Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Pemerintah Siapkan Insentif Fiskal Usul Kenaikan Pajak 40-75%, Ini Rinciannya:

Pemerintah Siapkan Insentif Fiskal Usul Kenaikan Pajak 40-75%, Ini Rinciannya:

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 20 Jan 2024
  • visibility 268
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa pemerintah telah menyiapkan insentif fiskal berupa diskon Pajak Penghasilan (PPh) Badan bagi pelaku usaha di sektor hiburan. Hal ini merupakan respons terhadap rencana kenaikan pajak hiburan sebesar 40-75 persen.

Ketentuan mengenai pajak hiburan tercantum dalam bagian Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dalam Undang-Undang Harmonisasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menteri dan Presiden Joko Widodo langsung menggelar rapat untuk membahas dinamika aturan tersebut.

Baca juga : Debat Cawapres : Puan Maharani Harapkan Penyampaian Visi Misi

Menurut Menko Airlangga, pemerintah bertujuan untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata di daerah, oleh karena itu akan memberikan insentif fiskal berupa pengurangan PPh Badan melalui fasilitas pajak Ditanggung Pemerintah (DTP).

“Untuk tetap mendukung pengembangan sektor pariwisata di daerah, Pemerintah akan memberikan insentif fiskal berupa pengurangan PPh Badan berupa fasilitas pajak yang ditanggung Pemerintah (DTP),” ucap Menko Airlangga dalam keterangannya, Sabtu (20/1/2024).

Rincian Insentif:

Pemerintah akan memberikan insentif fiskal terhadap PPh Badan atas Penyelenggara Jasa Hiburan. Khusus untuk sektor pariwisata, insentif tersebut berupa pengurangan pajak dalam bentuk fasilitas Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 10 persen dari PPh Badan. Dengan demikian, besaran PPh Badan yang semula 22 persen akan berkurang menjadi 12 persen.

Penerapan insentif fiskal akan disesuaikan dengan karakteristik wilayah, mempertimbangkan budaya dan penerapan syariat Islam (seperti di Aceh). Daerah dapat menetapkan tarif pajak yang lebih rendah dari 75 persen atau bahkan lebih rendah dari batas minimal 40 persen sesuai dengan Pasal 101 UU HKPD.

Menko Airlangga menekankan bahwa Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan akan mengeluarkan Surat Edaran kepada Bupati/Walikota terkait petunjuk pelaksanaan atas PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan sesuai dengan ketentuan UU HKPD. Tujuannya adalah memberikan penjelasan yang lengkap kepada para pelaku usaha dan masyarakat di daerah.

Baca juga : Gitaris Slank Abdee Nurdin Mundur dari Jabatan Komisaris Telkom

Undang-Undang Harmonisasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) diterbitkan pada 5 Januari 2022, dan efektif berlaku sejak 5 Januari 2024. Ketentuan tarif PBJT diatur oleh masing-masing daerah.

Sebelum berlakunya UU HKPD, beberapa daerah telah menetapkan tarif PBJT untuk sektor hiburan, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Beberapa daerah yang telah menetapkan tarif termasuk DKI Jakarta, Kabupaten Badung, Aceh Besar, Banda Aceh, Binjai, Padang, Kota Bogor, Depok, dan lainnya. (Ata)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Di Sidang MPR,Presiden Sampaikan Sejumlah Program, Termasuk Pendidikan

    Di Sidang MPR,Presiden Sampaikan Sejumlah Program, Termasuk Pendidikan

    • calendar_month Jumat, 14 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 172
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan sidang tahunan MPR, DPR dan DPD RI, menegaskam bahwa akan terus memperluas Sekolah Rakyat sebagai sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. “Program Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan akses pendidikan sekaligus memenuhi kebutuhan dasar siswa melalui ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, tenaga pengajar, serta lingkungan yang […]

  • Polisi Tetapkan Pengemudi Bus, Tersangka Kecelakaan di Pelabuhan Bakauheni

    Polisi Tetapkan Pengemudi Bus, Tersangka Kecelakaan di Pelabuhan Bakauheni

    • calendar_month Rabu, 28 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 242
    • 0Komentar

    Lamsel, MSINews.com – Polres Lampung Selatan (Lamsel) telah menetapkan F (36) sebagai tersangka dalam kecelakaan yang terjadi di gerbang tol seaport Pelabuhan Bakauheni pada hari Minggu, 25 Februari 2024. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yushriandi Yusrin menyampaikan bahwa kecelakaan ini disebabkan oleh faktor kelalaian dari pengemudi. Menurut keterangan yang diberikan, pengemudi tidak melakukan pengecekan kondisi kelayakan […]

  • Persoalan PPDB Nadiem Sebut Kenah Getahnya Setiap Tahun

    Persoalan PPDB Nadiem Sebut Kenah Getahnya Setiap Tahun

    • calendar_month Sabtu, 29 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 245
    • 0Komentar

    Jakarta_Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi yang dipermasalahkan saat ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh Muhadjir Effendy. Nadiem mengaku hanya melanjutkan kebijakan seleksi tersebut. Menurutnya, setiap tahun pihaknya terkena getah atas penerapan sistem seleksi PPDB jalur zonasi. “Kita kena getahnya setiap tahun karena […]

  • SBJ Mandiri Suarakan Ketidakadilan Desil DTSEN: Pekerja Rumah Tangga Jadi Korban, Bantuan Kesehatan dan Pendidikan Terputus

    SBJ Mandiri Suarakan Ketidakadilan Desil DTSEN: Pekerja Rumah Tangga Jadi Korban, Bantuan Kesehatan dan Pendidikan Terputus

    • calendar_month Sabtu, 26 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 127
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSIMEWS.COM — Kebijakan pemeringkatan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terus menuai protes keras dari berbagai elemen masyarakat sipil. Serikat Buruh Jakarta Mandiri (SBJ Mandiri) secara lantang menuding sistem pemeringkatan ini tidak adil, tidak konstitusional, serta bias gender karena sangat merugikan kelompok perempuan, khususnya para pekerja rumah tangga (PRT). Ketua SBJ Mandiri, Tuti […]

  • Anggota DPR RI: Sampaikan Pentingnya Penambahan Tim SAR dan Sekolah Lapang

    Anggota DPR RI: Sampaikan Pentingnya Penambahan Tim SAR dan Sekolah Lapang

    • calendar_month Kamis, 14 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 230
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Anggota Komisi V DPR RI Tamanuri menyampaikan pentingnya penambahan tenaga pencarian dan pertolongan Search And Rescue (SAR) dalam upaya meningkatkan keselamatan kepada Masyarakat. Dia menggarisbawahi perlunya alokasi dana yang memadai untuk mendukung petugas SAR dalam menjalankan tugas mereka. Baca juga : Tamanuri Usulankan Penambahan Jalan di Desa-desa Transmigrasi, ‘Jagan Dibedakan’ “Saya kira […]

  • Ucapkan Selamat Idulfitri 1446 H, Presiden Prabowo ; Perkuat Persatuan dan Solidaritas Sosial

    Ucapkan Selamat Idulfitri 1446 H, Presiden Prabowo ; Perkuat Persatuan dan Solidaritas Sosial

    • calendar_month Selasa, 1 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 255
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM,Jakarta-Presiden RI Ke-8, Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Idulfitri 1446 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia dan di dunia. Adapun, ucapan tersebut disampaikan dalam sebuah video yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu, 30 Maret 2025. “Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi, mengucapkan […]

expand_less