Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Selamat Hari Pajak Nasional 14 Juli 2026

Selamat Hari Pajak Nasional 14 Juli 2026

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month 3 jam yang lalu
  • visibility 17
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA-Hari ini 14 Juli 2026. Penetapan ini disahkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-313/PJ/2017 pada 22 Desember 2017, dan pertama kali diperingati secara resmi pada 14 Juli 2018.

Adapun, tanggal ini dipilih untuk mengenang momen bersejarah pada 14 Juli 1945 ketika istilah “pajak” pertama kali dicantumkan dalam Rancangan UUD 1945  oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Dikisahkan, bahwa pada sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945, pembahasan mengenai keuangan negara menjadi agenda penting.

Untuk diketahui, istilah dan landasan mengenai pungutan pajak secara resmi tercantum dalam Bab VII Pasal 23 Rancangan UUD 1945.

Jadi, tanggal ini atau 14 Juli menjadi landasan bahwa pajak telah menjadi pilar utama pembiayaan negara bahkan sejak sebelum kemerdekaan diproklamasikan.

Walau demikian, istilah dan institusi perpajakan telah ada dan berkembang sejak masa kerajaan dan penjajahan kolonial, peringatan Hari Pajak Nasional secara resmi baru ditetapkan dan disahkan pada tahun 2018 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Untuk diketahui bahwa, Peringatan Hari Pajak Nasional 2026 tanggal 14 Juli mengusung tema besar “Perluasan Basis Pajak Sebagai Strategi Ketahanan Fisikal di Tengah Dinamika Global”.

Dalam setiap tahunnya, pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengusung tema terkait peringatan tersebut, yang menjadi fokus kampanye untuk memperkuat kepatuhan, dan mendorong partisipasi wajib pajak.

Singkat kata, sejarah peringatan tersebut berawal dari sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1945.

Ketika itu, Ketua BPUPKI, Radjiman Wedyodiningrat. Menjadi tokoh pertama yang menyebut istilah “pajak” dalam pembahasan terkait sistem keuangan negara yang dibentuk pasca kemerdekaan Indonesia.

Saat itu, Radjiman Wedyodiningrat mengusulkan agar pemungutan pajak diatur berdasarkan hukum.

Pada tahun 14 Juli 1945, rancangan kedua Undang-Undang Dasar disampaikan dan memuat ketentuan tentang pajak. Jadi, tanggal 14 Juli lah kemudian dikenal sebagai tonggak lahirnya sistem perpajakan Indonesia, sekaligus menjadi dasar penetapan Hari Pajak Nasional.

Dari berbagai sumber/Tim redaksi.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mendagri Lantik Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kemendagri

    Mendagri Lantik Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kemendagri

    • calendar_month Selasa, 11 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 133
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik Tomsi Tohir menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) definitif. Selain itu, Mendagri juga melantik Sang Made Mahendra Jaya sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri menggantikan Tomsi. Pelantikan kedua pejabat tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32/TPA Tahun 2025. Prosesi pelantikan berlangsung di Ruang Sidang Utama (RSU) […]

    • calendar_month Senin, 9 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 95
    • 0Komentar

      Caption Photo : (dari kiri – kanan) – Lie Hendy Lianto (Dirut PT Rukun Mitra Sejati / RMS), Ansor A Rifqi Al Mubarok (Sekjen GP Ansor), Menteri UMKM Maman Abdurrahman, H Noer Fajriensyah (Bendum GP Ansor) dan Addin Jauharudin (Ketua Umum GP Ansor) saat memberikan keterangan pers pada peluncuran Ansor Stokis, di Thamrin 10, […]

  • Menaker : Produktivitas dan Pelindungan Pekerja Perkuat Daya Saing Tenaga Kerja

    Menaker : Produktivitas dan Pelindungan Pekerja Perkuat Daya Saing Tenaga Kerja

    • calendar_month Kamis, 9 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 147
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM— Menteri Ketenagakerja an Yassierli menegaskan pemerintah terus meningkatkan produktivitas, memperkuat pelindungan pekerja, dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja sebagai upaya menjawab perubahan dunia kerja yang dipengaruhi perkembangan teknologi, transformasi industri, dan dinamika ekonomi global. Hal tersebut disampaikan Yassierli pada acara Peningkatan Produktivitas dan Pelindungan Pekerja dalam Mendukung Transformasi Ketenagakerjaan Nasional di Medan, Sumatera Utara, Selasa […]

  • Tujuh Parlemen Negara Pasifik Siap Hadir dalam Pertemuan IPPP 2024

    Tujuh Parlemen Negara Pasifik Siap Hadir dalam Pertemuan IPPP 2024

    • calendar_month Jumat, 12 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 123
    • 0Komentar

    Jakarta, msinews.com-Sebanyak 7 Parlemen Negara Pasifik dipastikan akan hadiri pertemuan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2 yang akan dihelat 24-26 Juli 2024 di Jakarta. Hal tersebut disamapikan oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon. Adapun acara ini bertujuan untuk membangun konektivitas antara DPR RI dengan parlemen negara-negara pasifik dalam berbagai kerja sama. Penegasana […]

  • Tito Karnavian Ungkap Percepatan Jadwal Pilkada 2024 Terlalu Berisiko

    Tito Karnavian Ungkap Percepatan Jadwal Pilkada 2024 Terlalu Berisiko

    • calendar_month Sabtu, 9 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 124
    • 0Komentar

    Jakarta-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa usulan  memajukan jadwal Pilkada 2024 berisiko, bagi penyelenggara pemilu. Pasalnya Pilkada serentak pada November 2024 itu sudah diatur dalam Pasal 201 UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkadaa. Kendati demikian Tito menjelaskan usulan percepatan Pilkada tersebut tergantung pada kesiapan dan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya lembaga itu dapat atensi pemilu […]

  • Senator Agita Soroti Penguatan Layanan Kesehatan Mental dan Kepastian Regulasi Psikolog di Daerah

    Senator Agita Soroti Penguatan Layanan Kesehatan Mental dan Kepastian Regulasi Psikolog di Daerah

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 147
    • 0Komentar

      Msinews.com – Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan Jawa Barat (Jabar) Agita Nurfianti menyoroti meningkatnya persoalan kesehatan mental di masyarakat yang memerlukan penanganan serius dan sistematis. Menurutnya, Puskesmas sebagai pintu pertama pelayanan kesehatan masyarakat memiliki peran strategis dalam mendeteksi dini dan menangani gangguan kesehatan mental. Demikian disampaikannya pada […]

expand_less