Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Mendagri Dorong Integrasi Hulu–Hilir, Pengelolaan Sampah Tak Bisa Parsial

Mendagri Dorong Integrasi Hulu–Hilir, Pengelolaan Sampah Tak Bisa Parsial

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 25 Feb 2026
  • visibility 323
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Msinews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pengelolaan sampah harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir agar persoalan nasional ini dapat ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah Tahun 2026 bertema “Kolaborasi untuk Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah)” di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Dalam paparannya, Mendagri mengingatkan bahwa Indonesia saat ini masuk lima besar negara penghasil sampah terbesar di dunia dan berada di posisi ketiga sebagai penyumbang sampah plastik ke laut. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi momentum evaluasi bersama.

“Saya hanya mau nambahkan sedikit beberapa data saja untuk betul-betul acara ini tidak seremonial tapi menjadi wake up call yang kesekian kali,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa persoalan sampah bukan semata isu kebersihan, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan masyarakat serta memiliki nilai ekonomi apabila dikelola secara tepat.

Mendagri menjelaskan, strategi pengelolaan sampah dapat dibagi dalam tiga pendekatan, yakni berbasis hulu, berbasis hilir, dan integratif. Pendekatan hulu berfokus pada pengurangan sampah dari sumbernya, mulai dari rumah tangga hingga tingkat desa.

“Nah yang berbasis hulu ini adalah berbasis lingkungan, rumah tangga. Jadi setiap rumah tangga bergerak, setiap lingkungan bergerak, RT, RW, desa misalnya, untuk mereka udah dari awal melakukan reduce, mengurangi, mengurangi sampah dan kemudian mengolah sampah di lingkungan masing-masing,” terangnya.

Ia mencontohkan sejumlah daerah seperti Banyuwangi, Klungkung, dan Subang yang dinilai berhasil menerapkan pengelolaan sampah berbasis komunitas melalui pemilahan sejak awal sehingga mampu menekan volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir (TPA).

Selain itu, Mendagri menyoroti potensi ekonomi dari pengolahan sampah organik melalui budidaya maggot atau larva lalat Black Soldier Fly (BSF). Inovasi tersebut dinilai mampu mengurangi volume sampah sekaligus menghasilkan produk bernilai tambah seperti pakan ternak dan pupuk, sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular.

Di sisi hilir, ia menekankan pentingnya penguatan sistem pengangkutan dan pengolahan sampah, terutama di wilayah perkotaan dengan volume tinggi. Pemanfaatan teknologi dinilai dapat menjadi solusi sepanjang didukung tata kelola dan pengawasan yang konsisten.

Melalui Rakornas ini, Mendagri berharap pengelolaan sampah tidak lagi bersifat reaktif, melainkan menjadi gerakan kolaboratif yang terstruktur dan berkelanjutan. “Kotanya bersih, karena pasukan sampahnya yang bergerak cepat. Sehingga pada waktu pagi hari enggak ada sampah,” tandasnya.

Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji, Wakil Menteri LH Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Ahmad Riza Patria, serta sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota.*

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

    • calendar_month Kamis, 10 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 220
    • 0Komentar

    DPR Angkat Jempol untuk Satgas Rokok Ilegal, Garda Terdepan Penyelamat Uang Negara dan Industri Jakarta,msinews.com- Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, tak segan-segan menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Pasalnya, DJBC baru saja membentuk Satuan Tugas Nasional Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal, yang secara khusus […]

  • Pemkot Kendari dan DP3A Gelar Pelatihan Kewirausahan Bagi Pelaku UMKM

    Pemkot Kendari dan DP3A Gelar Pelatihan Kewirausahan Bagi Pelaku UMKM

    • calendar_month Kamis, 11 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 223
    • 0Komentar

    Kendari, msinews.com-Upaya untuk meningkatkan pelaku wirausaha terus diberdayakan oleh Pemerintah Kota Kendari,Sulawesi Tengah (Sulteng). Terkini, pada Rabu (10/7/2024), Pemerintah Kota Kendari bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kendari menggelar pelatihan kewirausahaan guna  meningkatkan usaha ekonomi perempuan Kota Kendari. Dalam kesempatan itu, Asisten III Sekretariat Daerah Kota Kendari, Makmur […]

  • DPR Pastikan Pengawasan Ketat Keselamatan Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi

    DPR Pastikan Pengawasan Ketat Keselamatan Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi

    • calendar_month Rabu, 13 Mei 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 284
    • 0Komentar

    Jakarta— Di tengah pelaksanaan ibadah haji 2026 yang mulai memasuki fase krusial di Arab Saudi, perhatian terhadap keselamatan dan kualitas pelayanan jemaah Indonesia terus menjadi sorotan. Untuk itu, DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh penyelenggaraan ibadah haji agar para jemaah mendapatkan perlindungan dan pelayanan optimal selama berada di Tanah Suci. Anggota Komisi VIII DPR […]

  • AHP : Bali Jadi Barometer Pariwisata Berkonsep “Quality Tourism”

    AHP : Bali Jadi Barometer Pariwisata Berkonsep “Quality Tourism”

    • calendar_month Senin, 1 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 183
    • 0Komentar

    Denpasar,msinews.com– Penyusunan RUU terkait perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dibutuhkan paradigma baru. Adapun, perubahan tersebut terkait bagaimana dari yang sifatnya wisata berorientasi pada jumlah (mass tourism) menjadi wisata yang berorientasi pada kualitas (quality tourism), sebagaimana menjadi titik berat dalam perubahan UU tersebut. Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira […]

  • Gawat! Over Kapasitas Lapas Capai 90 Persen, Perlu Penanganan Serius

    Gawat! Over Kapasitas Lapas Capai 90 Persen, Perlu Penanganan Serius

    • calendar_month Selasa, 2 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 191
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Komite I DPD RI pada kunjungan kerja ke lapas-lapas beberapa waktu lalu menemukan masalah over kapasitas hampir terjadi di semua daerah dan belum mendapatkan penanganan serius. Hal itu diungkapkan Komite I DPD RI pada rapat kerja dengan Kemenkumham RI membahas pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 22/2022 Tentang Pemasyarakatan. “Kami memandang, implementasi UU Pemasyarakatan di daerah […]

  • RUU Perampasan Aset Terkendala Kompilasi Aturan, DPR Siap Tancap Gas Usai Reses!

    RUU Perampasan Aset Terkendala Kompilasi Aturan, DPR Siap Tancap Gas Usai Reses!

    • calendar_month Rabu, 25 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 258
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa, bahwa proses RUU Perampasan Aset  terkendala oleh kebutuhan untuk mengkompilasi berbagai ketentuan perampasan aset yang tersebar di banyak undang-undang yang sudah ada. Dikatakan bahwa, upaya pengesahan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset, yang digadang-gadang sebagai senjata ampuh melawan korupsi, menemui titik terang namun tetap harus bersabar. […]

expand_less