Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Budaya » Di UNSRI Puluhan Pakar dan Dosen Filsafat Hukum Berkumpul Bahas Ancaman Kematian Demokrasi

Di UNSRI Puluhan Pakar dan Dosen Filsafat Hukum Berkumpul Bahas Ancaman Kematian Demokrasi

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 25 Jun 2024
  • visibility 255
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

“Hukum dan Ancaman Kematian Demokrasi jangan dianggap sebagai suatu wacana pemberontakan.”
(Prof. Dr. Febrian, SH).

Palembang, msinews.com – Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI), pada 24 dan 25 Juni 2024 menyelenggarakan konferensi ke-9 di kampus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH Unsri).

Konferensi ke-9 di Unsri, Bukit Besar mengaktualisasikan tema Hukum dan Ancaman Kematian Demokrasi dengan Keynote Speaker pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, S.H., LL.M., Ph.D dari Sekolah Tinggi (STH) Hukum Indonesia Jentera.

Ketua Panitia Pelaksana Muhamad Erwin mengemukakan pada konferensi kali ini merupakan kali ke-9 sejak AFHI terbentuk pada 2011.

“Kali ini Fakultas Hukum Unsri sebagai tuan rumah,” ungkap Erwin.

Konferensi AFHI ke-9 dibuka Rektor Unsri Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE, M.Si., jelas Erwin, dihadiri 80 peserta, yakni sejumlah 54 orang sebagai pemakalah dan 20 orang sebagai audiens.

Penyenggaraan konferensi sempat tertunda tiga tahun, akan menghadirkan 10 (sepuluh) panelis dengan 10 (sepuluh) tema serta peluncuran lima judul buku filsafat hukum terkini.

Dua Kata Kontradiktif

Dekan Fakultas Hukum Unsri Prof. Dr. Febrian, SH., MS,  dalam sambutan menyampaikan selamat datang kepada peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurut Febrian, tema konferensi “Hukum dan Ancaman Kematian Demokrasi” jangan dianggap sebagai suatu wacana pemberontak.

“Dalam diskursus filsafat memang philosopher itu mulai dengan kata kebingungan. Bingung inilah lalu kita bertanya kepada sesama teman, berdiskusi sesama teman. Insya Allah ada solusinya,” ujar Febrian yang juga guru besar FH Unsri.

Sementara itu Ketua AFHI Hyronimus Rhiti, SH LLM dalam sambutannya menyampaikan bahwa tema konferensi kali ini adalah hukum dan ancaman kematian demokrasi.

Ketua AFHI mengungkapkan situasi demokrasi saat ini dinilai sudah sangat dikorbankan oleh para penguasa.

Karena itu sebagai lembaga asosiasi akademisi berkomitmen melakukan upaya pendidikan hukum dalam menjaga dan mengawal demokrasi.
Kami menilai adanya situasi berdasarkan fakta yang bertentangan (dengan hukum) pada 2024, terutama pada politik pencalonan presiden nan kemudian legislatif. Sehingga kami menilai ada gejala demokrasi saat ini sedang dikorbankan,” ujarnya saat sesi konfrensi pers usai acara pembukaan.

Dalam kegiatan yang berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri), Hieronymus menjelaskan jika lembaga asosiasi sudah sejak 2011 dibentuk yang bertujuan ingin mengembangkan filsafat hukum di Indonesia. Mengingat filsafat hukum di Indonesia masih banyak dipengaruhi hukum barat.

Asosiasi secara umum berharap agar filsafat hukum terus berkembang, bagaimana gejala-gejala dan perkembangan hukum yang terjadi menjadi bagian dari proses akademik (belajar mengajar).

Maka kemudian pembahasan berkembang, tidak hanya filsafat hukum namun kemudian menjadi topik yang lebih luas dan relevan. Apa yang menjadi keresahan masyarakat akan mampu dijawab dalam aspek akademik,” ucapnya.

“Dua kata yang kontradiktif, satu kata hukum yang hidup dan satu lagi frasa kematian demokrasi. Yang terakhir ini agak mencemaskan, yaitu kata kematian. Dan yang paling cemas adalah orang yang hidup dan mereka yang sedang sakit-sakitan. Yang mati, biasanya tidak lagi cemas. Kita tinggal memilih apakah kita terus hidup, apakah supaya menghilangkan kecemasan kita pilih yang terakhir. Saya kira kita tidak akan pilih yang terakhir, kita akan pilih hidup atau kehidupan”, ujar Rhiti.

Menurut pakar filsafat hukum penulis buku Filafat Hukum Edisi Lengkap: Dari Klasik Sampai Postmodernisme, AFHI menyadari bahwa hukum dan demokrasi, khususnya di Indonesia saat ini masih eksis.

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, S.H., LL.M., Ph.D dari Sekolah Tinggi (STH) Hukum Indonesia Jentera. Foto: Dok

“Hukum dan demokrasi masih ada tetapi terancam bahaya kematian. Khususnya demokrasi sesuai dengan teman konferensi sangat terancam kematian baik dalam arti medis, yuridis, politis, ideologis, maupun sekadar metafora”, katanya.

Ketua AFHI Hyronimus Rhiti mengharapkan dari konferensi ke-9 di kampus Universitas Sriwijaya para peserta mencoba untuk mencermati atau menguliti sampai ke hak-hak paling krusial tentang fenomena ancaman kematian demokrasi.

“Paling mencemaskan adalah kalau ancaman tadi berubah menjadi kenyataan, yaitu mati benaran, benar-benar mati, bukan sekadar ancaman lagi. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan hukum yang masih hidup, apakah tidak terancam bahaya kematian juga? Jangan-jangan, atau jangan sampai hukum ikut-ikutan mati juga dalam arti seluas-luasnnya. Kalau demokrasi mati, saya kira ancaman kematian berubah menjadi ancaman bagi kematian hukum,” kata Rhiti.

Menurut Rhiti, hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling menunjang dan demokrasi tanpa hukum itu mustahil. Maka ketika demokrasi itu benar-benar mati, tinggal bagaimana hukum, untuk apa hukum hidup apa bila demokrasi sungguh-sungguh mati,” Hyronimus Rhiti pada akhir masa jabatannya sebagai Ketua AFHI. (SN)

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi II DPR.RI ; Pemenuhan Hak atas Rumah Layak Harus Bebas dari Motif Proyek

    Komisi II DPR.RI ; Pemenuhan Hak atas Rumah Layak Harus Bebas dari Motif Proyek

    • calendar_month Jumat, 10 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 215
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI menggelar diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Program 3 Juta Rumah Eujud Nyata Pemerintah Dalam Menjawab Kebutuhan Dasar Rakyat” , Kamis, 9 Oktober 2025, bertempat di Ruang PPID Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Diskusi menghadirkan para pembicara Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar […]

  • Kemensos Kirim Bantuan Korban Longsor Cilacap

    Kemensos Kirim Bantuan Korban Longsor Cilacap

    • calendar_month Jumat, 14 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 237
    • 0Komentar

    Msinews.com –  Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim bantuan logistik serta menyiapkan santunan untuk korban tanah longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Bencana alam yang terjadi pada Selasa (13/11/2025) malam tersebut mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, 20 orang masih dalam pencarian, dan 17 Kepala Keluarga (KK) terdampak. “Kita akan membantu mereka yang terdampak. […]

  • Nah Lo… Utang Pemerintah Rp.344M, Aprindo Ancam Stop Minyak Goreng

    Nah Lo… Utang Pemerintah Rp.344M, Aprindo Ancam Stop Minyak Goreng

    • calendar_month Senin, 21 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 319
    • 0Komentar

     VJakarta, InfomsiNews–Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan pihaknya akan mengambil sejumlah langkah dalam penyelesaian utang rafaksi minyak goreng yang tak kunjung dibayarkan pemerintah. Dilangsir Tempo Pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Perdagangan masih memiliki utang sebesar Rp.344 miliar kepada Aprindo. Roy mengaku kecewa berat atas sikap Kementrian Perdagangan (Kemendag) yang dinilai […]

  • Dugaan Perampasan Tanah 115 H

    Penentuan Nomor Urut Capres-Cawapres, DPR: Usulan Sah Saja

    • calendar_month Selasa, 7 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 270
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Penentuan nomor urut Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada pemilihan 2024 mendatang menjadi perbincangan hangat. Usulan untuk tidak mengundi nomor urut ini diajukan oleh Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, dan mendapat persetujuan dari Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Merespon wacana ini, Anggota Komisi II DPR RI, […]

  • Ini Alasan KOMPAK Indonesia Desak Kapolri Copot  Kapolresta Kupang

    Ini Alasan KOMPAK Indonesia Desak Kapolri Copot  Kapolresta Kupang

    • calendar_month Kamis, 16 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 255
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Pasca Ipda Rudy Soik dicopot dari KBO Polresta Kupang dan dikriminalisasi serta didiskriminasi karena berani membongkar dan mengusut mafiosi BBM Bersubsidi di NTT, yang diduga dibeking oknum-oknum Pejabat APH (Aparat Penegak Hukum)hingga saat proses penegakan hukum yang sudah dimulai Ipda Rudy Soik diendapkan di Polresta Kupang. Terkait hal tersebut, KOMPAK Indonesia (Koalisi Masyarakat Pemberantasan […]

  • Revisi UU Kejaksaan Usul Inisiatif DPR Disetujui Baleg

    Revisi UU Kejaksaan Usul Inisiatif DPR Disetujui Baleg

    • calendar_month Selasa, 3 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 271
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- DPR RI menggelar Rapat Paripurna Selasa (3/10/2023). Dalam kesempatan itu Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan kedua atas UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menjadi RUU Susulan Inisiatif  DPR RI. “Apakah laporan rapat Panja bisa diterima,” tanya Baidowi yang disambut persetujuan anggota rapat. Diketahui, 8 Fraksi di DPR RI menyetujui […]

expand_less