Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Diterpa Pindah Partai, Budiman Sudjatmiko Sebut Saya Masih PDI Perjuangan

Diterpa Pindah Partai, Budiman Sudjatmiko Sebut Saya Masih PDI Perjuangan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 23 Agt 2023
  • visibility 178
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, InfomsiNews–Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Budiman Sudjatmiko mengukapkan soal peluang dirinya bakal pindah partai termasuk ke Gerindra setelah dia terancam didepak dari partainya buntut deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

PDIP kini memberikan dua opsi kepada Budiman buntut deklarasi tersebut: Budiman bisa mengundurkan diri atau menerima sanksi pemecatan dari partai.

Budiman mengaku saat ini dirinya masih menunggu panggilan resmi dari DPP PDIP untuk memberi klarifikasi soal langkahnya ke Prabowo.

Saat ditanya soal kemungkinan pindah partai, eks aktivis 1998 itu menegaskan saat ini masih kader PDIP.

“Saya tidak terpikir, saya tidak terpikir pindah, karena saya masih PDI Perjuangan dan saya masih ada kewajiban,” ucap Budiman saat ditemukan awak media, Rabu 23/8/2023

Budiman menyebut dirinya sebagai kader PDIP sejati. Dia mengaku telah mengikuti pemikiran Bung Karno sejak kelas 6 sekolah dasar.

Menurut Budiman, keputusannya untuk mendukung Prabowo juga masih sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Sehingga, ia merasa tak melanggar aturan partai secara ideologis.

“Jadi secara ideologis ya PDIP adalah alat perjuangan saya yaitu, bukan sekedar organisasi tempat saya berkarir politik, bukan. Tapi organisasi perjuangan ideologis,” ucap Budiman.

Meskipun demikian, eks tahanan politik (tapol) di era Orde Baru itu mengaku tak mau berspekulasi jika dirinya dianggap telah melanggar aturan partai secara administratif. Oleh karena itu, Budiman mengaku siap menerima konsekuensi, termasuk jika harus dipecat.

“Jadi kalau saya dipecat, ya paling banter ya itu hanya akan menghapus status administratif saya sebagai anggota PDI Perjuangan. Tapi ideologis saya sama,” kata Budiman.

Belum diketahui kapan sanksi tersebut akan dijatuhkan. Semula, Hasto mengatakan pihaknya akan mengumumkan hal itu pada hari ini. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada pengumuman lanjutan soal kabar tersebut. (ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polsek Danau Paris Dilaporkan ke Propam Mabes Polri soal Dugaan Administrasi

    Polsek Danau Paris Dilaporkan ke Propam Mabes Polri soal Dugaan Administrasi

    • calendar_month Senin, 12 Jan 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 196
    • 0Komentar

    Msinews.com – Kuasa hukum NG Kim Tjoa melaporkan sejumlah personel Polsek Danau Paris Provinsi Aceh, ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri. Laporan ke Propam Mabes Polri tersebut terkait dugaan ketidaktertiban administrasi penerbitan Surat Keterangan Tanda Bukti Lapor (SKTBL) yang berujung pada pelaporan pidana terhadap klien mereka. . Hal itu disampaikan Julianus Halawa,dan Eliadi […]

  • DPR Singgung Gugatan Pimpinan KPK Nurul Ghufron Dalam Sidang Usia Cawapres

    DPR Singgung Gugatan Pimpinan KPK Nurul Ghufron Dalam Sidang Usia Cawapres

    • calendar_month Rabu, 2 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 158
    • 0Komentar

    Jakarta_Infomsi.News–Keterangan DPR RI dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batasan usia minimal capres-cawapres. Dalam pembacaan keterangannya, DPR sempat menyinggung gugatan pimpinan KPK Nurul Ghufron terkait batasan usia minimal pimpinan KPK. Keterangan DPR RI ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III Habiburokhman mengatakan beberapa putusan MK mempertimbangkan batasan usia minimum […]

  • Penjelasan Kemenag Soal Sidang Isbat, Awal Ramadan 1 Syawal dan Dzulhijah

    Penjelasan Kemenag Soal Sidang Isbat, Awal Ramadan 1 Syawal dan Dzulhijah

    • calendar_month Sabtu, 9 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 125
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Menjelang Ibadah Bulan Suci Ramadan, Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI)  rutin menggelar sidang isbat (penetapan) awal Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah. Hal ini sudah berlangsung sejak dekade 1950-an, sebagian sumber menyebut tahun 1962. Dalam perkembangan selanjutnya, MUI menerbitkan Keputusan Fatwa No 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Fatwa itu salah satunya memutuskan […]

  • Soal 5 Proposal Kenegaraan DPD RI, LaNyalla: DPD RI dan Stakeholder Bangsa Akan Desak MPR

    Soal 5 Proposal Kenegaraan DPD RI, LaNyalla: DPD RI dan Stakeholder Bangsa Akan Desak MPR

    • calendar_month Sabtu, 30 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 147
    • 0Komentar

    SURABAYA,MSINEWS.COM – Banyak yang menanyakan sejauh mana perkembangan terkait usulan 5 Proposal Kenegaraan DPD RI tentang penguatan sistem bernegara. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan bahwa usulan tersebut telah dilengkapi dengan Naskah Akademik dan terus diresonansikan kepada seluruh stakeholder bangsa. “Kemudian seluruh stakeholder bangsa tersebut bersama DPD RI yang akan mendesak MPR agar […]

  • DPRD Kritik Tarif Tol dan Penyebrangan Naik Bisa Berpotensi Tingkatkan Kriminal

    DPRD Kritik Tarif Tol dan Penyebrangan Naik Bisa Berpotensi Tingkatkan Kriminal

    • calendar_month Minggu, 30 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 128
    • 0Komentar

    Jakarta_Anggota DPRD Provinsi Lampung Kritik atas dampak kenaikan tarif tol dan penyebrangan di Sumatra. Belum lama kenaikan tarif tol naik disusul tarif penyeberangan Bakauheni-Merak bakal naik berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan nomor 61/2023 yang mulai berlaku pada 3 Agustus 2023. Anggota DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas mengaku, naiknya tarif tol dan penyebrangan sangat menyiksa masyarakat. “Jelas berdampak di sektor […]

  • FPN Aksi untuk Palestina, Furqan Ungkap Israel Brutal Karena Dibackup Amerika

    FPN Aksi untuk Palestina, Furqan Ungkap Israel Brutal Karena Dibackup Amerika

    • calendar_month Minggu, 15 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 118
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Sejumlah kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Free Palestine Network atau FPN melakukan aksi nyata solidaritas untuk Palestina di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu 14 Juni 2025. Tampak dalam aksi solidaritas, puluhan massa membawa bendera Palestina dan Indonesia. Selain membawa berbagai poster, di antara mereka memegang spanduk besar bertuliskan: “Stop Genocide in Palestine!” “Kami ingin […]

expand_less