD (Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi), Januar Eka Nugraha menyatakan Pilkada Sumsel tercederai oleh “dugaan politik uang”dalam perhelatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 Sumatera Selatan (Sumsel) yang diduga dilakukan pasangan Herman Deru-Cik Ujang. Pernyataan tersebut disampaikan saat menggelar aksi Demo di Kantor Bawaslu RI Jl. Thamrin Menteng, Jakarta Pusat Senin (9/12/2024). Ratusan […]

  • Peringatan Ibu 22 Desember 2024 : “Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045″

    Peringatan Ibu 22 Desember 2024 : “Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045″

    • calendar_month Minggu, 22 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 126
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Hari Minggu 22 Desember 2024 merupakan Peringatan Hari Ibu Nasional. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menetapkan tema nasional yakni  “Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045″. Pada tahun ini, Hari Ibu akan diperingati yang ke-96 oleh masyarakat Indonesia pada hari Minggu, 22 Desember 2024. Peringatan Hari Ibu tidak hanya menjadi momen untuk […]

  • Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Komisi XI DPR RI sepakat untuk tidak merestui pemberian PMN

    Istana Bantah Isu Mundur Sri Mulyani dan Menteri Lainnya

    • calendar_month Kamis, 18 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 159
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, dengan tegas menanggapi isu mengenai potensi pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan beberapa menteri lainnya dari kabinet Indonesia Maju. Ari mengklaim bahwa seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju tetap solid dan berkomitmen membantu Presiden Joko Widodo hingga akhir masa jabatannya pada Oktober 2024. Baca juga: […]

  • Standar Kerja Layak Era Digital akan Jadi Acuan Penguatan Regulasi Ketenagakerjaan

    Standar Kerja Layak Era Digital akan Jadi Acuan Penguatan Regulasi Ketenagakerjaan

    • calendar_month Sabtu, 27 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 120
    • 0Komentar

    MAJALENGKA,MSINEWS.COM– Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan Konvensi Internasional Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) tentang kerja layak di era digital akan menjadi acuan dalam memperkuat regulasi ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya untuk meningkatkan perlindungan pekerja platform digital. Pernyataan tersebut disampaikan Yassierli saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) di Majalengka, Jawa Barat, Jumat (26/6/2026). Dalam […]

expand_less