Komite IV DPD RI Terima Aspirasi ABPEDAS & LPMK Jatim, Perkuat Tata Kelola Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Surabaya,msinews.com – Pimpinan Komite IV DPD RI melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka koordinasi penguatan mitra strategis terkait penguatan kelembagaan desa dan kelurahan dalam pengawasan keuangan, optimalisasi Dana Desa, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh H. Ahmad Nawardi, S.Ag. selaku Ketua Komite IV DPD RI dan dihadiri oleh pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Provinsi Jawa Timur serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Provinsi Jawa Timur.

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan Komite IV DPD RI terhadap kebijakan keuangan negara di daerah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa, transfer ke daerah, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Melalui dialog bersama ABPEDNAS dan LPMK, Komite IV DPD RI menghimpun berbagai masukan, aspirasi, serta kondisi faktual yang dihadapi desa dan kelurahan dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

“Desa dan kelurahan memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan LPMK menjadi faktor penting dalam memastikan pengelolaan anggaran publik berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran”, kata Ahmad Nawardi, Senator asal Provinsi Jawa Timur.

Menurutnya, besarnya alokasi Dana Desa yang ditetapkan pemerintah harus diimbangi dengan penguatan kapasitas pengawasan, partisipasi masyarakat, dan tata kelola yang baik agar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pembangunan desa dan kelurahan tidak hanya perlu berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus mampu mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif yang berkelanjutan.

Dalam pertemuan tersebut, ABPEDNAS Provinsi Jawa Timur menyampaikan berbagai masukan terkait pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap APBDes dan Dana Desa, tantangan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perlunya penguatan kewenangan dan dukungan kelembagaan dalam menjalankan tugas pengawasan.

Sementara itu, LPMK Provinsi Jawa Timur menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, termasuk kebutuhan peningkatan dukungan anggaran, penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, dan perluasan ruang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Komite IV DPD RI juga mendalami efektivitas penggunaan Dana Desa dalam mendukung pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ketahanan pangan, serta berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Melalui kunjungan kerja ini, Komite IV DPD RI berharap dapat memperoleh bahan masukan yang komprehensif untuk penyusunan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait penguatan tata kelola keuangan desa, optimalisasi transfer ke daerah, peningkatan dukungan anggaran pemberdayaan masyarakat kelurahan, serta penguatan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen DPD RI dalam memastikan setiap kebijakan fiskal nasional memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan.**