Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Cak Imin Sebut Sudah Menjelaskan Semua Apa yang Diketahui pada KPK

Cak Imin Sebut Sudah Menjelaskan Semua Apa yang Diketahui pada KPK

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 7 Sep 2023
  • visibility 200
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan untuk mengukap kasus TKI Kemenaker ia siap menyampaikan apa yang diketahuinya.

Dia sudah menjelaskan semua yang ia tahu soal penanganan kasus dugaan korupsi sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) tahun 2012 lalu.

“Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kemnakertrans tahun 2012,” ujar Cak Imin di Gedung Merah Putih KPK, usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi, Kamis 7/9/2023.

“Kami sudah membantu menjelaskan semua yang saya ketahui apa yang saya pernah lihat dan dengar. Jadi, insya Allah semua yang saya ingat dan tahu semua sudah saya jelaskan,” imbuhnya.

Lebih lanjut Cak Imin belum berbicara banyak soal materi pertanyaan KPK. Dia menginginkan keterangannya disampaikan bisa membuat KPK.

“Saya berharap semoga dengan penjelasan saya, KPK semakin lancar dan cepat, tuntas mengatasi seluruh kasus-kasus korupsi,” ungkapannya

Setidaknya terdapat tiga orang yang sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus ini tetapi belum diumumkan secara resmi kepada publik.

Mereka ialah Reyna Usman, mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnaker (kini sebagai Wakil Ketua DPW PKB Bali); Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker I Nyoman Darmanta; dan Direktur PT Adi Inti Mandiri Karunia.

Kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker yang diusut KPK ini terjadi pada tahun 2012 di mana Cak Imin saat itu menjabat sebagai Menakertrans.

Dalam proses penyidikan ini, KPK telah menggeledah Kantor Kemnaker dan rumah kediaman Reyna Usman di Jalan Merdeka atau Jalan Taki Niode IPILO Gorontalo dan di Badung Bali.

Pada Senin (4/9), KPK pun telah memeriksa Reyna Usman sebagai saksi dan mendalami perihal pengadaan barang dan jasa termasuk pelaksanaan lelang sistem proteksi TKI di Kemnaker.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Anggota Komisi X DPR RI, Ratih Megasari : Kemendikbudristek Harus Perbanyak Pembangunan SLB di Indonesia

    Anggota Komisi X DPR RI, Ratih Megasari : Kemendikbudristek Harus Perbanyak Pembangunan SLB di Indonesia

    • calendar_month Kamis, 31 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 219
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Indonesia membutuhkan sarana pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini dinilai penting karena ternyata berdasarkan penemuannya, masih banyak di beberapa kota besar yang belum tersedia SLB. Hal itu ditegaskan oleh Ratih Megasari Singkarru,Anggota Komisi X yang bermitra kerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Oleh karena itu, Ratih Megasari Singkarru […]

  • Cabut Perpres No. 66 Tahun 2025, Imparsial : Pengamanan Jaksa oleh TNI Telah Merusak Sistem Peradilan Pidana

    Cabut Perpres No. 66 Tahun 2025, Imparsial : Pengamanan Jaksa oleh TNI Telah Merusak Sistem Peradilan Pidana

    • calendar_month Jumat, 17 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 175
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM- Direktur Inparsial,Ardi Manto Adiputra, menyoroti  soal Pengerahan prajurit TNI dalam pengamanan jaksa belakangan ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025, telah menimbulkan persoalan serius, baik dari aspek konstitusional, sistem peradilan pidana (penegakan hukum), maupun tata kelola sektor keamanan. Dalam keterangan tertulis diterkma awak media di Jakarta, Ardi mebegaskan bahwa, Pengamanan rumah […]

  • Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat Segera Realisasikan Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat

    Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat Segera Realisasikan Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat

    • calendar_month Selasa, 16 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 177
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat,menyebut pentingnya dukungan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional melalui penerapan kebiasaan hidup sehat sejak dini. “Berbagai upaya untuk mewujudkan SDM nasional yang berkualitas secara fisik dan mental harus mendapat dukungan semua pihak, agar kita mampu mengejar ketertinggalan dalam persaingan global,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, […]

  • Kasad Maruli Simanjuntak : Jadikan Peringatan Nuzulul Quran sebagai Momentum Evaluasi Diri

    Kasad Maruli Simanjuntak : Jadikan Peringatan Nuzulul Quran sebagai Momentum Evaluasi Diri

    • calendar_month Rabu, 19 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 199
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM (Jakarta) –Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc,menghadiri acara Nuzulul Quran dan doa bersama dalam rangka HUT ke-79 Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) . Kegiatan ini berlangsung di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta Pusat, Selasa (18/03/2025). ”Acar  Nuzulul Quran ini dapat dijadikan sebagai momentum dalam memaknai setiap kebaikan dalam kehidupan sehari-hari […]

  • Koperasi Penjelmaan Ekonomi Kerakyatan

    Koperasi Penjelmaan Ekonomi Kerakyatan

    • calendar_month Sabtu, 12 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 194
    • 0Komentar

    Oleh Said Abdullah Ketua Dewas Dekopin HARI ini, 12 Juli 2025, kita memperingatinya sebagai hari koperasi nasional. Tanggal 12 Juli kita jadikan peringatan hari koperasi sebab pada 12 Juli 1927, atau 98 tahun yang lalu kongres pertama koperasi dilaksanakan. Masa itu memang masih era Hindia Belanda. Sedianya kongres akan dilaksanakan di Bandung, namun karena faktor […]

  • Komite I DPD RI Usulkan Adanya UU Anti Money Politic 

    Komite I DPD RI Usulkan Adanya UU Anti Money Politic 

    • calendar_month Selasa, 7 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 201
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Untuk mewujudkan pemilu bersih perlu adanya UU Anti Money Politic dan penguatan peran Bawaslu RI. Hal ini diungkapkap pada laporan kegiatan reses para anggota DPD RI di daerah pemilihan di Sidang Paripurna DPD RI ke-11 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024. Wakil Ketua Komite I DPD RI Sylviana Murni pada Sidang Paripurna ini melaporkan, […]

expand_less