Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Nah Ketauan!! Sri Mulyani Lapor ke Jokowi, Cerita 3 Kementrian Sering Minta Duit

Nah Ketauan!! Sri Mulyani Lapor ke Jokowi, Cerita 3 Kementrian Sering Minta Duit

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 5 Agt 2023
  • visibility 120
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, Infomsi–Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan Presiden Jokowi bahwa ada tiga menteri di Kabinet Indonesia Maju yang kerap meminta anggaran ke Kementerian Keuangan.

Ketiga menteri tersebut adalah Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Sri Mulyani mengaku Nadiem dan Yaqut rutin meminta anggaran pendidikan agar naik terus. Ia menyebut Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) hadir sejak 2010 untuk mengelola anggaran pendidikan dengan menyekolahkan putra-putri terbaik bangsa ke berbagai universitas dalam dan luar negeri.

“Selain LPDP, Pak Nadiem dan Pak Menteri Agama rajin minta untuk dana pendidikan naik terus, Bapak (Jokowi). Jadi tidak hanya LPDP yang naik, tapi Pak Nadiem dan Pak Menag adalah dua orang yang mendapatkan benefit,” kata Sri Mulyani dalam LPDP Festival 2023 di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan dikutip CNN, Sabtu (5/8/2023).

Sementara Budi Gunadi Sadikin ingin Sri Mulyani mengalokasikan dana untuk menyekolahkan 1.000 dokter spesialis per tahun.

“Mestinya Pak Menkes (Budi Gunadi Sadikin) di sini, beliau juga agresif Pak (Jokowi) minta 1.000 dokter spesialis setiap tahun. LPDP memberikan beasiswa kepada dokter-dokter spesialis dengan prioritas 1.000 per tahun,” ujarnya

“Sekarang yang baru masuk 600 orang Bapak. Jadi, uangnya ada, orangnya tidak ada. Agak sombong sedikit menterinya,” sambung gurawan Ani

Selain untuk beasiswa, wanita kelahiran Lampung itu, menegaskan LPDP hadir memberikan dana riset. Ia pun menyinggung Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko sebagai pihak lain yang turut menerima benefit. (ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PKB Dukung Penuh Gagasan Presiden Prabowo Bangun Kampung Haji di Mekkah

    PKB Dukung Penuh Gagasan Presiden Prabowo Bangun Kampung Haji di Mekkah

    • calendar_month Senin, 5 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 124
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kampung haji di Mekkah mendapat dukungan penuh dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, An’im Falachuddin, menyatakan bahwa gagasan tersebut merupakan langkah visioner yang sangat bermanfaat bagi umat Islam Indonesia. “Ini adalah gagasan luar biasa dari seorang pemimpin bangsa. Rencana ini mencerminkan […]

  • Harlah NU

    Harlah Ke-78 Muslimat NU: Jokowi Ucap ‘Jangan Gegara Pemilu Saling Hujat’

    • calendar_month Sabtu, 20 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 230
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri perayaan Harlah Ke-78 Muslimat NU di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat, hari ini. Dalam sambutannya, Jokowi mengingatkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, terutama menjelang Pemilihan Umum (Pemilu). “Sebentar lagi kita akan pemilu, proses penting dan menentukan. Tapi kita tak ingin gara-gara pemilu, beda pendapat, […]

  • Penundaan Jalan Umum

    Penundaan Buka Jalan, MSPI Desak Camat dan Lurah Mudur

    • calendar_month Kamis, 26 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 140
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Penundaan buka jalan Umum Taman Kencana oleh Camat Kalideres dan Lurah Tegal Alur, muncul kritik pedas Lembaga MSPI. Camat lurah didesak mundur dari jabatan bila tak mempu selesaikan persolan hanya buka jalan. Camat Kalideres dan Lurah Tegal Alur mendapat kritik keras dari Lembaga MSI terkait penundaan pembukaan jalan umum Taman Kencana di […]

  • Praktisi Hukum Indonesia (PHI) Semar Dju

    KKB Pegunungan, PHI Minta Perkuat Intelejen BIN dan Kepolisian

    • calendar_month Sabtu, 30 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 121
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Keberadaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Pegunungan Binyang hingga ke Provinsi Papua Pegunungan menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia. Upaya keras telah dilakukan oleh aparat keamanan dalam menangani ancaman yang ditimbulkan KKB, tetapi tantangan ini masih terus berlanjut. Praktisi Hukum Indonesia (PHI)KKB Semar Dju mendesak Badan Intelijen Negara (BIN) Indonesia […]

  • Kuasa Hukum Haistar Klaim Laporan Dugaan Penggelapan Rp.1,778 M Tidak Sesuai Fakta

    Kuasa Hukum Haistar Klaim Laporan Dugaan Penggelapan Rp.1,778 M Tidak Sesuai Fakta

    • calendar_month Rabu, 9 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 145
    • 0Komentar

    Jakart, Infomsi.News–Kuasa Hukum Haistar, Wardaniman Larosa, menegaskan bahwa tuduhan terhadap Haistar terkait dugaan penggelapan dengan kerugian senilai Rp1,778 miliar ke Polres Jakarta Timur tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak sesuai dengan Fakta hukum yang sebenarnya. Wardaniman mengatakan bahwa konflik yang sedang dihadapi oleh seller Vanderism berkaitan dengan Haistar, bukan dengan salah satu pemegang saham, […]

  • DPR Minta Latihan Militer Dihentikan dan Komnas HAM Lakukan Investigasi

    DPR Minta Latihan Militer Dihentikan dan Komnas HAM Lakukan Investigasi

    • calendar_month Senin, 29 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 82
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Pemerintah didesak melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan ada atau tidaknya kelalaian dalam penyelenggaraan pelatihan, termasuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi XIII DPR RI Saadiah Uluputty. Ia mendesak pemerintah menghentikan sementara pelatihan berbasis militer Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) menyusul meninggalnya lima peserta selama mengikuti pendidikan tersebut. Menurut Saadiah, […]

expand_less