Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Internasional » KP Sharma Oli Mundur, Tiga Tugas Berat Menghadang Sushila Karki sebagai MP Nepal

KP Sharma Oli Mundur, Tiga Tugas Berat Menghadang Sushila Karki sebagai MP Nepal

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 15 Sep 2025
  • visibility 6
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

NEPAL MSINEWS.COM-Nepal merupakan negara multikultural dan multietnis, menjadi rumah bagi 125 kelompok etnis yang berbeda, mereka berbicara dalam 123 bahasa ibu yang berbeda dan mengikuti sejumlah agama asli selain Hindu, Budha, Islam dan Kristen.

Data Worldometer 2025 memperkirakan jumlah penduduk Nepal sekitar 29,6 juta jiwa, sedangkan sumber Macrotrends menyebut hingga saat ini yakni 2025 mencapai angka 31,5 juta jiwa.

Demonstrasi yang digerakkan oleh Generasi Z di Nepal sejak 10 September 2025, memaksa Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri dan Parlemen Nepal pun dibubarkan.

Setelah melewati serangkaian diskusi, debat, dan pemungutan suara digital, Sushila Karki, mantan Jaksa Agung itu berhasil mengumpulkan dukungan terbanyak dan terpilih sebagai Perdana Menteri baru Nepal.

Gelombang protes oleh Gen Z Nepal itu akhirnya berhasil mendudukan mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, Sushila Karki (73), terpilih sebagai perdana menteri perempuan pertama di negeri Himalaya itu.

Oleh Presiden Nepal, Ram Chandra Paudel, Sushila Karki pun dilantik pada Sabtu 12 September 2025. Karki akan memimpin pemerintahan sementara usai jatuhnya kabinet KP Sharma Oli yang tumbang akibat unjuk rasa berdarah terkait korupsi dan nepotisme.

Para demonstran muda anti-korupsi dilaporkan menggunakan platform Discord untuk menggelar pemungutan suara kilat dalam menentukan perdana menteri interim mereka.

Sumber Today, Minggu (14/9/2025), menulis bahwa Karki adalah sosok hakim yang dikenal berani dan tegas terhadap isu terorisme serta korupsi. Atas latar belakang itulah ia mendapat dukungan besar dari kelompok anak muda, khususnya generasi Z.

Informasi yang dihimpun media ini, Nepal dijadwalkan menggelar pemilu pada 5 Maret 2026 untuk menentukan perdana menteri definitif. Hingga saat itu, Karki dipercaya memegang kendali negara.

Perdana Menteri Nepal yang baru dilantik Sushila Karki menggantikan KP Sharma Oli, disebut akan menghadapi tugas berat.

Sebagaimana dikutip Awaz the Voice yang memuat artikel jurnalis senior Nepal Shankar Kumar, PM Karki disebut-sebut bakal sarat tantangan dan jauh dari kata mudah. Perempuan pertama Nepal yang menjabat Perdana Menteri itu memiliki 3 tugas berat;

Pertama, Memulihkan hukum dan ketertiban. Ia memulihkan hukum dan ketertiban di seluruh negeri. Pemulihan hukum dan ketertiban akan menjadi tugas terberat karena saat ini banyak aksi vandalisme dan kekerasan.Termasuk pembakaran masih terjadi di beberapa wilayah di negara tersebut.

Khadga Prasad Sharma Oli,Mantan Perdana Menteri Nepal . foto; istimewa

Sumber pemberitaan itu menyebut, setidaknya 11.505 narapidana, telah melarikan diri dari berbagai penjara. Aparat harus segera menanangkap kembali dan menjebloskan mereka ke penjara. Saat ini aparat baru berhasil menangkap kembali sekira 1,459 narapidana yang melarikan diri.

Kedua, Penyelenggaraan pemilihan parlemen dalam waktu enam bulan akan datang yakni 5 Maret 2026.
Pasca dilantik PM Nepal, Karki memulai tugasnya dengan mengadakan rapat kabinet, untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemihan parlemen.

Adapun, rapat pertama diperkirakan merekomendasikan pembubaran DPR seperti yang dituntut oleh kelompok-kelompok yang berunjuk rasa.

Disebut pekerjaan berat karena pengujuk rasa benar-benar kehilangan kepercayaan terhadap para politisi dan kroni mereka yang ada saat ini, sehingga muncul tuntutan pembubaran DPR.

Ketiga, Sushila Karki akan Hadapi kelompok penekan. Ada hal yang mengganjal, bahwa Sushila Karki adalah seorang ahli hukum. Ia tidak pernah berkarier di dunia politik.

Lalu, bagaimana cara ia menangani aspirasi dan tuntutan para pegiat Gen Z dan para pendukungnya perlu dilihat.
Para ahli pun berpendapat bahwa jika Perdana Menteri Karki menolak tarikan dan tekanan dari Sudan Gurung maupun aktivis Gen Z, pertikaian baru dapat muncul.Selamat menjalankan tugas sebagai Perdana Menteri Nepal,

Editor ; Tim Redaksi /dl.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Terkait Peristiwa 1998, Menteri Kebudayaan Fadli Zon Dinilai Abaikan Pelanggaran HAM

    Terkait Peristiwa 1998, Menteri Kebudayaan Fadli Zon Dinilai Abaikan Pelanggaran HAM

    • calendar_month Senin, 16 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 4
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Lagi lagi pembantu Presiden Prabowo Subianto dalam Kabinet Merah Putih yakni Menteri Kebudayaan Fadli Zon membuat kontroversi dengan isi pernyataannya yang seakan mengaburkan sejarah kelam peristiwa kerusuhan 1998. Dalam pernyataan yang membuat kontroversi dalam podcast di channel YouTube IDN Times, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengklaim pemerkosaan massal tahun 1998 tak ada buktinya. Peristiwa itu, […]

  • Senator Agita Nurfianti Minta Kemendiktisaintek Evaluasi Implementasi KIP dan TKA

    Senator Agita Nurfianti Minta Kemendiktisaintek Evaluasi Implementasi KIP dan TKA

    • calendar_month Minggu, 9 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 6
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM– Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), Agita Nurfianti meminta perhatian dari Kemendiktisaintek terkait pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah serta penerapan Tes Kemampuan Akademik (TKA) dalam proses penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri. Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja DPD RI bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi […]

  • 75 Tahun Indonesia dan Takhta Suci, Seiring Sejalan

    75 Tahun Indonesia dan Takhta Suci, Seiring Sejalan

    • calendar_month Jumat, 14 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 6
    • 0Komentar

    Oleh : Trias Kuncahyono TANGGAL 13 Maret 2025, genap 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia – Takhta Suci. Hubungan kedua negara dimulai dengan pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan RI oleh Takhta Suci pada tahun 1947. Pada 6 Juli 1947, Takhta Suci membentuk Apostolic Nunciatura (Delegasi Apostolik) di Indonesia. Keputusan ini, membuka pintu bagi negara-negara lain di […]

  • Komisi VI : Harus ada Solusi Atasi Pertambangan Timah Ilegal

    Komisi VI : Harus ada Solusi Atasi Pertambangan Timah Ilegal

    • calendar_month Jumat, 28 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 7
    • 0Komentar

    Bangka,msinews.com-Komisi VI DPR RI melalului Panitia Kerja (Panja) mengingatkan masalah dilemah pertambangan timah ilegal di Provinsi Bangka Belitung. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP ,Aria Bima mengatakan, pihaknya sedang bekerja harus segera menemukan solusi mengatasi dilema pertambangan timah ilegal. Adapun,salah satunya salah satunya yang terjadi di Bangka Belitung. Solusi ini tentu untuk […]

  • Badan Pengkajian MPR RI Soroti Anomali Demokrasi,Kedaulatan Rakyat di Era Digital

    Badan Pengkajian MPR RI Soroti Anomali Demokrasi,Kedaulatan Rakyat di Era Digital

    • calendar_month Sabtu, 20 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 8
    • 0Komentar

    TANGERANG,MSINEWS.COM-Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Dr. Andreas Hugo Pareira,menilai bahwa lebih dari dua dekade pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diskursus mengenai implementasi dan efektivitas konstitusi terus berkembang. Meski banyak kemajuan telah dicapai, praktik ketatanegaraan masih menghadapi berbagai tantangan. Politisi PDI Perjuangan itu menyampaikan hal tersebut dalam Hal itu disampaikan Ketua Badan Pengkajian […]

  • Kritik Keras DPRD Jakarta Terhadap Pembangunan Krematorium Minta Segera Dihentikan

    Kritik Keras DPRD Jakarta Terhadap Pembangunan Krematorium Minta Segera Dihentikan

    • calendar_month Senin, 13 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 8
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Pembangunan krematorium dan rumah duka di kawasan Menceng, Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, mendapat kritik keras dari Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), para Anggota DPRD mendesak agar proyek tersebut segera dihentikan. Ketua Komisi A, Inggard Joshua menyampaikan, bahwa pembangunan krematorium ini belum memenuhi […]

expand_less