Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Harlah Ke-78 Muslimat NU: Jokowi Ucap ‘Jangan Gegara Pemilu Saling Hujat’

Harlah Ke-78 Muslimat NU: Jokowi Ucap ‘Jangan Gegara Pemilu Saling Hujat’

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 20 Jan 2024
  • visibility 192
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri perayaan Harlah Ke-78 Muslimat NU di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat, hari ini. Dalam sambutannya, Jokowi mengingatkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, terutama menjelang Pemilihan Umum (Pemilu).

“Sebentar lagi kita akan pemilu, proses penting dan menentukan. Tapi kita tak ingin gara-gara pemilu, beda pendapat, atau beda pilihan kita saling menghujat, tidak boleh,” kata Jokowi di atas panggung, sela-sela pembagian sepeda, Sabtu (20/1/2024).

Baca Juga : Harlah Ke-78 Muslimat NU: Beberapa Rombongan Mulai Bubarkan Diri

Presiden menegaskan agar rakyat Indonesia menjaga kerukunan selama pemilu, menghindari perpecahan atau konflik antar tetangga.

“Tidak boleh saling menghina, menghujat, atau menjelekkan,” tambahnya.

Jokowi mengingatkan masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh isu perbedaan pilihan dalam pemilu.

“Jangan mau diadu domba seperti itu, jangan mau kita dibentur-benturkan. Jangan mau kita dipecah belah. Setuju?” ujar Jokowi, disambut jawaban setuju dari peserta acara.

“Karena yang lebih penting dari semuanya adalah keutuhan bangsa dan persatuan, kerukunan bangsa. Betul, ibu-ibu?” tambah Jokowi, menekankan pentingnya persatuan di tengah perbedaan.

Dalam peringatan Harlah Muslimat NU, Presiden Jokowi juga menyampaikan harapannya agar masyarakat tidak terpengaruh isu yang dapat merusak persatuan. Momen ini menjadi panggung penting untuk menyuarakan pesan perdamaian dan persatuan menjelang Pemilu.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi VI DPR Berharap, Kehadiran Danantara Sebagai Lokomotif Baru Ekonomi Nasional

    Komisi VI DPR Berharap, Kehadiran Danantara Sebagai Lokomotif Baru Ekonomi Nasional

    • calendar_month Selasa, 25 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 94
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Rivqy Abdul Halim berharap, kehadiran Danantara dapat menjadi lokomotif baru ekonomi Nasional. Pernyataan itu setelah Presiden Prabowo Subianto meresmikan Danantara. Ia menilai lembaga keuangan Danantara menjadi babak baru pengelolaan potensi kekayaan negara. “Kami menilai berdirinya Danantara sebagai entitas baru dalam pengelolaan potensi kekayaan negara akan berpotensi […]

  • Pemerintah Diminta Buka Data Distribusi Beras ke Publik Secara Transparan

    Pemerintah Diminta Buka Data Distribusi Beras ke Publik Secara Transparan

    • calendar_month Kamis, 14 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 99
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Pemerintah diminta untuk membuka data distribusi berras secara transparan ke publik. Baik itu, distribusi beras impor maupun beras dari serapan petani lokal. Termasuk ke mana distribusi beras hasil impor pemerintah yang dinilai cukup besar, yakni 3,5 juta ton pada tahun 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak. Amin memahami adanya […]

  • Wakil Ketua TKN

    Gerindra Patuhi Mekanisme Penentuan Ketua DPR sesuai UU MD3

    • calendar_month Jumat, 8 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 99
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa Gerindra akan mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2021 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) terkait penentuan Ketua DPR. Menurut Muzani, Undang-Undang MD3 menegaskan bahwa Ketua DPR dijabat oleh […]

  • Pemerintah Pastikan Proses Pengisian DPRP Mekanisme Pengangkatan Transparan dan Adil

    Pemerintah Pastikan Proses Pengisian DPRP Mekanisme Pengangkatan Transparan dan Adil

    • calendar_month Minggu, 27 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 75
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan, pemerintah pusat memastikan proses pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) periode 2024–2029 melalui mekanisme pengangkatan berjalan dengan transparan dan adil. Ia memastikan seluruh tahapan dari pengejawantahan otonomi khusus di Tanah Papua tersebut sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. “Pemerintah pusat akan terus memastikan bahwa seluruh proses […]

  • Menkeu sebut, Investasi dan Daya Beli Ditargetkan Jadi Mesin Pertumbuhan 2027

    Menkeu sebut, Investasi dan Daya Beli Ditargetkan Jadi Mesin Pertumbuhan 2027

    • calendar_month 20 jam yang lalu
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 16
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa ,menegaskan bahwa Pemerintah menyiapkan strategi penguatan investasi dan menjaga daya beli masyarakat. Hal tersebut  agar aktivitas ekonomi bergerak lebih cepat. Adapun,  pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2027 berada pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen sebagai langkah menuju target pertumbuhan 8 persen pada 2029. Pernyataan ini disampaikan saat menyampaikan […]

  • Menteri Rini: Masyarakat Membutuhkan Layanan yang Mudah dan Terintegrasi

    Menteri Rini: Masyarakat Membutuhkan Layanan yang Mudah dan Terintegrasi

    • calendar_month 11 jam yang lalu
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 12
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM- Peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) bukanlah akhir dari upaya transformasi pelayanan publik. Kehadiran MPP harus diikuti dengan penguatan kualitas layanan, integrasi antarlayanan, serta evaluasi berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat meresmikan delapan MPP baru secara serentak di Jakarta, Senin (15/6/2026). […]

expand_less