Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Soal Sinyal Navigasi Pesawat Diserang, DPR Desak Investigasi Total AirNav dan Bandara

Soal Sinyal Navigasi Pesawat Diserang, DPR Desak Investigasi Total AirNav dan Bandara

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 13 Mei 2026
  • visibility 287
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta-Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty angkat bicara soal Gangguan sinyal GPS pesawat komersial kembali terjadi dan kini dinilai mengancam serius keselamatan penerbangan nasional Indonesia.

Adapun, Fenomena GPS interference atau gangguan sinyal GPS di ruang udara Indonesia mulai menjadi sorotan serius setelah dilaporkan terjadi berulang dalam dua periode berbeda pada April dan Mei 2026. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran besar terhadap aspek keselamatan penerbangan sipil nasional.

Karena itu, Saadiah Uluputty mendesak dilakukan investigasi menyeluruh terhadap penyebab gangguan sinyal GPS yang disebut telah mengganggu puluhan penerbangan komersial.

Menurut politisi Maluku ink, bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap sebagai gangguan teknis biasa, karena menyangkut keselamatan ribuan penumpang pesawat setiap harinya.

“Harus ada investigasi secara mendalam soal masalah ini ke AirNav di Bandara Soekarno Hatta, karena gangguan sinyal GPS atau GPS Interference di ruang udara Indonesia sangat berbahaya bagi keselamatan penerbangan, hingga perlu dilakukan investigasi menyeluruh,” kata Saadiah kepada wartawan, Rabu (13/5/2026).

Sebelumnya, AirNav Indonesia telah mengeluarkan peringatan kepada komunitas pilot terkait fenomena GPS interference yang terjadi secara masif pada periode 8 hingga 13 April 2026.

Informasi itu kemudian ditindaklanjuti Ikatan Pilot Indonesia melalui imbauan kepada seluruh pilot agar meningkatkan kewaspadaan selama penerbangan.

Dalam unggahan media sosial resmi @ikatanpilotindonesia pada 17 April 2026, para pilot diminta menjaga situational awareness, disiplin melakukan cross check navigasi, serta tidak hanya bergantung pada sistem GPS.

Masalah tersebut ternyata kembali dilaporkan muncul pada 5 dan 6 Mei 2026. Informasi yang beredar di kalangan terbatas menyebut sedikitnya 52 penerbangan komersial mengalami gangguan GPS selama dua periode itu.

Saadiah menilai kejadian berulang dalam waktu berdekatan harus menjadi alarm keras bagi seluruh otoritas penerbangan nasional, mulai dari AirNav, operator bandara hingga Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

“Kejadian ini diinformasikan terjadi kembali di bulan Mei, tepat di tanggal 5 dan 6 Mei 2026. Jika sudah terulang dalam waktu berdekatan antara bulan April dan Mei, maka perlu dilakukan investigasi, karena ini sangat berbahaya,” ucapnya.

Politikus PKS itu menegaskan ketergantungan pesawat modern terhadap sistem GPS membuat gangguan sekecil apa pun berpotensi memicu risiko fatal apabila tidak segera diantisipasi.

Menurutnya, GPS interference dapat menyebabkan kesalahan posisi pesawat, gangguan sistem navigasi, hingga memengaruhi autopilot dan terrain awareness system yang berfungsi mencegah pesawat menabrak permukaan bumi atau pegunungan.

“Ini persoalan serius karena jika pesawat komersil modern sangat bergantung pada GPS. Jika GPS terganggu, posisi bisa error, navigasi bisa terganggu, autopilot tertentu bisa terdampak, dan terrain awareness juga bisa terdampak,” jelas Saadiah.

Ia menjelaskan, dampak paling berbahaya dari gangguan GPS bukan hanya kesalahan membaca posisi pesawat, tetapi juga potensi hilangnya akurasi saat pesawat melakukan pendekatan pendaratan, terutama dalam cuaca buruk atau jarak pandang rendah.

Jika gangguan terus dibiarkan, risiko salah jalur penerbangan, miskomunikasi navigasi, hingga potensi tabrakan antarpesawat atau kecelakaan saat landing dapat meningkat drastis.

Saadiah juga mengingatkan bahwa pilot memang dilatih menghadapi kondisi darurat navigasi, namun kemampuan manusia tetap memiliki batas apabila gangguan teknologi terjadi secara terus-menerus tanpa mitigasi serius.

“Meski saat ini sudah ada berbagai kemajuan teknologi, namun kemampuan dan kesiapan pilot harus diutamakan juga, agar trabbel di ruang udara tidak berbuntut pada masalah keselamatan,” pungkasnya.

Komisi V DPR RI pun meminta otoritas penerbangan segera membuka investigasi teknis secara transparan, termasuk menelusuri kemungkinan sumber interferensi, pola gangguan, wilayah rawan, hingga potensi unsur kesengajaan yang dapat mengancam keamanan ruang udara nasional.**

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemensos Kejar Target Penurunan Angka Kemiskinan dibawah Lima Persen di 2029

    Kemensos Kejar Target Penurunan Angka Kemiskinan dibawah Lima Persen di 2029

    • calendar_month Rabu, 9 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 234
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM,Jakarta– Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf menyatakan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) akan melakukan langkah yang signifikan dalam menanggulangi angka penurunan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia dengan capaian target di bawah lima persen pada tahun 2026-2029. Pernyataan ini langsung disampaikan oleh Mensos Gus Ipul sapaan akrabnya, kepada wartawan seusai Halal Bihalal Keluarga Besar Kementerian Sosial (Kemensos) […]

  • Pemda Diharap Tak Ragu Gunakan APBD untuk Dukung Pembentukan Koperasi Desa

    Pemda Diharap Tak Ragu Gunakan APBD untuk Dukung Pembentukan Koperasi Desa

    • calendar_month Selasa, 20 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 231
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) agar tidak ragu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Ia menegaskan, Pemda dapat memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung pembentukan tersebut. Hal itu disampaikannya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang […]

  • Komisi IX DPR Sebut, Layanan Kesehatan di Provinsi Kaltara Masih Kekurangan SDM dan Alkes

    Komisi IX DPR Sebut, Layanan Kesehatan di Provinsi Kaltara Masih Kekurangan SDM dan Alkes

    • calendar_month Sabtu, 7 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 236
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.Com- Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR menemukan sejumlah kekurangan sumber daya manusia dan alat Kesehatan pada saat meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Jusuf SK dan Rumah Sakit Daerah (RSD) Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati tentu hasil temuan ini harus mendapatkan perhatian khusus. Apalagi, […]

  • Terdapat 2.498 Penyelenggara Negara Tingkat DPR Belum Lapor Harta Kekayaan ke KPK

    Terdapat 2.498 Penyelenggara Negara Tingkat DPR Belum Lapor Harta Kekayaan ke KPK

    • calendar_month Senin, 12 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 217
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Berikut informasi tentang penyelenggara negara tingkat Legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang saat ini belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat total penyelenggara negara bidang Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, BUMN, atau BUMD sudah melaporkan harya kekayaannya ke LHKPN KPK dengan total 404.761, sementara […]

  • Ketua MPR RI Gelar Buka Puasa Bersama MUI,Baznas dan 11 Imam Palestina

    Ketua MPR RI Gelar Buka Puasa Bersama MUI,Baznas dan 11 Imam Palestina

    • calendar_month Senin, 1 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 241
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Ketua MPR RI,Dr. Bambang Soesatyo,SE.SH.,MBA mengatakan, lembaga yang dipimpinnya sudah melakukan kerjasama dengan forum Syuyuhkh. Bahkan telah mendeklarasikan Kemerdekaan Palestina ketika di Bandung. “Kalau pertemuan Formal sudah sering kita lakukan bahkan kita dalam forum internasional, kerjasama negara -negara Muslim sudah sering kita lakukan dan MPR bersama Forum MPR Dunia Majlis Syuyuhkh atau lembaga parlemen […]

  • Disetujui Komisi VIII DPR, Anggaran Kemenag Naik Jadi Rp74 Triliun

    Disetujui Komisi VIII DPR, Anggaran Kemenag Naik Jadi Rp74 Triliun

    • calendar_month Jumat, 15 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 230
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org- Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja bersama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI). Adapun, rapat tersebut menyetujui kenaikan anggaran Kementerian Agama Tahun 2024 Kementerian Agama berjumlah Rp74.068.406.173.000,00. Anggaran ini meningkat sebesar Rp1.902.149.755.000,00 atau 2,64 persen dari pagu anggaran Tahun Angaran 2024. Hal tersebut berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas […]

expand_less