Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Ada Aturan Jam Kerja Di Jakarta Dibagi 2, Heru Budi: Yang Tidak Setuju monggo

Ada Aturan Jam Kerja Di Jakarta Dibagi 2, Heru Budi: Yang Tidak Setuju monggo

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 29 Jul 2023
  • visibility 186
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta_Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono tidak peduli apabila ada pihak yang tidak setuju dengan pengaturan jam kerja yang dibagi dua baik untuk ASN dan swasta.

“Terkait jam kerja kalau ada pihak-pihak yang tidak setuju ya monggo-monggo saja, silakan. Misalnya, ‘saya pemilik gedung ini tidak setuju’. Mau ya pagi hari masuk jam kerja setengah 8, silakan,” kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (28/7/2023).

“Ini kan kita FGD (Focus Group Discussion) bagaimana memberikan solusi, ada dari masyarakat juga bagaimana kalau jam kerja kita bagi dua, ya kita fasilitasi,” imbuhnya.

Sementara untuk di Pemprov DKI Jakarta sendiri akan melakukan dua sesi atau sif kerja. Rencana ini masih tahap uji coba penerapan jam masuk dengan fleksibilitas 90 menit.

Dengan begitu, pegawai dapat waktu luang 90 menit dari jam masuk yang ditentukan, namun jam pulang juga akan lebih lambat.

“Artinya kalau masuk 07.30 WIB tapi fleksibel 90 menit, tapi dia akan nambah (kerja) sampai sore. Itu nanti kita rapat lagi,” ungkapnya. Meski diterapkan uji coba masuk kerja dia sif, Pemprov DKI Jakarta masih tetap melakukan kajian untuk memutuskan penerapan fleksibilitas masuk kerja ini.

Meski diterapkan uji coba masuk kerja dia sif, Pemprov DKI Jakarta masih tetap melakukan kajian untuk memutuskan penerapan fleksibilitas masuk kerja ini.

“Menpan RB memang sampaikan (usul), memang diberikan fleksibilitas, ini saya hanya kombinasikan saja dalam rangka pengentasan salah satunya transportasi. Tidak diberi fleksibilitas ke DKI, tapi diberi pilihan jam 07.30 WIB atau 09.30 WIB. Itu masih dibahas, belum ada keputusan,” tandasnya. (ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mendagri Tito Urai Strategi Penanganan PPPK dan Honorer

    Mendagri Tito Urai Strategi Penanganan PPPK dan Honorer

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 194
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan tidak mengharapkan adanya opsi pemberhentian pegawai. Hal ini ia sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI terkait permasalahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan honorer. “Kita tidak mengharapkan adanya opsi pemberhentian pegawai,” terang Mendagri di Ruang Rapat Komisi II DPR […]

  • Kemenkes Diingatkan, Cegah Masuknya Covid-19 Varian Baru dari Singapura

    Kemenkes Diingatkan, Cegah Masuknya Covid-19 Varian Baru dari Singapura

    • calendar_month Rabu, 22 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 186
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Kementerian Kesehatan diingatkan kembali untuk melakukan pencegahan terhadap an a man masuknya Covid-19 Varian Batu Dari Singapura. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini dalam Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin beserta segenap jajaran Kemenkes. Beberapa agenda Raker tersebut di antaranya membahas penanganan penyakit menular hingga […]

  • Indonesia Dorong Resiliensi Global Berkelanjutan Atasi Persoalan Air di World Water Forum ke-10

    Indonesia Dorong Resiliensi Global Berkelanjutan Atasi Persoalan Air di World Water Forum ke-10

    • calendar_month Sabtu, 18 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 188
    • 0Komentar

    Badung, ms I news.com- Kolaborasi membangun resiliensi global yang berkelanjutan menjadi kunci menghadapi tantangan dan persoalan air yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini pula yang terus digaungkan Indonesia di berbagai forum internasional, termasuk pada World Water Forum ke-10 di Nusa Dua, Bali pada 1825 Mei 2024. “Maka itu perlu ada kerja sama secara […]

  • Sukseskan Program Pembangunan Rumah di Papua Pegunungan, Mendagri dan Menteri PKP Cek Langsung Kondisi Rumah Masyarakat

    Sukseskan Program Pembangunan Rumah di Papua Pegunungan, Mendagri dan Menteri PKP Cek Langsung Kondisi Rumah Masyarakat

    • calendar_month Kamis, 14 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 175
    • 0Komentar

    Wamena,msinews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyempatkan diri mengecek langsung kondisi rumah masyarakat, salah satunya rumah adat Honai di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Selasa (12/8/2025). Pengecekan tersebut dilakukan dalam rangka meninjau lokasi rencana pembangunan rumah di kawasan Sekolah Alkitab Sinakma, Wamena. Saat […]

  • Komisi XI Sentil Pemerintah soal Pemberian PMN terhadap BUMN dan Bank Tanah Bermasalah

    Komisi XI Sentil Pemerintah soal Pemberian PMN terhadap BUMN dan Bank Tanah Bermasalah

    • calendar_month Selasa, 2 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 142
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthy mengkritisi standar yang digunakan oleh Kemenkeu dalam menentukan pemberian PMN. Dia menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana publik untuk BUMN, agar tidak terjadi pemborosan atau penyalahgunaan. “Saya belum mendapatkan indikasi atau standar apa yang dipakai Kemenkeu dalam memberikan PMN. Ini penting agar kita dapat pemahaman utuh terkait uang […]

  • Tidak Lakukan Klarifikasi Terkait Radikalisme dan Teroris, Pansel Kompolnas Tak Profesional Dalam Menggugurkan Peserta

    Tidak Lakukan Klarifikasi Terkait Radikalisme dan Teroris, Pansel Kompolnas Tak Profesional Dalam Menggugurkan Peserta

    • calendar_month Sabtu, 7 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 153
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews-Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBH KBR) selaku Kuasa Hukum dari Nur Setia Alam Prawiranegara,S.H.,M.Kn. peserta seleksi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) 2024-2028 menganggap panitia seleksi Kompolnas tidak profesional karena menggugurkan peserta hanya berdasarkan “catatan BNPT” tanpa melakukan klarifikasi dan wawancara langsung. Hal itu diketahui, setelah peserta yang digugurkan, Nur Setia Alam Prawiranegara menelusuri sebab […]

expand_less