Msinews.com – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyatakan pemerintah telah menyiapkan langkah awal pemulihan sektor pertanian pascabanjir di wilayah Sumatra dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia pada tahun 2026 ini.
Langkah tersebut ditempuh menyusul besarnya dampak banjir yang merusak lahan sawah seluas 107,4 ribu hektare dan menyebabkan kematian sekitar 820 ribu ekor ternak.
Amran mengakui, dengan tingkat kerusakan sebesar itu, kebutuhan pemulihan di lapangan jauh melampaui kapasitas anggaran yang tersedia saat ini.
“Pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati, Kementerian Pertanian berupaya untuk membantu memulihkan sektor pertanian di ketiga provinsi terdampak pasca bencana yang terjadi, baik dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia di tahun 2026 maupun dengan mengusulkan anggaran tambahan apabila memungkinkan,” kata Amran dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (14/1/2026).
Sebagai tahap awal, Kementerian Pertanian telah menyiapkan anggaran hampir Rp1,5 triliun yang bersumber dari APBN 2026. Dana tersebut dialokasikan untuk sejumlah program pemulihan yang dinilai paling mendesak guna mengembalikan produktivitas pertanian.
“Alokasi anggaran APBN Kementerian Pertanian 2026 yang siap digulirkan untuk pemulihan pascabencana mencapai Rp1,49 triliun yang terdiri dari rehabilitasi lahan sawah ringan, sedang, dan irigasi sebesar Rp736,21 miliar; bantuan benih tanaman pangan Rp68,6 miliar; rehab kawasan perkebunan Rp50,46 miliar; serta penyediaan alsintan, pupuk, pestisida Rp641,25 miliar,” kata Amran.
Amran menegaskan, penyaluran bantuan akan diprioritaskan ke wilayah dengan tingkat kerusakan paling parah, terutama pada lahan sawah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang agar dapat segera kembali ditanami.
“Alokasi bantuan-bantuan tersebut kami prioritaskan pada wilayah-wilayah yang paling terdampak di ketiga provinsi, khususnya lahan sawah yang rusak ringan dan sedang,” kata Amran.
Sementara itu, untuk lahan sawah yang mengalami kerusakan berat, Amran menilai penanganannya tidak dapat dilakukan oleh Kementerian Pertanian secara mandiri. Diperlukan sinergi lintas kementerian agar pemulihan berjalan menyeluruh dan berkelanjutan.
“Adapun untuk sawah yang mengalami kerusakan berat, rehabilitasinya memerlukan sinergi yang kuat dengan Kementerian ATR/BPN terkait dengan penataan ruang dan Kementerian PU untuk perbaikan jaringan irigasi,” ujarnya.
Meski telah menyiapkan anggaran awal, Amran menyebut kebutuhan pemulihan sektor pertanian di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat masih jauh dari mencukupi. Pemerintah, kata dia, membutuhkan tambahan anggaran dalam jumlah besar agar pemulihan tidak berjalan setengah-setengah.
“Selain dengan mengoptimalkan alokasi anggaran yang tersedia saat ini pada APBN Kementerian Pertanian 2026, kami memperkirakan kebutuhan anggaran untuk membantu pemulihan sektor pertanian di tiga provinsi terdampak tersebut memerlukan anggaran tambahan 5,1 triliun rupiah,” kata Amran.
Tambahan anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung berbagai kebutuhan strategis, tanpa mengganggu agenda besar pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.
“Usulan alokasi anggaran tambahan Rp5,1 triliun tersebut kami fokuskan untuk melaksanakan tambahan rehabilitasi sawah senilai Rp3,4 triliun; rehab kawasan perkebunan Rp456,4 miliar; bantuan benih hortikultura Rp19,1 miliar; pakan ternak Rp262,8 miliar; sarana prasarana Rp674,7 miliar; rehab bangunan dan sarana penunjang lainnya Rp291 miliar,” ujar Amran.
Menutup pemaparannya, Amran secara terbuka meminta dukungan politik dari DPR RI agar usulan tambahan anggaran tersebut dapat disetujui demi mempercepat pemulihan sektor pertanian pascabanjir.
“Untuk itu, pada kesempatan ini kami memohon dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI untuk mendukung adanya alokasi tambahan anggaran dalam rangka mempercepat proses pemulihan pasca bencana yang terjadi, khususnya pemulihan sektor pertanian,” sebut Amran.*