Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Kemenkumham Beri Remisi Khusus Natal ke 15.922 Narapidana

Kemenkumham Beri Remisi Khusus Natal ke 15.922 Narapidana

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 26 Des 2023
  • visibility 74
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Pada Hari Natal Tahun 2023, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memberikan Remisi Khusus (RK) Natal kepada 15.922 narapidana Kristen dan Katolik di seluruh Indonesia. Dari total tersebut, sebanyak 15.823 narapidana menerima RK I, dengan 99 orang di antaranya langsung bebas melalui RK II.

RK I mencakup pengurangan masa pidana, di mana 3.038 narapidana mendapat remisi 15 hari, 10.871 narapidana remisi 1 bulan, 1.404 narapidana remisi 1 bulan 15 hari, dan 510 narapidana mendapatkan remisi 2 bulan.

Baca juga : Hasil Survei Jadi Indikator, Manakah Lembaga Yang Paling Dipercaya?

Sementara itu, RK II memberikan kebebasan langsung, dengan 37 narapidana mendapat remisi 15 hari, 53 narapidana remisi 1 bulan, 4 narapidana remisi 1 bulan 15 hari, dan 5 narapidana remisi 2 bulan.

Menanggapi pemberian remisi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, menyatakan pengurangan masa pidana ini merupakan penghargaan bagi narapidana yang telah mencapai penyadaran diri dan menunjukkan perilaku sesuai dengan norma agama dan sosial.

Kepada penerima remisi, ia mengucapkan selamat sambil mengingatkan agar menunjukkan perilaku baik di masyarakat.

Selamat kepada seluruh narapidana yang pada hari ini mendapatkan remisi, khususnya bagi narapidana yang langsung bebas. Saya mengingatkan agar saudara dapat menunjukkan perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat,” kata Yasonna dalam rilisnya, Senin, 25/12/2023.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga, menegaskan remisi diberikan kepada narapidana yang memenuhi persyaratan administratif dan substantif, termasuk menjalani pidana minimal 6 bulan, tidak terdaftar pada register F, dan aktif mengikuti program pembinaan.

Tujuan dari remisi adalah mendorong kesadaran pribadi narapidana melalui tindakan dan sikap positif.

Pemberian RK Natal Tahun 2023 juga berhasil menghemat anggaran makan narapidana sebesar Rp7.955.235.000,-, dengan RK I menyumbang Rp7.913.160.000,- dan RK II Rp42.075.000,-.

Baca juga : Debat Cawapres: Roy Suryo VS Hasyim Asy’ari Bersitegang

Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara menempati peringkat teratas dengan 3.166 narapidana yang menerima RK Natal, diikuti oleh Kanwil Nusa Tenggara Timur (1.896 orang) dan Kanwil Papua (1.434 orang).

Remisi atau pengurangan masa pidana diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP.

Berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan per 15 Desember 2023, jumlah Warga Binaan di Indonesia mencapai 273.375 orang, terdiri atas 220.427 narapidana dan 52.948 tahanan.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Antisipasi Dampak El Nino, Ombudsman RI Minta Pemerintah Naikkan Kuota Pupuk Bersubsidi

    Antisipasi Dampak El Nino, Ombudsman RI Minta Pemerintah Naikkan Kuota Pupuk Bersubsidi

    • calendar_month Jumat, 4 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 98
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika meminta agar pemerintah menaikkan kuota dan anggaran pupuk bersubsidi tahun ini, sebagai antisipasi terhadap dampak El Nino yang dapat menurunkan produktivitas pertanian. Yeka mengatakan, pemerintah sebaiknya menaikkan kuota pupuk bersubsidi yang semula 9 juta ton menjadi 18 juta ton. ”Untuk mengantisipasi turunnya produktivitas pertanian akibat El Nino, Ombudsman […]

  • Silaturahmi Kemensos, DPR dan Pendamping PKH, Apdet Data Dibereskan Rapih dan Jelas

    Silaturahmi Kemensos, DPR dan Pendamping PKH, Apdet Data Dibereskan Rapih dan Jelas

    • calendar_month Jumat, 25 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 107
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Kementrian Sosial (Kemensos) RI melalui Plt. Sekretaris Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial Robben Rico beserta Anggota Komisi VIII DPR RI Moh Hasbi Asyidiki mengapresiasi kinerja para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Pasalnya dengan tingginya semangat para pendamping, kemiskinan bisa diminimalisir. Ruben menitipkan kepada pendamping agar bekerja disiplin dan konsentrasi penuh. Sebab kata dia penyaluran bantuan […]

  • Kepala BGN: Presiden Prabowo Akan Segera Terbitkan Perpres Tata Kelola Program MBG 

    Kepala BGN: Presiden Prabowo Akan Segera Terbitkan Perpres Tata Kelola Program MBG 

    • calendar_month Kamis, 2 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 66
    • 0Komentar

    Msinews.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, menyatakan Presiden Prabowo Subianto akan segera menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Tata Kelola Makan Bergizi Gratis (MBG). “Sekarang ini sedang diselesaikan terkait Perpres Tata Kelola Makan Bergizi, yang mudah-mudahan minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden,” kata Dadan dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX di DPR […]

  • Anita Jacoba Apresiasi Penggunaan BPOPP Pemprov Jatim untuk Akomodir Sekolah Swasta

    Anita Jacoba Apresiasi Penggunaan BPOPP Pemprov Jatim untuk Akomodir Sekolah Swasta

    • calendar_month Rabu, 28 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 75
    • 0Komentar

    Surabaya,msinews.com-Anggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba Gah dari Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi pemerintah provinsi  (Pemprov) Jatim atas penggunaan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) . Ia berharap bahwa pemerintah daerah lain bisa mencontoh Pemprov Jatim dalam memberikan pendanaan bagi sekolah swasta menggunakan APBD nya. “Apresiasi saya untuk Jawa Timur bahwa keren banget pemerintah daerahnya […]

  • Menteri KKP Janji Stop Impor Garam Akhir 2027, Komisi VI : Kelamaan!

    Menteri KKP Janji Stop Impor Garam Akhir 2027, Komisi VI : Kelamaan!

    • calendar_month Selasa, 3 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 62
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menyoroti keras target pemerintah yang menyatakan akan menghentikan impor garam pada akhir 2027. Menurutnya, kebijakan ini terlalu lambat dan tidak berpihak pada petani garam lokal yang selama ini terpinggirkan. “Kenapa harus menunggu sampai 2027? Kelamaan itu. Petani garam kita sudah cukup lama menjadi korban kebijakan impor yang tidak […]

  • Kapolri Didesak Ambil Alih Penyidikan Kasus Tambang Nikel Ilegal di Maluku Utara,Ini Alasannya

    Kapolri Didesak Ambil Alih Penyidikan Kasus Tambang Nikel Ilegal di Maluku Utara,Ini Alasannya

    • calendar_month Sabtu, 28 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 86
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Aktivitas tambang nikel ilegal kembali terkuak yang berada di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Kasus dugaan tambang ilegal di Maluku Utara saat ini tengah ditangani penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Namun tidak ada transparansi soal siapa saja pihak-pihak yang ditetapkan tersangka. Direktur Eksekutif Anatomi Pertambangan Indonesia (API), Riyanda Barmawi mengatakan, salah satu dugaan […]

expand_less