Msinews.com – Kementerian Sosial Republik Indonesia bekerjasama dengan Perpusnas akan menghadirkan perpustakaan modern dan lengkap di Sekolah Rakyat.
Dalam audiensi dengan Kepala Perpustakaan Nasional RI, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pentingnya menghadirkan perpustakaan modern yang menjadi pusat kegiatan belajar dan pemberdayaan di lingkungan Sekolah Rakyat, salah satu program strategis nasional (PSN) yang diinisiasi Presiden.
“Saya membayangkan Sekolah Rakyat nanti bukan hanya memiliki bangunan permanen yang layak, tapi juga perpustakaan yang istimewa, modern, dan bisa menjadi tempat studi banding bagi sekolah lain. Karena perpustakaan yang keren itu bisa menghidupkan semangat belajar anak-anak,” ujar Gus Ipul, Selasa (4/11/2025).
Ia menambahkan, desain dan pengelolaan perpustakaan di Sekolah Rakyat akan dipercayakan langsung kepada Perpustakaan Nasional RI agar sejak awal memenuhi standar, fungsi, dan tujuan pemberdayaan sosial.
“Saya serahkan sepenuhnya ke Perpusnas untuk merancang. Karena ini program strategis nasional, jadi harus kita percayakan pada ahlinya,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perpustakaan Nasional RI, Prof. Aminuddin Aziz, menyambut baik sinergi tersebut dan menegaskan komitmen Perpusnas untuk mendukung upaya penguatan literasi inklusif sebagai bagian dari pembangunan manusia Indonesia.
“Saya tentu sangat berbahagia dengan kabar tentang hubungan yang sudah lama terjalin antara Kemensos dan Perpusnas, jauh sebelum adanya program Sekolah Rakyat. Karena di dalamnya ada kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui membaca,” ujar Prof. Aminuddin.
Ia menjelaskan bahwa Perpusnas selama ini telah mengembangkan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, yang memberdayakan masyarakat melalui kegiatan literasi dan pasca membaca. Program ini telah berjalan selama delapan tahun dan menjadi salah satu best practice di tingkat internasional.
Sebagai bagian dari kolaborasi strategis ini, Perpustakaan Nasional menyalurkan Program Bantuan Sarana Perpustakaan Sekolah Rakyat, yang mendukung dua dari tiga program prioritas Perpusnas. Yakni penguatan budaya dan kecakapan literasi, serta standardisasi, serta akreditasi perpustakaan.
Program ini dirancang untuk meningkatkan kecakapan literasi siswa dari keluarga miskin (Desil 1–2 DTSEN) melalui layanan perpustakaan yang berinklusi sosial, membantu perpustakaan Sekolah Rakyat memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP), terutama dalam penyediaan sarana berupa rak dan buku sesuai standar.
Perpustakaan Nasional saat ini membantu 150 Sekolah Rakyat / 224 jenjang perpustakaan sekolah, dengan rincian bantuan sebagai berikut:
1. 1.500 judul buku untuk jenjang SD
2. 1.500 judul buku untuk jenjang SMP
3. 1.000 judul buku untuk jenjang SMA
4. 250 judul buku digital untuk jenjang SMP dan SMA
5. 2 rak buku untuk masing-masing jenjang
6. 142 anjungan (kios) baca yang dilengkapi dengan 250 judul buku digital serta akses ke koleksi digital Perpusnas dan koleksi Kemendikdasmen melalui Badan Pengembangan Bahasa.
“Untuk tahap awal kami ingin memastikan bahwa bantuan ini bukan hanya berupa fisik buku atau rak, tetapi menghidupkan semangat membaca dan kebersamaan. Literasi harus menjadi gerakan sosial yang menumbuhkan rasa ingin tahu dan semangat belajar sepanjang hayat,” ujar Prof. Aminuddin.
Guna memastikan ketepatan intervensi, Perpusnas juga melakukan survei awal terhadap kondisi perpustakaan di Sekolah Rakyat. Dari 150 Sekolah Rakyat, sebanyak 96 sekolah telah mengisi survei dengan hasil sebagai berikut:
1. Sebanyak 19 sekolah menyatakan belum memiliki tenaga untuk perpustakaan
2. Sebanyak 11 sekolah menyatakan belum memiliki sarana dan prasarana perpustakaan
3. Sebanyak 7 sekolah menyatakan belum memiliki ruang perpustakaan
4. Sebanyak 10 sekolah menyatakan belum siap mengelola keberlanjutan koleksi
5. Sebanyak 19 sekolah menyatakan kurang siap mengelola keberlanjutan koleksi
Temuan ini menjadi dasar penting dalam penyusunan model bantuan yang berkelanjutan. Juga memperkuat pendekatan pendampingan agar setiap Sekolah Rakyat tidak hanya memiliki fasilitas baca, tetapi juga mampu mengelolanya secara mandiri dan produktif.
Bantuan untuk Sekolah Rakyat akan didorong menjadi inklusif, terhubung dengan Perpustakaan Desa dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di wilayah sekitar. Pendekatan ini memastikan bahwa intervensi literasi tidak berhenti di ruang kelas, tetapi juga menghidupkan ekosistem sosial di sekitarnya.
Dengan cara ini, kegiatan literasi di Sekolah Rakyat diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat, memperluas akses pengetahuan, serta memperkuat budaya belajar sepanjang hayat.
“Yang penting bukan hanya bangunan dan fasilitas, tetapi kegiatan di dalamnya. Karena literasi adalah gerakan sosial yang menggerakkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat,” tegas Prof. Aminuddin.