Anita Jacoba Apresiasi Penggunaan BPOPP Pemprov Jatim untuk Akomodir Sekolah Swasta

Surabaya,msinews.com-Anggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba Gah dari Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi pemerintah provinsi  (Pemprov) Jatim atas penggunaan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) . Ia berharap bahwa pemerintah daerah lain bisa mencontoh Pemprov Jatim dalam memberikan pendanaan bagi sekolah swasta menggunakan APBD nya.

“Apresiasi saya untuk Jawa Timur bahwa keren banget pemerintah daerahnya peduli terhadap pendidikan dan sampai ada BPOPP itu. Nah ini menjadi suatu contoh yang baik untuk daerah-daerah lain bahwa sudah siap enggak APBD-nya diberikan ke dana pendidikan. Walaupun secara undang-undang kan sudah dibilang harus 20 pwrsen APBD itu harus diberikan kepada pendidikan,” kata politisi perempuan asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sempat viral di media massa karena mengkritik Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Nadiem Makarim, serta jajaran pejabat Kemendikbud.

Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki juga menyampaikan apresiasi atas manajemen penggunaan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menunjang biaya operasional maupun nonoperasional sekolah swasta di Jawa Timur. Dia menyebut bahwa, sumber pendanaan ini diperoleh dari dana APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Jawa Timur sudah menyiapkan BPOPP untuk sekolah swasta, yang notabene (sekolah negeri) di Jawa Timur baru bisa mengakses 37 persen anak-anak usia sekolah SD-SMP-SMA. Artinya, sekitar 63 persen itu berada di swasta. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur memberikan BPOP itu juga cukup bagus,” kata Zainuddin Maliki kepada wartawan parlemen, usai memimpin pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X di Surabaya, Jawa Timur, Senin (26/8/2024).

Politisi Fraksi PAN ini mengungkapkan bahwa perlu dilakukan perhitungan lagi mengenai anggaran yang dibutuhkan untuk operasional sekolah swasta, agar sekolah swasta tidak merasa ada diskriminasi anggaran dalam mengelola pendidikan.

“Ini harus diamati, apakah sudah cukup (bantuan pendidikan) dengan BBOPP itu tadi. Sementara, sasarannya kan mereka yang tidak belajar di sekolah swasta itu yang mendapatkan bantuan itu tapi bagaimana agar manajemen pendidikan sekolah-sekolah swasta itu secara keseluruhan itu bisa berkembang ini yang perlu dipikirkan berapa anggaran yang dibutuhkan untuk itu,” ujarnya. ** Tim/DM.