Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Uncategorized » KLHK Bentuk Satgas Penanganan Polusu Udara di Jakarta

KLHK Bentuk Satgas Penanganan Polusu Udara di Jakarta

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 18 Agt 2023
  • visibility 226
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, InfomsiNews–Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar kini sudah membentuk satgas penanganan polusi udara di Jakarta yang makin buruk sejak beberapa hari terakhir.

Satgas itu dibentuk setelah KLHK mengikuti rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Jumat (18/8/2023).

“Tapi tak menutup kemungkinan juga sumber lain. Sumber yang lain misalnya pembakaran limbah elektronik, kemudian pembangkit listrik yang independen,” kata Siti.

“Jadi kan ada tuh untuk industri atau mal atau hotel yang pakai pembangkit listrik sendiri atau dia kombinasi dengan PLN. Nah, itu semua akan diperiksa,” imbuhnya

Menurut Siti, rapat itu juga membahas biaya parkir kendaraan sebagai langkah lain untuk mengatasi polusi udara. Namun, hal itu ditangani oleh Pemprov DKI Jakarta.

“Bagian kedua di KLHK adalah pengawasan dan sanksi hukum. Jadi kami akan melakukan pengawasan, mulai dari dievaluasi, lalu diklarifikasi, sampai diinspeksi lapangan itu terhadap pembangkit-pembangkit PLT, termasuk juga diesel untuk industri maupun untuk mal,” ungkapannya

Siti menjelaskan setidaknya ada sembilan dan provinsi luar Jawa yang direncanakan akan diperiksa.

“Jadi di Jakarta ada sembilan unit yang akan segera kami periksa. Kemudian, di Banten ada tujuh unit dengan 20 mega ke atas. Kemudian, di Jawa Barat juga ada,” pungkasnya (ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sah, Muhammad Herindra Jadi Kepala BIN, Gantikan Budi Gunawan

    Sah, Muhammad Herindra Jadi Kepala BIN, Gantikan Budi Gunawan

    • calendar_month Rabu, 16 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 186
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui usulan pemerintah agar Muhammad Herindra diangkat menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Diketahui, Kesepakatan tersebut diambil setelah pimpinan DPR dan fraksi menggelar uji kelayakan dan kepatutan secara tertutup terhadap Herindra, Rabu (16/10/2024). Adapun, Fit and proper test digelar pimpinan DPR dan fraksi karena pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) DPR […]

  • Kepala BGN Minta Seluruh Petugas SPPG Bekerja dengan Hati

    Kepala BGN Minta Seluruh Petugas SPPG Bekerja dengan Hati

    • calendar_month Jumat, 24 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 140
    • 0Komentar

    BOGOR,MSINEWS.COM– Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengajak seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengawas gizi, pengawas keuangan, serta relawan SPPG untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan penuh tanggung jawab, kepedulian, dan hati nurani. Kepala BGN Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar itu menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan amanah besar […]

  • Soal Proses Kasus Ditahun Politik, KPK dan Kejagung Beda Pandangan Berikut Ulasannya:

    Soal Proses Kasus Ditahun Politik, KPK dan Kejagung Beda Pandangan Berikut Ulasannya:

    • calendar_month Selasa, 22 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 182
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Proses penegakan hukum tahun-tahun politik dalam kasus terkait calon presiden (capres), calon wakil presiden (cawapres) , calon legislatif (caleg) hingga kepala daerah dua lembaga KPK dan Kejagung nampak berbeda. Pasalnya KPK tetap melanjutkan bila ada temuan, sementara Kejagung akan menunda sementara. KPK menyatakan sikap dalam penanganan kasus korupsi di tahun politik. Lembaga antirasuah itu […]

  • MK

    MK Jadwalkan Empat Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sidang Lanjutan PHPU Pilpres 2024

    • calendar_month Senin, 1 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 173
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia telah menjadwalkan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, yang dijadwalkan akan berlangsung pada Jumat, 5 April.. Baca juga : Sidang Lanjutan Perselisihan Hasil Pilpres 2024 di MK: Hotman Paris Tantang Tuduhan Korupsi Jokowi “Kepada para pihak, […]

  • Dukung Penguatan Toleransi Global melalui Jakarta Plurilateral Dialogue 2023, Ini Ulasannya:

    Dukung Penguatan Toleransi Global melalui Jakarta Plurilateral Dialogue 2023, Ini Ulasannya:

    • calendar_month Kamis, 24 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 184
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Quomas atau Gus Yaqut mengatakan implementasi Resolusi 16/18 UNHCR bisa mengatasi kegentingan kemanusiaan akibat diskriminasi berbasis agama dan kepercayaan di negara manapun. “Melalui spirit Resolusi 16/18 dalam mengatasi intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama, setiap warga negara secara bersama-sama mampu belajar dan memahami bahwa kebencian dan diskriminasi bukanlah bagian dari […]

  • Dikritik Faisal Basri Soal Nikel Dikuasai China, Dua Kementerian Respon Keras

    Dikritik Faisal Basri Soal Nikel Dikuasai China, Dua Kementerian Respon Keras

    • calendar_month Jumat, 18 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 164
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews-Beberapa kementerian kompak menjawab kritikan Ekonom Senior Indef Faisal Basri mengenai hilirisasi pertambangan khususnya nikel. Faisal Basri memang sempat menyatakan bahwa data yang dilontarkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai keuntungan ekspor nikel berhilirisasi senilai Rp510 triliun tidak benar dan menyesatkan. Faisal Basri bahkan juga mengatakan bahwa hilirisasi nikel hanya menguntungkan industri China. […]

expand_less