BPJS Ketenagakerjaan Lakukan Monitoring Pekerja yang Menangani PSN di Balikpapan
- account_circle Media Sejahtera Indonesia
- calendar_month Kamis, 27 Jun 2024
- visibility 125
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Balikpapan,msinews.com-Tim Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Aryani turut mengungkapkan sulitnya BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan monitoring terhadap pekerja yang bekerja di perusahaan asing maupun perusahaan nasional yang menangani Proyek Strategis Nasional (PSN) di daerah tersebut.
“Itu menjadi PR untuk kami sampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja agar setiap proyek strategis nasional maupun internasional di kota Balikpapan maupun di kota kota lain wajib Kementerian Tenaga Kerja untuk memberikan informasi kepada Dinas Ketenagakerjaan provinsi maupun kota,” kata Dewi kepada wartawan Parlementaria saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi IX ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (26/6/2024).
Untuk itu, Dewi mengimbau agar, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah tersebut agar memiliki Perda sendiri yang menyangkut poin tertentu terkait kewajiban dan hak perusahaan asing yang memiliki proyek strategis di kota Balikpapan.
“Jadi kalau ada peraturan daerahnya, kan apapun yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perusahaan yang berdomisili di sini ataupun melakukan pembangunan atau proyek atau apapun di sini mereka bisa gunakan peraturan itu,” kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Di sisi lain, ia pun juga menyarankan kepada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur agar melakukan konsultasi ke Kemendagri dan Kementerian Desa.
Hal itu terkait penggunaan dana desa untuk perluasaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, menurutnya, dana desa itu bisa digunakan tidak hanya untuk membiayai perangkat desa pamong termasuk RTRW, tapi bisa juga untuk masyarakat pada umumnya.
“(Perluasan pembiayaan tersebut) yang sifatnya promotif. Jadi tidak permanen selama setiap tahun atau sepanjang tahun tapi paling tidak dalam satu periode tertentu. Nah, katakan kita ambil rata-rata, kalau satu desa ada dana desa Rp1 miliar saja, (maka) 10 persennya kan itu bisa untuk pembinaan pedesaan itu bisa dialokasikan ke sana. (Dana desa) itu bisa mencakup bisa sampai 2000 kepesertaan BPJS ketenagakerjaan,”tutupnya. ** (parlementaria/DM).
Penulis Media Sejahtera Indonesia
Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik
Saat ini belum ada komentar