BGN Targetkan Digitalisasi Belanja Seluruh Dapur SPPG pada Januari 2027

Jakarta– Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat tata kelola pembelanjaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui pemanfaatan ekosistem Sistem Informasi Pembelanjaan Sekolah (SIPLah).

Langkah ini diwujudkan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BGN dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tentang Dukungan Pengembangan Tata Kelola Belanja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Implementasi sistem tersebut ditargetkan dapat menjangkau seluruh dapur SPPG di Indonesia pada Januari 2027.

Kepala BGN Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar mengatakan, pemanfaatan SIPLah merupakan langkah untuk mengadopsi praktik baik dari sistem yang telah berjalan dan memiliki pengalaman dalam pengelolaan pembelanjaan. Dengan demikian, BGN dapat mengembangkan sistem tata kelola belanja SPPG berdasarkan mekanisme yang telah teruji, sekaligus melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami melihat ini sebagai bentuk pembelajaran dan benchmarking dari sistem yang memang sudah berjalan dengan baik. Daripada membangun sesuatu dari awal yang belum tentu teruji, lebih baik kita mengadopsi sistem yang sudah ada, kemudian melakukan penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan SPPG. Harapannya, tata kelola pembelanjaan SPPG nantinya dapat berjalan sebaik sistem yang telah diterapkan Kemendikdasmen,” ujar Mas Dar pada Jumat (30/10).

Mas Dar mengungkapkan bahwa penerapan sistem tersebut saat ini telah memasuki tahap uji coba. Sebanyak 40 dapur SPPG telah menjalankan sistem tersebut dengan dukungan sekitar 400 pemasok. Dari total sekitar 26.700 dapur SPPG yang menjadi sasaran pengembangan, BGN terus mempersiapkan tahapan implementasi agar dapat diperluas secara bertahap.

Menurutnya, proses uji coba menjadi bagian penting untuk memastikan kesiapan sistem sebelum diterapkan secara menyeluruh. BGN juga telah menyusun tahapan pengembangan yang mencakup soft launching pada November 2026, peluncuran tahap berikutnya pada Desember 2026, hingga implementasi secara menyeluruh yang ditargetkan mulai Januari 2027.

“Sejauh ini pelaksanaannya berjalan baik. Kita sudah memiliki 40 dapur yang menjalankan uji coba dan sekitar 400 pemasok yang terlibat. Harapannya, pada Januari tahun depan sistem ini sudah dapat diimplementasikan di seluruh dapur. Namun, kita tetap harus melihat hasil uji coba dan memastikan kesiapan sistemnya. Kalau memungkinkan untuk dipercepat, tentu akan kita upayakan,” jelas Mas Dar.

Sementara itu, Kemendikdasmen memberikan dukungan melalui penyediaan akses data dan informasi SIPLah, pemutakhiran data, pengembangan sistem, serta dukungan sumber daya manusia dan narasumber untuk kegiatan bimbingan teknis. Dalam skema tersebut, Mitra Pengelola Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Mitra PPMSE) turut berperan menyediakan layanan lokapasar yang memfasilitasi transaksi antara SPPG dan pelaku usaha.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara BGN dan Kemendikdasmen menjadi langkah positif untuk meningkatkan kualitas pelayanan MBG agar semakin tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh murid di Indonesia.

“Alhamdulillah, ini satu kerja sama yang sangat bagus. Mudah-mudahan dengan kerja sama ini pelayanan MBG semakin baik, semakin tepat sasaran, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh murid di Indonesia. Sekali lagi, ini merupakan bagian dari upaya menyukseskan program Bapak Presiden agar anak-anak kita tumbuh sehat dan memiliki semangat untuk belajar,” ujarnya.

Melalui sinergi BGN dan Kemendikdasmen, pengembangan ekosistem pembelanjaan SPPG diharapkan dapat menjadi fondasi bagi pengelolaan program yang semakin terukur, terintegrasi, dan akuntabel. Dengan dukungan sistem yang lebih baik, penyelenggaraan MBG diharapkan semakin optimal dalam mendukung pemenuhan gizi sekaligus pembangunan sumber daya manusia Indonesia.**