Komisi III DPR RI Gelar Rapat Bersama Kapolri Terkait Penyadapan Terhadap Presiden Prabowo Subianto

Jakarta,msinews.com– Hari ini, Kamis (12/11/2026) Komisi III DPR RI memggelar Rapat bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Adapun, Agenda ini menjadi rapat pertama Jenderal Suyudi dengan Komisi III DPR sejak diangkat sebagai Kapolri.

“Rapat dimulai jam 08.30 WIB dan akan berakhir pukul 12.00 WIB. Semua anggota konfirmasi hadir,” kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.

Dalam. Kesempatan ini Kapolri Suyudi Ario Seto memaparkan kronologis tentang kasus dugaan Penyadapan yang melibatkan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan kawan-kawannya.

Adapun pokok bahasan berpusat pada penyidikan yang dilakukan oleh tim Polri terkait penyadapan.

Dalam rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, parlemen mendesak Polri membeberkan secara transparan seluruh fakta hukum, aktor intelektual (dalang), serta motif di balik operasi tersebut. Beberapa poin utama yang menjadi fokus pendalaman terkait penyadapan.

Pendalaman itu antara lain penetapan terhadap empat (4) orang anggota polisi Tersangka yang diduga terlibat dalam operasi senyap tersebut.

Dalam hal ini, pihak Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH), serta Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi (SU).

Sasaran Penyadapan dan Penghapusan Data.

Bahwa, berdasarkan hasil scientific crime investigation Bareskrim, praktik penyadapan tanpa prosedur (illegal tapping) berlangsung sejak 2025 hingga 2026.

Dikatakan bahwa, sasaran penyadapan tidak hanya menyasar nomor telepon pribadi Presiden Prabowo Subianto, melainkan juga pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, aktivis, hingga pengusaha. Kasus ini terungkap bermula dari temuan perintah penghapusan data elektronik pada Oktober 2026.

Dugaan Rangkaian Tindak Pidana dan Makar. 

Dalam hal ini Komisi III DPR meminta Polri mendalami dugaan rangkaian perbuatan ilegal lain yang dilakukan kelompok LSP.

Bahwa, tindakan tersebut mencakup pengawasan (surveillance) ilegal, pembunuhan karakter, pengondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, hingga penggalangan aksi massa yang dinilai berpotensi memenuhi unsur dugaan makar atau penghasutan sesuai Pasal 160 KUHP.

Sebelumnya, Kapolri Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin untuk mengusut tuntas perkara ini.

“Langkah hukum terhadap para tersangka murni merupakan penegakan hukum dan pembenahan institusi, bukan persaingan internal di tubuh Polri, ” Kata Kapolri Suyudi Ario Seto dalam pemaparan di hadapan Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR.RI.

Jerat Hukum & Status Penahanan

Atas perbuatan itu, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, meliputi Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait akses ilegal dan penghapusan data elektronik.

Kemudian, tiga tersangka pertama yang ditetapkan pada 3 November 2026 (Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi) telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, sementara Irjen Slamet Uliandi menyusul ditetapkan sebagai tersangka keempat pada 5 November 2026. ** Tim Redaksi/D’s.