Ini Alasannya Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua Surati Sekjen PBB

JAYAPURA, MSINews.com – | Menyikapi kedatangan Tuan Antonio Gutterez, selaku Sekretaris Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke Indonesia, pihak Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua melayangkan surat ke Sekjen PBB terkait berbagai gejolak politik dan keamanan yang selama ini terus terjadi di tanah Papua.

Berdasarkan release yang diterima media ini pada Selasa, (20/10), Sinode Kingmi dalam releasenya menyatakan menilai tanah Papua dianeksasi NKRI sejak tahun 1969 melalui act of Free Choice yang hingga kini menyebabkan Kekerasan melalui tindakan represif militer dan kontak senjata yang menyebabkan pelanggaran HAM Berat dan Kejahatan Kemanusiaan terhadap masyarakat Sipil yang adalah Orang Asli Papua terus terjadi.

Sekretaris Umum Sinode Kingmi, Pdt. Dominggus Pigay mengatakan, Pimpinan Gereja Kemah Injil ( KINGMI) di Tanah Papua mengambil sikap menyurati Sekjen PBB tersebut terkait kejahatan kemanusiaan (Genocid Ecocia) dan kerusakan hutan adat dari proyek strategis nasional di Merauke sebanyak 25.000 hektar Karhutla di tanah Papua.

“Sampai saat ini Orang Asli Papua akibat Konflik bersenjata antara TNI-POLRI dan TPN PB karena adanya tuntutan Idiologi Papua Merdeka, Eksploitasi Sumber Daya Alam, Perampasan Tanah Adat di Tanah Papua maka nasib dan ruang hidup orang asli Papua berada dalam Krisis Kemanusiaan yang sangat memprihatinkan. Orang Asli Papua tidak ada masa depan di atas Tanah leluhurnya karena adanya perampasan Tanah oleh Militer, Konglomerat, Perusahaan transnasional dalam bentuk Program Strategis Nasional (PSN) atas nama klaim negara”, begitu kata Sekum Sinode Kingmi, Pdt. Dominggus Pigay.

Terkait sikap tersebut sebagai lembaga Gereja yang berbasiskan Gereja Orang Asli Papua terbesar di Tanah Papua meminta perhatian dan Komitmen Serius dari Sekjen PBB, Tuan Antonio Gutterez untuk memberi perhatian dan menyelesaikan masalah Krisis Kemanusiaan dan Krisis Lingkungan hidup yang sedang hadapi di Seluruh Tanah Papua juga persoalan pengungsi masyarakat sipil internal, bencana kebakaran hutan, dan Proyek Strategis Nasional.

Point Penting Dalam surat terbuka kepada Sejken PBB

Point Pertama; Masalah Pengungsi Internal (IDPS) yang menimpa masyarakat sipil yang adalah orang Asli Papua akibat konflik bersenjata antara Tentara Nasional Republik Indonesia-Polisi Republik Indonesia VS Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka tanpa henti-hentinya tidak mematuhi hukum humaniter/hukum perang menyebabkan anak-anak usia produktif yang bersekolah mengalami putus sekolah, mereka tidak mendapat pelayanan Kesehatan yang memadai dari Rumah Sakit, Warga jemaat kami tidak dapat beribadah merayakan natal, merayakan PASKAH dan kegiatan hari-hari Gereja karena Pendeta ditembak, Gedung gereja dibakar dan gereja dijadikan pos Pangkalan Militer TNI-POLRI, termasuk Gedung sekolah, rumah sakit dan kantor pemerintahan dijadikan tempat basis Camp Militer. Warga Jemaat tidak dapat berkebun karena Lokasi Perkebunan mereka dikuasai TNI-POLRI dan Pasukan Gabungan. Jumlah Pengungsi IDPS sekitar 120.000 (seratus Dua Puluh Ribu).

Point Kedua: Tanah Papua adalah tanah adat yang telah menerima Injil karena Pemberitaan INJIL. Negara Indonesia mengklaim dan merebut tanah-tanah adat kami atas nama Kebijakan negara. Terjadi praktek perampokan tanah adat, terjadi praktek Illegal logging, pembakaran hutan, terjadi illegal minning, penebangan hutan, pengrusakan ekosistem margasatwa di Kawasan hutan adat Papua. Bahkan lebih kejam dan menyedihkan lagi adanya Proyek Strtategis Nasional (PSN) di Merauke yang sekarang ini dikuasai oleh Perusahaan merusak hutan primer 2 juta hektar di Merauke Papua Selatan dengan dalih menanam Kelapa Sawit dan Tanaman Bio Etanol. Hal ini telah merusak Papua sebagai Paru-Paru Dunia yang menyuplai oksigen bagi bumi setelah hutan Amazon di Brazilia.

Point Ketiga: Terjadi Kasus/Bencana Kebakaran Hutan (KARHUTLAH) sepanjang bulan oktober mencapai 25.000 hektar dengan titik kerawanan panas di 8.324 titik. Dengan fenomena krisis kemanusiaan dan Krisis Lingkungan Hidup di Tanah Papua ini maka kami sebagai gereja di Tanah Papua menyerukan kepada Bapak Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Tuan Antonio Gutterez untuk mengintervensi misi khusus kemanusiaan bagi kami Orang Asli Papua yang sudah sedang menuju ke ambang pemusnahan etnis manusia asli Papua, melibatkan organ PBB di dunia agar terlibat aktif di Tanah Papua untuk menyelamatkan ORANG ASLI PAPUA “SAVE OUR SOUL” dari Praktek impunitas Kejahatan Kemanusiaan dan Kejahatan Lingkungan. (team)