Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Pimpinan MPR Minta Perlindungan PMI Secara Menyeluruih Harus Segera Direalisasikan

Pimpinan MPR Minta Perlindungan PMI Secara Menyeluruih Harus Segera Direalisasikan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 17 Apr 2024
  • visibility 129
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Wakil Ketua MPR RI Dr.Lestari Moerdijat mengatakan, perlindungan para pekerja migran Indonesia (PMI) secara menyeluruh harus segera direalisasikan dan menjadi perhatian semua pihak sebagai bagian dari upaya negara melindungi setiap warganya.

“Jumlah PMI yang berkerja secara ilegal di negeri orang masih terbilang tinggi, langkah segera dan menyeluruh untuk melindungi mereka harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah,” kata politisi Partai NasDem dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/4/2024).

Ia mengutip catatan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada 2023 mengungkapkan, sedikitnya ada 9 juta orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKl) di luar negeri.

Meski demikian hanya 4,68 juta TKI yang bekerja sesuai jalur yang benar atau legal secara hukum. Sementara data Bank Indonesia tahun 2023 mencatat remitansi PMI mencapai USD14,22 miliar.

Wakil Ketua MPR RI koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah itu, catatan BP2MI itu harus menjadi dasar berbagai upaya perbaikan tata kelola perlindungan PMI.

Perempuan yang akrab disapa Rerie,  berpendapat, jangan sampai ada WNI bekerja di luar negeri secara ilegal yang sarat pelanggaran aturan sehingga minim perlindungan.

Menurutnya, berbagai upaya untuk menekan jumlah PMI ilegal, seperti sosialisasi masif, peningkatan keterampilan calon pekerja dan sejumlah kebijakan dalam peningkatan perlindungan PMI, harus konsisten dilakukan.

“Upaya perlindungan terhadap PMI secara menyeluruh dapat segera diwujudkan, di tengah kondisi perekonomian global yang menghadirkan berbagai tantangan,” imbuhnya. ** dom.

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemerintah Diingatkan untuk Menjaga Stabilitas Rupiah

    Pemerintah Diingatkan untuk Menjaga Stabilitas Rupiah

    • calendar_month Kamis, 4 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 242
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengingatkan agar ada sejumlah langkah preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia guna menekan perlambatan ekonomi negara. Tanpa upaya ini, dirinya khawatir masyarakat semakin tertekan dengan beban ekonomi yang semakin berat. Untuk itu, DPR RI mendorong Pemerintah Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan menjaga inflasi tetap rendah. Pasalnya, nilai […]

  • Firman Soebagyo: Karhutla Bukan Takdir, Tata Kelola Hutan Harus Dievaluasi

    Firman Soebagyo: Karhutla Bukan Takdir, Tata Kelola Hutan Harus Dievaluasi

    • calendar_month Senin, 12 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 68
    • 0Komentar

    JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap musim kemarau tidak boleh dianggap sebagai fenomena tahunan semata. Menurutnya, persoalan tersebut harus ditangani secara serius melalui evaluasi tata kelola hutan, penegakan hukum, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Ia […]

  • Ada 7,39 Juta Peserta PBI JKN Dinonaktifkan, Mensos ; Diganti Warga Tak Mampu Sesuai DTSEN

    Ada 7,39 Juta Peserta PBI JKN Dinonaktifkan, Mensos ; Diganti Warga Tak Mampu Sesuai DTSEN

    • calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 193
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan 7,3 juta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dinonaktifkan karena tidak tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan dinilai sudah sejahtera. “Penerima bantuan PBI JKN, ada alokasi Rp96,8 juta, usulan bupati/walikota se-Indonesia. Dari pemadanan data yang ada, terdapat Rp7,3 juta […]

  • Soal Kunjungan Paus Fransiskus 3-6 September 2024

    Soal Kunjungan Paus Fransiskus 3-6 September 2024

    • calendar_month Minggu, 23 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 235
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Bagi umat Katolik Indonesia, kedatangan Paus Fransiskus merupakan hal yang ditunggu-tunggu. Hal itu mengingat kunjungan terakhir Bapa Suci ke Indonesia dilakukan tahun 1989 saat Gereja Katolik Roma dipimpin Paus Yohanes Paulus II. Tahun ini 2024, tepat tanggal 3-6 September nanti Kunjungan Pastoral Kepausan yang kini dijabat Paus Fransiskus akan kembali menyapa umat Katolik Indonesia dan masyarakat pada […]

  • BATU dan SEMESTA

    BATU dan SEMESTA

    • calendar_month Minggu, 23 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 210
    • 0Komentar

    Oleh : A. Erwan Suryanegara Syair bunyi tapaki kaki bukit Semesta melantun lembut menembus ujung nadi Lambai dedaunan dari sudut ranting pepohonan Surya bangunkan burung seni berkicau pagi hari Batu karang terus disapu ombak menggulung Bayu berlari turun naik menyisir tebing dan ngarai Jerami hijau lepaskan selimut embun basahi bumi Akar menggeliat panjatkan ikrar menembus […]

  • Pejabat BGN Berkantor di Daerah, Masuk Jakarta Harus Izin Pimpinan

    Pejabat BGN Berkantor di Daerah, Masuk Jakarta Harus Izin Pimpinan

    • calendar_month Sabtu, 8 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 154
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM,JAKARTA-Badan Gizi Nasional (BGN) terus berupaya untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menetapkan pembagian wilayah tanggung jawab bagi jajaran pejabat eselon I dan II di lingkungan BGN serta jajaran di bawahnya untuk mengawal program MBG. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono mengatakan pembagian wilayah tanggung jawab tersebut dilakukan sebagai upaya memastikan […]

expand_less