Kapolri Mutasi 424 Pati dan Pamen Polri, Hengki Haryadi Ditunjuk Jadi Kapolda Papua Barat Daya

JAKARTA,MSINEWS.COM – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo merotasi dan memutasi 424 Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) Polri melalui tiga Surat Telegram Kapolri yang terbit pada 30 Agustus 2026.

Tiga surat telegram tersebut masing-masing bernomor ST/1877/VIII/KEP./2026, ST/1878/VIII/KEP./2026, dan ST/1879/VIII/KEP./2026.

Dari 424 personel yang tercantum dalam daftar mutasi, sebanyak 344 personel memperoleh promosi atau menempati jabatan baru. Polri juga menempatkan personel lainnya untuk kepentingan pendidikan, penyelesaian pendidikan, hingga memasuki masa pensiun.

Mutasi tersebut mencakup sejumlah jabatan strategis di Markas Besar Polri maupun kepolisian kewilayahan. Pergeseran itu antara lain menyentuh posisi Kapolda dan Wakapolda di sejumlah daerah.

Hengki Haryadi Ditunjuk Jadi Kapolda Papua Barat Daya

Brigjen Pol. Hengki Haryadi mendapat penugasan baru sebagai Kapolda Papua Barat Daya. Sebelumnya, Hengki menjabat Wakapolda Riau.

Hengki menggantikan Brigjen Pol. Yulius Audie Sonny Latuheru yang selanjutnya bertugas sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I pada Sespim Lemdiklat Polri.

Penugasan tersebut membawa Hengki ke wilayah dengan karakteristik geografis, sosial, keamanan, dan pelayanan masyarakat yang beragam.

Hengki juga memiliki pengalaman menangani perkara yang melibatkan kelompok Hercules Rosario de Marshall. Saat menjabat Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat pada 2013, Hengki menangani perkara pemerasan dan kekerasan yang dikaitkan dengan kelompok tersebut.

Polisi ketika itu menangkap Hercules bersama puluhan orang lainnya di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Pada 2018, saat Hengki menjabat Kapolres Metro Jakarta Barat, polisi kembali mengamankan Hercules. Dalam perkara tersebut, Hercules menjadi tersangka terkait dugaan penyerangan dan penguasaan lahan di Kalideres, Jakarta Barat.

Sementara itu, posisi Wakapolda Riau yang ditinggalkan Hengki kini ditempati Brigjen Pol. Simson Zet Ringu. Sebelumnya, Simson menjabat Wakapolda Gorontalo.

Polri kemudian menunjuk Kombes Pol. Dedy Suhartono sebagai Wakapolda Gorontalo. Sebelumnya, Dedy bertugas di lingkungan Korlantas Polri.

Yudo Hermanto Menjadi Kapolda Sulawesi Utara

Rotasi pimpinan daerah juga berlangsung di Polda Sulawesi Utara. Brigjen Pol. Yudo Hermanto mendapat kepercayaan menjadi Kapolda Sulawesi Utara setelah sebelumnya menjabat Karopaminal Divpropam Polri.

Yudo menggantikan Irjen Pol. Roycke Harry Langie yang mendapat penugasan sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi atau Astamaops Kapolri.

Roycke menempati jabatan tersebut menggantikan Komjen Pol. Muhammad Fadil Imran. Polri memutasi Fadil sebagai Pati Stamaops Polri dalam rangka pensiun.

Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa mutasi juga menyentuh posisi strategis di tingkat Mabes Polri.

Sejumlah Wakapolda Mengalami Pergantian

Polri turut melakukan pergantian Wakapolda di sejumlah wilayah. Di Maluku Utara, Brigjen Pol. D.I. Susetio Cahyadi mendapat penugasan sebagai Wakapolda Maluku Utara menggantikan Brigjen Pol. Stephen Maleachi Napiun.

Stephen selanjutnya menjalankan tugas sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

Pergantian tersebut sekaligus menjadi bagian dari pola pembinaan karier personel Polri melalui penugasan di bidang pendidikan dan pengembangan kompetensi.

Jabatan Strategis Mabes Polri Ikut Bergeser

Rotasi juga menyentuh sejumlah posisi strategis di lingkungan Mabes Polri. Irjen Pol. Jawari mendapat jabatan sebagai Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM).

Jawari menggantikan Irjen Pol. Anwar yang mendapat penugasan sebagai Pati SSDM Polri dalam rangka pensiun.

Polri juga menunjuk Irjen Pol. Ruslan Ependi sebagai Koordinator Staf Ahli Kapolri (Koorsahli). Ia menggantikan Irjen Pol. Herry Rudolf Nahak yang selanjutnya menjadi Pati Sahli Kapolri dalam rangka pensiun.

Selain itu, Polri menugaskan Kombes Pol. Ian Rizkian Milyardin sebagai Kepala Pelayanan Markas (Kayanma) Polri.

Polri Jelaskan Alasan Mutasi 424 Perwira

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa rotasi dan mutasi 424 Pati dan Pamen merupakan bagian dari dinamika organisasi serta pembinaan karier personel.

“Mutasi dan rotasi merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier personel. Penempatan pada jabatan baru tentunya telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, kompetensi, serta tantangan tugas yang dihadapi,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Senin (31/8/2026).

Johnny meminta para perwira yang memperoleh penugasan baru segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja masing-masing. Ia juga meminta para pejabat baru melanjutkan program organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian.

“Setiap jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab. Kami berharap para pejabat yang mendapat penugasan baru dapat segera beradaptasi, melanjutkan program yang sudah berjalan, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Johnny.

Kapolda Baru Hadapi Tantangan di Wilayah Masing-Masing

Pergantian pimpinan kepolisian daerah membawa tantangan berbeda bagi setiap pejabat baru. Hengki Haryadi, misalnya, akan menjalankan tugas sebagai Kapolda Papua Barat Daya setelah sebelumnya bertugas sebagai Wakapolda Riau.

Di Papua Barat Daya, Hengki harus menjaga stabilitas keamanan, memperkuat kepercayaan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, dan memastikan penegakan hukum berlangsung secara profesional.

Sementara itu, Yudo Hermanto akan menjalankan tugas sebagai Kapolda Sulawesi Utara setelah sebelumnya bertugas di lingkungan Divpropam Polri.

Johnny mengatakan Polri berharap seluruh proses rotasi dapat meningkatkan efektivitas organisasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Pada prinsipnya, seluruh proses mutasi ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, memperkuat kepemimpinan, dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat,” ujar Johnny.

Mutasi 424 Pati dan Pamen tersebut menjadi bagian dari konsolidasi organisasi Polri. Para pejabat yang memperoleh promosi maupun penugasan baru kini dituntut menjalankan mandat dengan profesional sekaligus meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat.**