Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Kepala BGN Sudaryono Tetapkan Tiga Prioritas Pembenahan

Kepala BGN Sudaryono Tetapkan Tiga Prioritas Pembenahan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 27 Jul 2026
  • visibility 200
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA,MSINEWS.COM – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan menyeluruh di lingkungan BGN melalui tiga prioritas utama, yakni pemberantasan korupsi, penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta peningkatan transparansi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Belum genap sepekan menjabat sebagai Kepala BGN, Pak Dar mengatakan bahwa langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi berbagai persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi agar Program MBG berjalan secara akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

“Belum genap seminggu saya menjadi Kepala BGN, saya berusaha mengidentifikasi persoalan yang harus segera diselesaikan. Ada tiga fokus utama yang menjadi prioritas kami, yaitu memberantas praktik korupsi, memastikan tata kelola Program MBG berjalan dengan baik, serta memperkuat transparansi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Pak Dar dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (27/7).

Terkait penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum di lingkungan BGN, Pak Dar menegaskan bahwa BGN menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum dan siap memberikan dukungan penuh selama proses penyelidikan maupun penyidikan berlangsung.

“Kami siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan membuka seluruh akses terhadap informasi maupun data yang diperlukan dalam proses penegakan hukum. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Selain memperkuat integritas organisasi, BGN juga berfokus pada pembenahan tata kelola Program MBG, mulai dari pengawasan pelaksanaan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), peningkatan kualitas layanan, hingga memastikan seluruh proses penyelenggaraan memenuhi standar keamanan pangan dan akuntabilitas.

Sebagai bagian dari reformasi kelembagaan, BGN juga tengah mengembangkan sistem yang lebih transparan agar masyarakat dapat mengakses informasi mengenai pelaksanaan Program MBG secara lebih mudah. Sistem tersebut akan memungkinkan orang tua, sekolah, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya memperoleh informasi mengenai layanan MBG sebagai bentuk penguatan pengawasan publik.

Menurut Pak Dar, keterbukaan informasi merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG. Oleh karena itu, BGN akan terus memperkuat kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, mitra, serta masyarakat dalam mengawal pelaksanaan program.

“Kami mengakui masih ada berbagai hal yang harus diperbaiki. Karena itu, pembenahan harus dilakukan secepat mungkin. Tujuan kami sederhana, memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan dengan baik, bersih, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutup Pak Dar. /BHN BGN.

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemnaker Siapkan Pelatihan Vokasi Terintegrasi dengan Industri di KEK

    Kemnaker Siapkan Pelatihan Vokasi Terintegrasi dengan Industri di KEK

    • calendar_month Sabtu, 24 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 65
    • 0Komentar

    Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan model pelatihan vokasi selama empat bulan yang terintegrasi dengan kebutuhan industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Model ini dirancang untuk membekali tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, mulai dari pemetaan kebutuhan tenaga kerja hingga fasilitasi penempatan kerja. Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam Rapat […]

  • Pernyataan Menpar Soal RUU Kepariwisataan Jadi Undang-Undang

    Pernyataan Menpar Soal RUU Kepariwisataan Jadi Undang-Undang

    • calendar_month Jumat, 3 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 192
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM– Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana, menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/10/2025). Agenda Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Republik Indonesia kali ini resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Rapat […]

  • Fit4Care 2026 Padukan Olahraga dan Aksi Sosial di Sentul City

    Fit4Care 2026 Padukan Olahraga dan Aksi Sosial di Sentul City

    • calendar_month Senin, 14 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 401
    • 0Komentar

    BOGOR,MSINEWS.COM- Lebih dari 1.000 orang mengikuti Fit4Care-Miles of Hope 2026 yang diselenggarakan Profesional dan Usahawan Katolik (Pukat) Keuskupan Sufragan Bogor di Sentul City, Sabtu (12/9/2026). Ajang tersebut tidak semata-mata mengajak masyarakat berolahraga. Fit4Care juga membawa misi sosial dengan menghubungkan aktivitas kebugaran dan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Ketua Umum Pukat Bogor Monica Kusjanti menyebut respons […]

  • Dilema Sepeda Motor di Indonesia: Bertahan Hidup atau Mempertaruhkan Keselamatan?

    Dilema Sepeda Motor di Indonesia: Bertahan Hidup atau Mempertaruhkan Keselamatan?

    • calendar_month Senin, 12 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 137
    • 0Komentar

    SEPEDA MOTOR menjadi tulang punggung transportasi masyarakat Indonesia karena terjangkau dan mudah diakses. Namun, dominasi kendaraan ini memicu persoalan serius, seperti tingginya risiko kecelakaan dan emisi perkotaan. Hal yang kian diperparah oleh minimnya layanan transportasi umum. Dominasi sepeda motor didorong oleh kemampuannya menembus kemacetan dan jalan sempit di perkotaan padat. Selain biaya kepemilikan serta operasionalnya […]

  • Kunker ke Ambon, Komisi III DPR Soroti Lambannya Penanganan Kasus Korupsi

    Kunker ke Ambon, Komisi III DPR Soroti Lambannya Penanganan Kasus Korupsi

    • calendar_month Rabu, 28 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 205
    • 0Komentar

    Ambon,msinews.com-Jumlah daftar perkara di Kejati Maluku sangat banyak. Mulai dari kasus dana Covid-19, proyek air bersih di Pulau Haruku. Tak hanya itu, ada kasus dugaan korupsi 140 ruko di kawassan Pasar Mardika Kota Ambon. Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Alhabsyi saat melakukan kunjungan kerja ke Ambon bersama Komisi III DPR, Rabu, […]

  • Komisi II DPR RI Dukung Ombusman Awasi Lapas Cibinong

    Komisi II DPR RI Dukung Ombusman Awasi Lapas Cibinong

    • calendar_month Sabtu, 26 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 93
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, mendukung langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk melalui inspeksi mendadak (sidak) ke Lembag Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia menilai pengawasan yang dilakukan Ombudsman penting untuk memastikan setiap instansi terkait menjalankan tata kelola pemerintahan dan pelayanan […]

expand_less