Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » ISKA Peringatkan Elite Politik: Pengganti Wapres Wajib Punya Rekam Jejak Bersih dan Merawat Persatuan

ISKA Peringatkan Elite Politik: Pengganti Wapres Wajib Punya Rekam Jejak Bersih dan Merawat Persatuan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month 4 jam yang lalu
  • visibility 50
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, msinews.Com-Mencermati perkembangan politik dan ketatanegaraan nasional, khususnya menyikapi pengunduran diri Wakil Presiden Republik Indonesia, Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) memandang bahwa peristiwa ini merupakan momentum penting bagi kehidupan demokrasi dan tata kelola ketatanegaraan Indonesia.

Dalam situasi yang memerlukan kejernihan berpikir dan kedewasaan berpolitik, ISKA menegaskan bahwa setiap dinamika kekuasaan harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi, etika kehidupan berbangsa, serta kepentingan rakyat dan negara.

“Bahwa, demokrasi tidak boleh berhenti pada pergantian atau perebutan kekuasaan, tetapi harus senantiasa menjamin tegaknya hukum, keadilan, martabat manusia, dan kesejahteraan bersama,” kata Ketua Presidium ISKA, Ir. Luky A. Yusgiantoro, BSc, MSc, MSpec, PhD , IPU dalam pernyataan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Sehubungan dengan hal tersebut, ISKA menyampaikan sikap dan pandangan sebagai berikut:

Pertama, Meneguhkan supremasi konstitusi dan kepastian ketatanegaraan

ISKA menegaskan bahwa setiap perubahan dalam struktur kepemimpinan nasional harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun, pengisian jabatan Wakil Presiden yang mengalami kekosongan hendaknya dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.ISKA berharap seluruh lembaga negara yang memiliki kewenangan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, independen, serta mengutamakan kepentingan bangsa.

Selain itu, kepastian konstitusional merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan pemerintahan dan terpeliharanya kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Kedua ,Mengutamakan integritas dan kualitas kepemimpinan nasional

ISKA berpandangan bahwa kepemimpinan nasional bukan semata-mata persoalan jabatan dan legitimasi politik, melainkan amanah konstitusional dan tanggung jawab moral kepada rakyat.Oleh karena itu, proses pengisian jabatan Wakil Presiden perlu mempertimbangkan secara sungguh-sungguh integritas, kapasitas, kompetensi, rekam jejak, serta komitmen terhadap demokrasi, supremasi hukum, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya memiliki kemampuan menjalankan pemerintahan, tetapi juga mampu membangun kepercayaan, merawat keberagaman, memperkuat persatuan, dan menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, “tegasnya.

Ketiga, Menjaga stabilitas politik dan kepercayaan ekonomi nasional

Dalam poin ketiga ini, ISKA mengingatkan bahwa stabilitas politik dan kepastian hukum merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, serta terciptanya iklim usaha dan investasi yang sehat.Dinamika politik yang tidak dikelola secara bijaksana berpotensi menimbulkan ketidakpastian, melemahkan kepercayaan dunia usaha, dan pada akhirnya berdampak terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.

Karena itu, seluruh pemangku kepentingan, khususnya para pemimpin politik dan penyelenggara negara, hendaknya mengedepankan sikap kenegarawanan, menjaga kesinambungan pemerintahan, serta memastikan bahwa agenda pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Keempat, Memperkuat etika politik, supremasi hukum, dan akuntabilitas kekuasaan

ISKA memandang bahwa setiap dinamika politik nasional harus menjadi momentum refleksi dan pembenahan kehidupan demokrasi. Kekuasaan harus dijalankan dengan integritas, transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hukum.

“Demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh prosedur dan mekanisme pemilihan pemimpin, tetapi juga oleh kualitas etika para pemegang kekuasaan, penghormatan terhadap hak-hak warga negara, serta keberanian untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan publik.”

ISKA menegaskan bahwa hukum harus menjadi panglima dalam kehidupan bernegara, berlaku adil bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan tidak boleh diperalat untuk kepentingan kekuasaan maupun kelompok tertentu.

Kelima,Merawat persatuan,dialog,dan kedamaian dalam kehidupan berbangss

ISKA mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh bangsa, pemimpin politik, akademisi, dan generasi muda untuk menyikapi perkembangan politik nasional secara dewasa, kritis, dan bertanggung jawab.

“Perbedaan pandangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Namun, perbedaan tersebut harus disalurkan melalui dialog yang bermartabat, argumentasi yang rasional, serta mekanisme hukum dan konstitusional yang tersedia,” ujar Luky Yusgiantoro.

Oleh sebab itu, ISKA mengingatkan agar dinamika politik tidak berkembang menjadi polarisasi, permusuhan, kekerasan, maupun tindakan yang dapat mengancam persatuan dan kehidupan sosial masyarakat. Kepentingan bangsa jauh lebih besar daripada kepentingan politik sesaat.

Keenam, Menempatkan kepentingan rakyat dan keadilan di atas kepentingan kekuasaan

ISKA berpandangan bahwa ukuran keberhasilan kepemimpinan dan penyelenggaraan negara bukan semata-mata stabilitas kekuasaan, melainkan sejauh mana negara mampu melindungi martabat manusia, memenuhi hak-hak warga negara, mengurangi kesenjangan, menciptakan kesempatan yang adil, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.

Dalam konteks tersebut, setiap keputusan politik harus diarahkan pada terwujudnya kepentingan umum, keberlanjutan pembangunan, pemerataan kesejahteraan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

ISKA mengajak seluruh penyelenggara negara untuk tidak kehilangan orientasi utama dalam menjalankan mandatnya, yaitu mengabdi kepada rakyat dan menjaga masa depan bangsa.

Penegas Akhir

Sebagai organisasi intelektual Katolik yang memiliki tanggung jawab moral dan kebangsaan, ISKA memandang bahwa momentum ini hendaknya tidak semata-mata dibaca sebagai dinamika pergantian kepemimpinan, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memperkuat kualitas demokrasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan meneguhkan kembali etika kehidupan berbangsa dan bernegara.

ISKA tidak menempatkan diri sebagai bagian dari kepentingan politik praktis maupun kelompok politik tertentu. ISKA mengambil posisi sebagai bagian dari masyarakat sipil yang berkepentingan terhadap tegaknya konstitusi, berjalannya demokrasi yang sehat, terpeliharanya supremasi hukum, dan terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Kami meyakini bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu menyatukan, bukan memecah belah; mengutamakan pengabdian, bukan kepentingan kekuasaan; serta menghadirkan keadilanku dan kesejahteraan, bukan sekadar janji politik.Demokrasi harus dijaga, konstitusi harus dihormati, kekuasaan harus dipertanggungjawabkan, dan martabat manusia harus senantiasa dimuliakan.

“Mari bersama-sama merawat persatuan Indonesia, memperkuat kehidupan demokrasi, dan memastikan bahwa setiap proses politik bermuara pada kebaikan bersama (bonum commune).Demi Indonesia yang lebih adil, demokratis, bermartabat, dan sejahteranya.” ajak ISKA.

Editor : Dese Lewuk.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Harga Kelapa Anjlok,Pemerintah Diminta  untuk Tinjau Kembali Kebijakan Ekspor

    Harga Kelapa Anjlok,Pemerintah Diminta  untuk Tinjau Kembali Kebijakan Ekspor

    • calendar_month Senin, 24 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 210
    • 0Komentar

    INHIL, MSINEWS.COM-Hal tersebut disampakkan oleh Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Riau I, Dr. Syahrul Aidi Maazat. Ia meminta pemerintah segera melakukan intervensi terhadap harga kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang mengalami penurunan tajam. Slain itu, Aidi  juga meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan ekspor kelapa karena kapasitas industri dalam negeri saat ini belum mampu menyerap […]

  • Wakil Ketua MPR RI, Yandri Susanto Ucapkan Terima Kasih Kepada Para Ulama

    Wakil Ketua MPR RI, Yandri Susanto Ucapkan Terima Kasih Kepada Para Ulama

    • calendar_month Kamis, 24 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 262
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Wakil Ketua MPR RI H.Yandri mengucapkan terima kasih kepada para ulama dari berbagai daerah yang hadir dalam acara Forum Silaturahmi Ulama Indonesia (FSUI),Rabu (23/8/2023) di Gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen,Senayan,Jakarta. Pantauan media ini, atusan ulama yang terhimpun dalam Forum Silaturahmi Ulama Indonesia (FSUI) pada Rabu, 23 Agustus 2023, memenuhi Gedung Nusantara V, Komplek Gedung MPR/DPR, […]

  • Politisi PDIP Ajak Masyarakat Jaga Kehangatan pada Pemilu 2024

    Politisi PDIP Ajak Masyarakat Jaga Kehangatan pada Pemilu 2024

    • calendar_month Senin, 27 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 296
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Politisi PDIP Dapil Lampung I Mukhlis Basri, dengan tegas menyuarakan pesan perdamaian dan kebersamaan menjelang Pemilihan Umum 2024. Ia menekankan Pemilu bukanlah momen untuk memecah belah, melainkan harus dijadikan sebagai pesta kebersamaan yang meriah, setara dengan kegembiraan. Baca juga : Oknum Warga dan Pemkab Monokwari Diduga Serobot Lahan 115 Hektar. Lebih lanjut, […]

  • Komisi I Desak TNI Lakukan Investigasi Menyeluruh Soal Tewasnya 13 orang di Desa Sagara

    Komisi I Desak TNI Lakukan Investigasi Menyeluruh Soal Tewasnya 13 orang di Desa Sagara

    • calendar_month Selasa, 13 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 256
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB Oleh Soleh mendesak TNI melakukan investigasi terhadap peledakan amunisi kadaluarsa yang menyebabkan 13 orang meninggal dunia di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dia meminta ada pihak yang bertanggung jawab dalam kejadian tersebut. Soleh menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya 13 orang, baik dari masyarakat […]

  • Pegawai PPPK Apakah Dapat Uang Pensiun? Berikut Jawaban PANRB:

    Pegawai PPPK Apakah Dapat Uang Pensiun? Berikut Jawaban PANRB:

    • calendar_month Rabu, 16 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 248
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memastikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan mendapatkan uang pensiunan. Sebelumnya PPPK tidak memperoleh jaminan pensiun. Anas mengatakan pihaknya akan merumuskan skenario iuran pensiun dan rumusannya akan dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN). “Jadi pasti mereka iuran (pensiunan), ini […]

  • Komisi X DPR RI Dorong Penguatan Partisipasi Masyarakat Cegah Kekerasan Seksual

    Komisi X DPR RI Dorong Penguatan Partisipasi Masyarakat Cegah Kekerasan Seksual

    • calendar_month Senin, 29 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 232
    • 0Komentar

    PALEMBANG,MSINEWS.COM-Anggota Komisi X DPR RI,Dr. Lestari Moerdijat mendorong penguatan partisipasi masyarakat sebagai salah satu pilar utama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kasus kekerasan seksual yang masih terus berulang di berbagai daerah. Politisi NasDem ini mengatakan, keterlibatan aktif pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, hingga masyarakat harus terus diperkuat secara konsisten agar mampu menekan angka kekerasan seksual […]

expand_less