Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Prabowo-Gibran Unggul di Papua Barat Daya dalam Pemilu 2024

Prabowo-Gibran Unggul di Papua Barat Daya dalam Pemilu 2024

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 18 Mar 2024
  • visibility 265
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi mengesahkan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai yang tertinggi di Papua Barat Daya.

Keputusan ini diambil berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024, yang digelar di Kantor KPU RI, Jakarta pada Senin 18/3/2024.

Menurut Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, jumlah penggunaan surat suara pemilu presiden dan wakil presiden telah sesuai dengan jumlah pemilih yang hadir ke tempat pemungutan suara (TPS), dengan total 366.309 lembar, termasuk suara sah dan tidak sah.

Baca juga : Delegasi Parlemen  RI Jadi Pemantau Pemilihan Presiden Rusia

“Hari ini kita sahkan perolehan suara di Papua Barat Daya. Bismillah sah,” ujar Hasyim dalam rapat pleno tersebut.

Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya, Andarias Daniel Kambu, mengungkapkan bahwa dari total 440.826 pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 di wilayah tersebut.

Pasangan Anies-Muhaimin memperoleh 48.405 suara, pasangan Prabowo-Gibran meraih 209.403 suara, dan pasangan Ganjar-Mahfud mendapatkan 99.899 suara.

“Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dari DPT mencapai 350.590 orang, dengan tambahan 6.633 orang dari DPTb, serta 9.086 orang dari DPK,” jelas Andarias.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan jumlah total daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, terdapat tiga pasangan calon yang bersaing, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (nomor urut 1), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md (nomor urut 3).

Sementara itu, pemilu legislatif diikuti oleh 18 partai politik nasional dan enam partai politik lokal sebagai peserta, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022. Proses rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024. (Ata)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Skandal Global: PBB Ungkap Keterlibatan Perusahaan Raksasa dalam Genosida Gaza

    Skandal Global: PBB Ungkap Keterlibatan Perusahaan Raksasa dalam Genosida Gaza

    • calendar_month Kamis, 3 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 162
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Sebuah laporan PBB yang baru saja dirilis mengguncang dunia bisnis dan kemanusiaan, Sebanyak 48 perusahaan global terkemuka. Termasuk nama-nama familiar seperti Booking.com, Hyundai, dan Microsoft, disebut-sebut memiliki peran dalam mendukung dugaan genosida di Gaza. Sekretaris Jenderal Free Palestine Network (FPN), Furqan AMC, merespons laporan ini dengan keras, menegaskan bahwa ini bukan sekadar kekerasan militer, melainkan […]

  • politisi pkb

    Politisi PKB: Jangankan 1 Bulan, 3 Bulan Gaji Saja Saya Siap untuk Rohingya

    • calendar_month Jumat, 8 Sep 2017
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 345
    • 0Komentar

    Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, Oleh Soleh menyatakan, pihaknya siap berjihad ke Myanmar untuk membela Rohingya jika hal itu bisa dilakukan. Hal itu untuk menepis anggapan bahwa warga Nahdlatul Ulama dan juga kader PKB kurang keras terkait krisis kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. “Ada pihak lain yang menganggap bahwa NU kurang keras, […]

  • DPR Minta Pemerintah Segera Audit Pelaku industri AMDK Soal Sumber Air Kemasan

    DPR Minta Pemerintah Segera Audit Pelaku industri AMDK Soal Sumber Air Kemasan

    • calendar_month Selasa, 11 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 148
    • 0Komentar

    Msinews.com – Komisi VII DPR RI meminta pemerintah segera melakukan audit independen terhadap industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) guna memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan, kualitas air, dan perlindungan konsumen. Demikian yang disampaikan oleh Pimpinan Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP Evita Nursanty dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Perindustrian dan pelaku industri […]

  • Polwan Polda Sumsel menggelar “Polwan Goes To School”

    Polwan Polda Sumsel menggelar “Polwan Goes To School”

    • calendar_month Kamis, 29 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 170
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Polwan Polda Sumsel menggadakan “Polwan Goes To School”, pada Selasa (27/08/2024).  Kegiatan dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Polwan ke-76 tahun 2024, dengan sasar sekolah-sekolah di seputaran Kota Palembang Penyelenggaraan Polwan Goes To School dan Polwan Goes To Campus sebagai program Polda Sumsel dalam memperingati Hari Jadi  Polwan ke- 76. Ketua Seksi Panitia […]

  • Komisi XII DPR : Raja Ampat Bukan Milik Investor, Ini Milik Bangsa !

    Komisi XII DPR : Raja Ampat Bukan Milik Investor, Ini Milik Bangsa !

    • calendar_month Sabtu, 7 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 134
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Komisi XII DPR RI melontarkan kritik keras terhadap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dinilai tebang pilih dalam menangani aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Wakil Ketua Komisi XII, Bambang Hariyadi, menyoroti tidak adanya tindakan terhadap tiga perusahaan swasta yang menurutnya justru menjadi perusak utama kawasan konservasi tersebut. “Yang […]

  • Perusahaan Langgar Aturan Pengolahan Limbah B3, Komisi XII: Segel Jika Tidak Patuh!

    Perusahaan Langgar Aturan Pengolahan Limbah B3, Komisi XII: Segel Jika Tidak Patuh!

    • calendar_month Senin, 14 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 141
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rico Alviano, menyoroti masih adanya perusahaan yang melanggar Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Rico menegaskan bahwa perusahaan yang melanggar aturan harus diberikan tindakan tegas, […]

expand_less