Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Anggota Komisi X DPR RI, Ratih Megasari : Kemendikbudristek Harus Perbanyak Pembangunan SLB di Indonesia

Anggota Komisi X DPR RI, Ratih Megasari : Kemendikbudristek Harus Perbanyak Pembangunan SLB di Indonesia

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 31 Agt 2023
  • visibility 228
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,Infomsi.org-Indonesia membutuhkan sarana pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini dinilai penting karena ternyata berdasarkan penemuannya, masih banyak di beberapa kota besar yang belum tersedia SLB. Hal itu ditegaskan oleh Ratih Megasari Singkarru,Anggota Komisi X yang bermitra kerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Oleh karena itu, Ratih Megasari Singkarru meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengupayakan perbanyak pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Menurutnya, hal ini dinilai penting karena ternyata berdasarkan penemuannya, masih banyak di beberapa kota besar yang belum tersedia SLB.

“Kami mengunjungi beberapa daerah dan tidak sedikit yang menyampaikan terkait masalah sekolah SLB. Ternyata banyak ditemukan kota-kota besar, kabupaten besar yang tidak banyak SLB. Menurut saya, (kehadiran SLB) ini penting,” kata  Ratih dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Kemendikbudristek di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2023).

Politisi Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem) itu juga menyampaikan, ketiadaan SLB di beberapa kabupaten/kota ini menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Sehingga, para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus ini terpaksa menyekolahkan anaknya di sekolah umum.

“Saya merupakan salah satu orang tua yang pernah memiliki anak berkebutuhan khusus, jadi saya sangat mengerti kekhawatiran mereka. Apalagi mereka orang tua anak berkebutuhan khusus ini rata-rata dari kalangan menengah ke bawah. Jadi, apabila mereka menyekolahkan anak-anak dari swasta ini menjadi beban sekali untuk mereka,” kata Legislator dari Dapil Sulawesi Barat itu.

Lebih lanjut, hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh presiden di sidang MPR soal pemerataan pendidikan dari semua jenjang. “Termasuk salah satunya juga adalah sekolah berkebutuhan khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Semoga hal ini bisa ditangani secepatnya. Semoga seluruh kabupaten ataupun kota besar lainnya terisi kembali, karena ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita,” ungkapnya. **

Editor : Dommy.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Geram, Dua Fraksi Komisi III DPR RI Ini, Minta Hukuman Mati Eks Jampidsus

    Geram, Dua Fraksi Komisi III DPR RI Ini, Minta Hukuman Mati Eks Jampidsus

    • calendar_month Minggu, 12 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 162
    • 0Komentar

    ”Di saat jutaan rakyat bertahan hidup di bawah garis kemiskinan, para koruptor justru berpesta di atas tumpukan uang jarahan tanpa sedikit pun rasa bersalah. Ketamakan yang mendarah daging ini membuktikan bahwa penjara tidak akan pernah mampu memicu efek jera. Menjatuhkan hukuman seberat-beratnya,bahkan hukuman Mati pelaku Koruptor bukan lagi pilihan hukum yang opsional, melainkan sebuah kebutuhan […]

  • Soal Utang Kereta Cepat, LaNyalla Ingatkan Wamen BUMN Soal Kualitas Public Statement

    Soal Utang Kereta Cepat, LaNyalla Ingatkan Wamen BUMN Soal Kualitas Public Statement

    • calendar_month Kamis, 12 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 200
    • 0Komentar

    SURABAYA,MSINEWS.COM-Pernyataan Wakil Menteri I BUMN Kartika Wirjoatmodjo bahwa pembayaran utang atas proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) tidak ditanggung oleh APBN, melainkan menjadi beban tanggungan PT KAI (Persero) disorot Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.   Sebab, menurut penilaian LaNyalla kualitas pernyataan publik yang disampaikan pemangku kebijakan harus utuh, dan tidak menyesatkan. Sehingga masyarakat […]

  • Dispenad Gelar Workshop Penulisan Berita

    Dispenad Gelar Workshop Penulisan Berita

    • calendar_month Kamis, 10 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 191
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat menggelar Workshop Penulisan Berita dan Penulisan Strategis di Ball Room Hotel Novotel, Mangga Dua, Jakarta, Rabu (9/7/2025). Kegiatan tersebut diikuti oleh personel Penerangandari berbagai satuan jajaran TNI AD di seluruh Indonesia, baik secara tatap muka maupun via online(daring). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pembinaan sumber daya manusia di bidang […]

  • Mendagri: Pemerintah Kembalikan TKD Rp10,6 Triliun untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Mendagri: Pemerintah Kembalikan TKD Rp10,6 Triliun untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar

    • calendar_month Minggu, 18 Jan 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 270
    • 0Komentar

    Msinews.com — Pemerintah pusat memutuskan untuk mengembalikan dana Transfer ke Daerah (TKD) kepada Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Total dana TKD yang dikembalikan mencapai Rp10,6 triliun. Langkah ini ditempuh untuk mendukung percepatan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di daerah tersebut. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas […]

  • Menteri PKP Perpanjang Tenor KPR Rumah Subsidi hingga 30 Tahun

    Menteri PKP Perpanjang Tenor KPR Rumah Subsidi hingga 30 Tahun

    • calendar_month Jumat, 27 Feb 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 2.873
    • 0Komentar

      Msinews.com – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan kebijakan perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun guna memperluas akses kepemilikan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT). Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan kebijakan tersebut menjadi terobosan dalam skema pembiayaan perumahan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo […]

  • Kepala IKN Mengundurkan Diri, DPR Bakal Tanyakan Pada Pemerintah

    Kepala IKN Mengundurkan Diri, DPR Bakal Tanyakan Pada Pemerintah

    • calendar_month Rabu, 5 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 233
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Komisi II DPR RI  mengaku belum mengetahui secara pasti mengenai pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN), Bambang Susantono. Karenanya, dalam waktu pihaknya akan menjadwalkan pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk membahas hal ini lebih lanjut. “Saya belum tahu persis ya, Kepala Otorita IKN mengundurkan diri. Namun, nanti di Jakarta akan diadakan agenda pertemuan dengan […]

expand_less